Peta Politik Parpol Pilkada 2024, KIM Plus Menang Telak atas PDIP?

Pesan Moeldoko untuk Jenderal yang Bertarung di Pilkada 2018

Moeldoko tidak meragukan kapasitas anggota TNI/Polri yang akan maju di pilkada serentak 2018.

oleh Yusron Fahmi diperbarui 05 Jan 2018, 18:22 WIB

Diterbitkan 05 Jan 2018, 18:22 WIB

Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Moeldoko.

Liputan6.com, Jakarta - Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Moeldoko menyatakan, tidak masalah perwira tinggi TNI/Polri maju dalam pertarungan pilkada. Namun, dia meminta mereka agar mematuhi prosedur, seperti mengajukan pengunduran diri dari kesatuan atau pensiun dini.

Dia menjelaskan, pengajuan pensiun ada prosesnya. Sepanjang pengajuan itu selesai sebelum batas akhir pendaftaran pilkada terpenuhi, hal tersebut tidak akan ada masalah.

"Tapi kalau masih aktif pasti tidak boleh, dong," kata Moeldoko di Jakarta, Jumat (5/1/2017).

Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) ini melanjutkan, bagi perwira TNI dengan status pensiun atau sudah tidak aktif berdinas, maka secara otomatis memiliki hak politik sama dengan masyarakat sipil.

"Dia sudah sipil, ya boleh, punya hak politik sama. Seperti saya sekarang ini, tidak masalah maju langsung di pilkada," ujar dia.

Namun, lanjut Moeldoko, akan lebih baik apabila anggota tersebut melepas atribut TNI atau Polri sejak dirinya melakukan sosialisasi sebagai bakal calon kepala daerah.

"Sosialisasi pertengahan Januari, ketika sosialisasi mengundurkan diri, itu akan lebih gentle," terang Moeldoko.

Moeldoko tidak meragukan kapasitas anggota TNI/Polri yang akan maju pilkada. Ia menyebut, anggota TNI dan Polri memiliki pengalaman memimpin pasukan dan punya pengalaman birokrasi yang cukup.

Harus Netral

PHOTO: Dukung Produk Lokal, Moeldoko Kunjungi Festival Panen Raya Nusantara

Ketua HKTI yang juga mantan Panglima TNI Moeldoko melihat produk lokal di Festival Panen Raya Nusantara (Parara) di Taman Menteng, Jakarta, Minggu (15/10). Festival tersebut bertujuan untuk mendukung ekonomi komunitas lokal (Liputan6.com/Ari)

Moeldoko menegaskan, TNI maupun Polri tetap harus netral dalam masa pemilihan nanti meski ada mantan anggota yang jadi kandidat. Untuk hal ini, Moeldoko menjelaskan bahwa ada mekanisme khusus untuk mengawal TNI/Polri pada posisi netral.

Seperti diketahui, sejumlah nama petinggi TNI/Polri bakal maju meramaikan pilkada serentak 2018. Di antaranya adalah Letnan Jenderal TNI Edy Rahmayadi (Sumut) dan Komandan Komando Resor Militer (Korem) 031/Wira Bima Riau, Brigjen Edy Afrizal Natar Nasution (Riau)

Dari Polri ada nama Inspektur Jendral Polisi Safaruddin (Kaltim), Inspektur Jenderal Polisi Anton Charliyan (Jabar), dan Kepala Korps Brimob Polri Irjen Pol Murad Ismail (Maluku).

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Lanjutkan Membaca ↓