Jokowi Minta AHY Jadi Jembatan Komunikasi dengan SBY

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi bertemu secara tertutup dengan Ketua Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono(AHY) di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Dalam pertemuan, Jokowi meminta AHY jadi jembatan komunikasi dirinya dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Bapak Presiden Jokowi meminta saya jadi jembatan komunikasi dengan SBY," kata AHY saat memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (22/5/2019).

Dia menyebut komunikasi Jokowi dengan SBY selama ini terbatas ruang dan waktu. Sebab, SBY harus menetap di Singapura sejak Februari 2019 lalu guna menemani sang istri Ani Yudhoyono yang sedang menjalani perawatan kanker darah di salah satu rumah sakit.

Menurut mantan Komandan Kompi (Danki) di Yonif Linud 305/Tengkorak ini, Jokowi menyadari perlu menjalin komunikasi yang intensif dengan SBY. Baik untuk membahas dinamika politik nasional sampai kondisi terkini pasca-Pilpres 2019.

"SBY sebagai mantan Presiden dua periode memiliki wisdom dan pengalaman tertentu yang ingin dibagi dan disampaikan dalam rangka berikan support pada Presiden Jokowi dalam menangani situasi politik, hukum dan keamanan akhir-akhir ini," ujar AHY.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Dia juga mengatakan, SBY menginginkan pemerintah menangani situasi nasional pasca pengumuman perolehan suara Pemilu 2019 oleh KPU secara damai.

"Harapan dari SBY dan semuanya bahwa pemerintah dan negara dapat menangani situasi pasca-pengumuman KPU secara damai. Harus dihadirkan solusi atau pendekatan tepat atau tersedianya ruang dialog. Solusi politik hukum dan tentu ada pendekatan keamanan," ujar AHY.

Sementara Bagi pihak-pihak yang tidak puas dengan perolehan suara di Pemilu 2019, AHY menyarankan untuk menempuh langkah konstitusional. Langkah tersebut dianggap sangat tepat untuk menghindari adanya pertikaian di masyarakat.

"Mudah-mudahan kita masyarakat terhindar dari segala polemik yang diperburuk dengan aksi-aksi tidak konstitusional," kata dia.

Reporter: Titin Supriatin