4 Hal Terkait Pemindahan Pencari Suaka ke Gedung Bekas Kodim Kalideres

Liputan6.com, Jakarta - Pemprov DKI Jakarta memindahkan para pencari suaka ke Gedung bekas Kodim, Kalideres, Jakarta Barat pada Kamis, 11 Juli 2019.

Pada mulanya, para pencari suaka bertempat tinggal di trotoar Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Pemindahan mereka dilakukan oleh Dinas Sosial DKI Jakarta.

Namun rupanya, warga Perumahan Daan Mogot Baru di sekitar Gedung eks Kodim menolak pemindahan pencari suaka ini ke area pemukiman mereka.

Penolakan dilakukan warga mulai dari berkoordinasi dengan pemerintah DKI Jakarta hingga penyampaian aspirasi lewat spanduk-spanduk.

Spanduk dipasang di pagar-pagar rumah dan pohon. Sejak awal gerbang masuk hingga ke penampungan, ada 15 buah spanduk bertuliskan "Kami Warga Komplek Daan Mogot Baru Menolak Tempat Penampungan Imigran di Komplek Kami".

Berikut 4 hal terkait pemindahan para pencari suaka ke Gedung bekas Kodim, Kalideres dihimpun Liputan6.com:

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Keberadaan pencari suaka mendapatkan penolakan dari warga. Ketua RT 005, RW 17, Jantoni menyampaikan alasannya. Menurut dia, aktivitas warga menjadi terganggu sejak ada para imigran.

"Mereka menganggu. Masalahnya waktu hari pertama sudah ada warga yang naik mobil diketok-ketok. Kemudian, katanya para imigiran cuma di dalam tapi kenyatanya pada keluar. Malah ada yang duduk dan tidur di emperan ruko. Saya bisa ngomong gini karena kontrol dan lihat sendiri," papar Jantoni saat ditemui di kediamannya.

Menurut Jantoni, Pemprov DKI sama sekali tidak berkoordinasi dengan warga dan pengurus RT setempat terkait penempatan imigran pencari suaka di bekas Gedung Kodim.

"Terus terang sama saya tidak koordinasi," kata Jantoni.

Jantoni mengatakan, pada Rabu sore 10 Juli 2019, tiba-tiba datang dari petugas pemerintah seperti PPSU, Satpol PP dan perwakilan dan kecamatan serta kelurahan sekitar 15.00 WIB. Mereka kemudian membersihkan bekas Gedung Kodim Kalideres, Jakarta Barat.

"Masyarakat kira Kodim Grogol pindah ke sini. Masyarakat sudah senang. Tapi ternyata malam hari baru tahu kalau itu buat pengungsi. Besoknya baru pengungsi pada masuk ke situ," ujar dia.

Jantoni menerangkan, sampai saat ini Ketua RW sedang mencari solusi dengan camat, Kapolres, Kapolsek, Dandim, dan perwakilan sekolah.

"Ini yang kita tunggu. Saya minta dengan pemerintah yang punya wewenang di pengungsi coba cari jalan keluar. Saya nggak bisa membendung kalau sampai warga sudah mau unjuk rasa ke lapangan," ujar dia.

Sementara itu, Lurah Kalideres Mochamad Fahmi membantah tidak berkoordinasi dengan warga terkait dengan keberadaan pencari suaka.

"Sudah (koordinasi), warga di sini kan taat hukum. Kata siapa (tidak koordinasi), RT berapa, biar saya konfrontir," ujar dia saat ditemui.

Saat itu, Fahmi mengaku meminta pihak RT dan RW menyampaikan kepada warga terkait rencana penggunaan bekas Gedung Kodim Kalideres.

"Bahwa akan ada pengungsi dan jawaban mereka ya, saya kira RT itu kan merespons apa yang disampaikan warga kan. Kalau RT RW itu hanya iya, nanti kita sampaikan ke warga," ujar dia.

Spanduk bertuliskan penolakan warga terhadap keberadaan warga negara asing (WNA) pencari suaka bertebaran di kawasan Perumahan Daan Mogot Baru, Kelurahan Kalideres, Jakarta Barat. Di lokasi itu, terdapat penampungan sementara para pencari suaka.

Pantauan pada Minggu, 14 Juli 2019, spanduk terpasang di pagar-pagar rumah dan pohon dari awal gerbang masuk hingga ke penampungan. Tercatat ada 15 buah spanduk.

