Menjaga Kedamaian Pilkada 2024, Bukan Hanya soal Amankan Daerah yang Rawan

Ibas Demokrat: Tindakan Donald Trump Cederai Proses Perdamaian

Menurut Ibas perlakuan Trump tidak mencerminkan sikap peminpin negara adi daya yang selama ini berperan besar menjaga perdamaian dunia.

oleh Luqman Rimadi diperbarui 10 Des 2017, 20:04 WIB

Diterbitkan 10 Des 2017, 20:04 WIB

20161102-SBY Gelar Jumpa Pers di Cikeas-Bogor

Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas). (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono mengaku prihatin dengan kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengakui Kota Yerusalem sebagai Ibu kota Israel.

"Presiden negara panutan demokrasi dunia mengeluarkan pernyataan yang menimbulkan kecaman dunia. Di saat dunia internasional terus membangun komitmen dan terus menjalin persatuan untuk menciptakan kedamaian dan keamanan global, kini proses itu tercederai," ujar Edhie Baskoro di Jakarta, Minggu (10/12/2017).

Menurut pria yang biasa disapan Ibas itu, pernyataan Donald Trump tidak mencerminkan sikap pemimpin negara adi daya yang selama ini berperan besar menjaga perdamaian dunia.

Ibas mengaku Demokrat mendorong pemerintah semaksimal mungkin berperan aktif menggunakan jalur diplomasi. Pemerintah, lanjutnya, harus menegaskan posisi RI dan berupaya menggalang dukungan negara-negara lain mendesak Donald Trump menaati resolusi DK PBB soal konflik Israel-Palestina.

Ditambahkan Ibas, tindakan sepihak Presiden Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai Ibu kota Israel juga tidak menghormati banyak negara dunia.

"Dunia internasional selama ini berkomitmen kuat menaati aturan bahwa Yerusalem adalah wilayah yang berada di bawah kewenangan internasional, dan diberikan status hukum dan politik yang terpisah," kata dia melalui keterangan tertulisnya.

Hormati Kesepakatan

Ibas melanjutkan sejarah mencatat, tahun 1947 PBB membentuk komite khusus membahas soal Palestina yaitu United Nations Special Committee on Palestine (UNSCOP) yang kemudian merekomendasikan pembagian Palestina menjadi wilayah Arab dan Yahudi atau dikenal dengan “Two State Sollution”.

"Sederetan daftar resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa dan lembaga internasional berkaitan dengan Yerusalem sejak perang 1967 harus dihormati. Semua kesepakatan ini harus menjadi landasan bersama penyelesaian konflik Palestina-Israel," tegas Ibas.

Oleh karenanya Ibas mengajak seluruh pihak, khususnya seluruh elemen masyarakat yang prihatin dengan masa depan rakyat Palestina untuk memberikan dukungan moral sambil mendoakan agar ada jalan terbaik dari hasil sidang darurat DK PBB.

"Saya juga mengingatkan seluruh elemen masyarakat Indonesia jangan sampai terpancing sehingga melakukan aksi-aksi kontra produktif. Tetap tenang sembari menunggu solusi PBB dan pihak-pihak berwenang untuk menyerukan solusi terbaik," Ibas menandaskan.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Lanjutkan Membaca ↓