Saat Politikus PDIP Bicara Rekonsiliasi dan Jatah Menteri di Kabinet Baru Jokowi

Liputan6.com, Jakarta - Politisi PDIP Zuhairi Misrawi menilai rekonsiliasi pasca-Pilpres 2019 sebagai harga mati. Hal ini dilakukan untuk mengawali langkah Presiden Joko Widodo atau Jokowi di periode kedua. 

"Rekonsiliasi kita sebagai bangsa, karena peradaban bangsa adalah peradaban gotong royong persatuan, kita apresiasi seluruh insiatif dari berbagai elemen bangsa utk terus membangun silaturahmi," kata Zuhairi dalam diskusi polemik di Resto d'Consulate, Jakarta Pusat, Sabtu (6/7/2019).

Zuhairi berpandangan, rekonsiliasi adalah sikap move on bagi mereka yang belum legowo untuk duduk bersama. Karenanya, rekonsiliasi menjadi hal yang harus digaungkan agar para pihak yang berseteru sebelumnya dapat kembali guyub.

"Jadi kita semua dari partai politik akan gagal kalau tidak mampu membangun rekonsiliasi dalam konteks bangsa. Rekonsiliasi bukan cuma politik, tapi juga sosial untuk menatap bangsa ke depan," jelas Zuhairi.

Lebih jauh, lanjut dia, bila langkah rekonsiliasi sudah rampung, maka pemilihan figur pembantu Jokowi di periode keduanya menjadi hal penting yang laik digodok. Zuhairi yakin, Jokowi tinggal memilih dari calon-calon yang sudah disodorkan.

"Indonesia sekarang adalah Indonesia emas, banyak orang baik, saya kira figur sudah banyak, Jokowi tinggal pilih," Zuhairi menyudahi.

Dalam diskusi tersebut, politikus PDIP ini juga bicara soal jatah menteri di periode kedua pemerintahan kedua Jokowi. Menurut Zuhair, PDIP siap untuk mengisi jabatan apapun.

Meski yakin kader PDIP akan mendapat jatah jabatan, namun hingga saat ini diakuinya PDIP belum membahas pengisian jabatan pemerintahan periode 2019-2024.

"Tidak etis PDIP bincangkan jatah-jatah menteri, karena tugas yang diemban lebih berat daripada bagi-bagi kekuasaan dan alhamdulillah kami sedang panen kader-kader terbaik di setiap lini, ekonomi, pertanian," ujar Zuhairi.

Disinggung sosok potensial PDIP yang akan menjabat jabatan tertentu, Zuhairi mengaku belum ada pembahasan lebih lanjut. Dia menuturkan, memilih sosok untuk masuk ke pemerintahan adalah hak prerogatif presiden dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Presidennya kan dari PDIP, kami punya tanggung jawab besar. Kami percayakan presiden karena itu hak prerogatif, dan tentu ketua umum akan pilih kader-kader terbaiknya isi posisi kabinet," tukasnya.

Sementara, politikus Partai Golkar Meutya Hafid mengatakan, pihaknya santai menyambut pemerintahan kedua Jokowi. Diakuinya saat ini sikap Golkar menyerahkan sepenuhnya porsi jabatan kepada Jokowi sebagai Presiden.

Kendati demikian, dia meyakini Jokowi memiliki perhitungan detil dalam memilih pembantunya kelak.

"Kita santai-santai saja. Pada dasarnya Golkar akan ikut. Karena Pak Jokowi kan insinyur, jadi tentu punya hitungan yang presisi, biar presiden yang mengatur porsi Golkar," kata Meutya.

Reporter: Yunita Amalia 

Sumber: Merdeka