Jokowi Menepis Hoaks, dari Isu PKI hingga Kriminalisasi Ulama

Presiden RI Joko Widodo menepis berbagai isu miring tentang dirinya yang maju sebagai Capres Pilpres 2019.

oleh Nefri Inge diperbarui 25 Nov 2018, 19:42 WIB
Diterbitkan 25 Nov 2018, 19:42 WIB
Tepis Isu Gabung PKI, Jokowi : Cara Politik yang Tidak Beretika
Presiden Joko Widdo menjelaskan salah satu foto pria yang mirip dengannya di kampanye PKI tahun 1955 di acara pelantikan TKD Sumsel (Liputan6.com / Nefri Inge)

Liputan6.com, Palembang - Jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang juga maju sebagai calon presiden kerap diterpa isu miring dan berita bohong. Salah satunya isu bergabungnya dengan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Dia mengakui setiap hari selalu mendapatkan informasi tentang isu miring tersebut. Selama empat tahun lebih menjabat sebagai Presiden RI, Jokowi hanya diam dan tak pernah menggubris isu tersebut. Namun kali ini sepertinya suami dari Iriana ini tidak bisa tinggal diam.

"Cara politik yang tidak beretika dan beradab harus dihentikan. Tidak bisa negara berjalan seperti itu. Kita berbeda-beda, kalau dirusak dengan tidak bertata krama akan saya kejar, ini merusak demokrasi," katanya usai melantik Tim Kampanye Daerah (TKD) Sumatera Selatan (Sumsel) Jokowi Amin Indonesia Maju,di Sultan Convention Center Palembang, Minggu (25/11/2018).

PKI dibubarkan sekitar tahun 1965-1966 saat Jokowi berusia empat tahun. Dia pun tidak habis pikir, isu tersebut terus digiring, bahkan dipercaya lebih dari 9 juta masyarakat Indonesia.

Foto kampanye pendiri PKI, DN Aidit di tahun 1955 juga turut menggelitik Jokowi. Karena ada salah satu foto pria berbaju kemeja putih yang wajahnya mirip dengannya. Padahal di tahun itu, Jokowi bahkan belum lahir.

"Saya lahir tahun 1961, ada ya balita yang ikut PKI? Logikanya tidak masuk akal. Tapi enam persen masyarakat Indonesia percaya. Apalagi di media sosial banyak menyebar isu itu," katanya.

Banyaknya Tenaga Kerja Asing (TKA) asal negara Tiongkok yang sering disebut dengan Antek Aseng juga menjadi isu yang menyerang Jokowi. Orang nomor satu di Indonesia ini langsung menepisnya. Jokowi menunjukkan grafik perbandingan jumlah TKA dengan jumlah penduduk di enam negara.

Di Uni Emirat Arab, serapan TKA mencapai 80,2 persen, Arab Saudi di angka 33,78 persen, Brunei Darussalam sebesar 32,45 persen, Singapore mencapai 24,38 persen, Malaysia sebanyak 5,44 persen, dan Indonesia hanya 0,03 persen.

"Indonesia tidak sampai 1 persen jumlah TKA, hanya 0,03 persen. Banyak isu antek aseng terutama dari Tiongkok. Kita dapat turis dari Tiongkok sebanyak 10 Juta, tapi ini dibelokkan jadi TKA Tiongkok," ujarnya.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Isu Kriminalisasi Ulama

Tepis Isu Gabung PKI, Jokowi : Cara Politik yang Tidak Beretika
Presiden Joko Widodo memaparkan gratik jumlah TKA di enam negara di acara pelantikan TKD Sumsel (Liputan6.com / Nefri Inge)

Berita miring tentang banjir TKA asal negara lain yang disebut Antek Asing juga cukup mengganggu mantan Gubernur DKI Jakarta ini. Jokowi menjelaskan bahwa pemerintah pusat sudah banyak mengalihkan saham perusahaan Indonesia dari tangan pengelola asing.

Seperti Blok Mahakam yang awalnya dikelola Prancis dan Jepang dan Pulau Rokan Riau yang dikelola oleh PT Chevron asal Amerika. Kedua kawasan lumbung Sumber Daya Alam (SDA) tersebut kini 100 persen sudah dialihkan dan dikelola oleh PT Pertamina (Persero).

"Freeport yang selama 40 Tahun negara kita hanya diberi saham 9 persen. Sekarang sudah mencapai 51,2 persen. Politik pembalikan seperti ini yang harus dihilangkan," ungkapnya.

Ada juga isu hoaks kriminalisasi ulama yang selalu dikaitkan dengan Jokowi. Dia heran dengan pemberitaan ini, karena hampir setiap minggu dia keluar masuk Pondok Pesantren (Ponpes) se-Indonesia.

"Isunya banyak di medsos. Dikriminalisasi siapa? Siapapun di negara ini, tetap sama di mata hukum. Kalau salah tidak bisa diintervensi," tegas Jokowi.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya