Gus Solah: Politisasi Agama Boleh Jika untuk Kepentingan Bangsa

Gus Solah mengatakan, pada masa lalu tokoh-tokoh ulama NU sudah mewajibkan pemuda muslim untuk ikut berperang membela negara.

oleh Liputan6.com diperbarui 01 Apr 2018, 05:37 WIB
Diterbitkan 01 Apr 2018, 05:37 WIB
foto-kandidat-konvensi-2-131219c.jpg
Salahudin Wahid atau Gus Solah selaku Ketua Komite menjelaskan terpilihnya kandidat karena pengalaman dan kemampuan masing-masing. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Salahuddin Wahid atau Gus Solah, mengatakan, politisasi agama boleh dilakukan selama untuk kepentingan bangsa.

"Tetapi kalau politisasi agama ini untuk kepentingan perorangan, kelompok, dan partai politik, itu yang tidak diperbolehkan," kata Gus Solah dalam seminar tentang Perspektif KH Hasyim Asy'ari dan KH Ahmad Dahlan Terhadap Politisasi Agama di Kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Sabtu (31/3/2018).

Pengasuh Pesantren Tebuireng di Jombang itu mengatakan, pada masa lalu tokoh-tokoh ulama NU sudah mewajibkan pemuda muslim untuk ikut berperang membela negara.

"Pada saat itu para ulama memfatwakan agar pemuda membantu Tentara Indonesia melawan pasukan sekutu. Akhirnya sekutu yakni Inggris kalah. Itu namanya politisasi agama yang positif," katanya seperti dikutip dari Antara.

Gus Solahmenambahkan bahwa suatu negara tidak bisa lepas dari mempolitikkan agama dan mengagamakan politik.

Diskusikan Bersama

20150805-Tolak Sistem AHWA, Ratusan Peserta Gelar Muktamar Tandingan-Jatim
Ketua PWNU Jatim, Gus Sholah memberikan keterangan usai pertemuan dengan peserta yang kecewa terhadap berlakunya mekanisme AHWA yang diterapkan untuk memilih Rais Aam, di Aula Yusuf Hasyim Ponpes Tebu Ireng, Jombang, Rabu (5/8). (Liputan6.com/Johan Tallo)

"Kalau sekarang beda, banyak kejadian pihak tertentu memakai ayat untuk kepentingan kekuasaan sekelompok orang, ini yang tidak boleh," ujar Gus Solah.

Dia berharap pihak-pihak terkait bisa duduk bersama untuk mendiskusikan politisasi agama seperti apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan.

"Mumpung ini menjelang pilkada, tetapi kalau pilkada isu seperti ini tidak terlalu terasa. Biasanya yang sangat terasa saat menjelang pileg dan pilpres," katanya.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya