Pro Kontra Penutupan Jalan di Tanah Abang

Liputan6.com, Jakarta - Pro kontra penutupan Jalan Jatibaru, Tanah Abang yang dialihfungsikan sebagai lapak PKL masih terus terjadi. Selain tidak tertibnya para PKL yang masuk ke trotoar, juga faktor kemacetan dan perubahan trayek angkutan umum, yang sempat memicu unjuk rasa.

Seperti ditayangkan Liputan6 SCTV, Sabtu (27/1/2018), kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, yang mengalihfungsikan jalan tersebut sebagai lapak PKL, masih menimbulkan sejumlah masalah. Salah satunya, mulai adanya PKL yang berjualan diatas trotoar jalan, hingga mengganggu kenyamanan pejalan kaki.

Mengantisipasi hal ini, pada Jumat siang, 26 Januari 2018, anggota Satpol PP DKI Jakarta, melakukan sosialisasi dan penertiban garis batas jualan PKL di sepanjang trotoar Tanah Abang.

Sosialisasi dilakukan dengan cara menggeser lapak para PKL yang melanggar, agar tidak melewati batas trotoar jalan. Selain itu, petugas juga mengancam akan memberi sanksi tegas jika menemukan ada PKL yang melanggar.

Di satu sisi, untuk kebijakan penutupan Jalan Jatibaru, mendapat dukungan Wali Kota Jakarta Pusat Mangara Pardede dan Kepala Dinas Perhubungan, Andri Yansyah. Mengara menilai, sejak Jalan Jatibaru ditutup, masyarakat justru semakin mudah untuk berbelanja di Tanah Abang. Pasalnya, seluruh akses ke setiap blok difasilitasi kereta, transjakarta dan angkutan umum.

Sedangkan terkait unjuk rasa sopir angkutan umum Tanah Abang yang memperotes perubahan trayek akibat penutupan Jalan Jatibaru, Kadishub Andri Yansyah, menyatakan sudah memberi tawaran solusi ganjil genap dan keikut sertaan dalam program OK Trip.

Di sisi lain, penutupan Jalan Jatibaru yang beralih fungsi sebagai lapak PKL, justru dianggap memicu kemacetan oleh Ditlantas Polda Metro Jaya.

Bahkan Ditlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Halim Pagarra, sudah mengirimkan surat rekomendasi kepada Gubernur Anies Baswedan, yang meminta untuk mengembalikan fungsi Jalan Jatibaru seperti semula.