Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengungkapkan keputusan tersulit dalam menentukan kebijakan saat menjabat sebaagi wakil presiden yaitu menaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Dia mengatakan walaupun tidak menentukan dan meneken kebijakan, tetapi hal tersebut menimbulkan sejumlah polemik.
"Ketegangan yang terjadi kalau mau menaikkan harga BBM, ya terpaksa, kadang-kadang, karena tentu wapres tidak punya hak tanda tangan," ujar JK dalam acara Kadin Talk di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Kamis (31/1/2019).
Advertisement
JK menjelaskan jika pemerintah menaikkan harga BBM akan menimbulkan banyak penolakan dari masyarakat dan akan terjadi demo.
Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:Â
Gunakan Jalan Pengusaha
Tetapi, dengan menggunakan jalan sebuah pengusaha, pemerintah dapat menaikkan BBM saat itu hingga 126 persen.
"Dengan cara berpikir pengusahalah, bagaimana mengakali sesuatu, contohnya pernah kita naikkan BBM 126 persen, kita hitung-hitung pokoknya kita lakukan 2 hari sebelum bulan puasa, jadi begitu diumumkan, menurut saya puasa, siapa mau demo bulan puasa, haus, dan juga orang sibuk macem macem beribadah," kata JK.
Dia mengatakan tidak ada kebijakan yang rumit. Sebab kebijakan tersebut sudah dilakukan dengan penuh perhitungan yang matang.
"Jadi kita ambil yang terbaik saja dengan perhitungan," kata JK.
Â
Advertisement