Salah satunya bertuliskan: Kami Warga Komplek Daan Mogot Baru Menolak Tempat Penampungan Imigran di Komplek Kami.

Spanduk lainnya juga terpasang di seberang pintu masuk bekas Gedung Kodim Kalideres, yang dijadikan lokasi penampungan pencari suaka.

Tulisannya sebagai berikut: "Boss pengungsi imigran urusan pemerintah dan UNHCR bukan urusan komplek perumahan" ditambah tagar #TolakPengungsidiPerumahan."

Menanggapi hal itu, Ketua RT 005, RW 17, Kelurahan Kalideres, Jantoni menyatakan spanduk bentuk aspirasi dari warga. Mereka menolak tempat bekas gedung kodim dijadikan penampungan sementara.

"Ini semuanya warga yang menolak. Mereka berinisiatif membuat spanduk. Saya tidak ada data berapa buah jumlah spanduk," ujar dia.

Jantoni pun mengaku tidak menolak keberadaan pencari suaka. Hanya saja, penempatan yang dirasa kurang pas.

"Masih banyak tempat yang bisa disediakan oleh pemprov DKI kenapa harus di tempat yang ramah lingkungan. Apalagi sebelah ada sekolahan," ucap dia.

Warga, kata Jantoni khawatir anak-anak sekolah terkena imbasnya. Apalagi keberadaan pencari suaka di perumahan komplek yang begitu besar.

"Iya takutnya mereka (imigran) kenapa-napa gitu," ucap Jantoni.

Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Irmansyah mengatakan, pencari suaka yang tinggal di bekas gedung Kodim angkanya fluktuatif.

"Jumlah pencari suaka yang ada di sana turun-naik," kata Irmansyah saat dihubungi Liputan6.com, Minggu, 14 Juli 2019.

Dia mengatakan, menurut data United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), pada Jumat malam pencari suaka yang datang ke bekas gedung Kodim berjumlah 998 orang. Kemudian bertambah pada Sabtu pagi menjadi 1.155 orang. Sementara, Sabtu malam kembali menurun menjadi 1.000 orang.

Dia mengatakan, jumlah yang berubah tersebut karena sebagian dari pencari suaka ada yang berpindah dari bekas gedung Kodim. Mungkin juga, sebelumnya sudah ada tempat tinggal, atau hendak mengontrak di tempat lain.

"Jadi yang tahu UNHCR. Dari data mereka disampaikan kepada saya. Sekarang pastinya berapa. Nanti saya cek lagi," ucap dia.

Hingga kini, rata-rata pencari suaka berasal dari Afghanistan, Pakistan, Somalia, Sudan, Iraq, Iran. Rencananya ada penambahan 50 orang pencari suaka asal Yaman.

Irmansyah mengatakan, pendataan pencari suaka penting untuk mengetahui logistik yang harus disiapkan.

"Bagaimanapun kebutuhan mereka tidak boleh kurang. Tapi jangan sampai juga kita masak untuk 1.200 porsi tapi ternyata mereka cuma di bawah 1.000 porsi," ujar dia.

Menurut Irmansyah, tempat penampungan sementara berbeda dengan Rumah Detensi Dini. Sehingga, ia tak dapat memastikan kapasitas bekas gedung Kodim.

Tapi, kata dia, melihat dari kondisi kemarin, 1.155 orang pencari suaka bisa terakomodasi di tempat tersebut. "Nanti minta UNHCR yang menempatkan mereka," ucap dia.

Puskesmas Kalideres menggelar pemeriksaan kesehatan terhadap pencari suaka yang direlokasi ke Kalideres, Jakarta Barat.

Menurut Kepala Puskesmas Kalideres, Linda Lidya, pemeriksaan kesehatan tersebut untuk memantau kondisi kesehatan para pencari suaka.

"Kegiatan hari ini pelayanan kesehatan seperti sudah kita mulai sejak Kamis sore ya," kata Linda di tempat relokasi pencari suaka di bekas gedung Kodim, Kalideres, Jakarta Barat, Senin (15/7/2019).

Pemeriksaan kesehatan juga dilakukan dokter terhadap ibu hamil dan balita. "Pemeriksaan makan tambahan buat ibu hamil dan balita," lanjutnya.

Menurut Linda, penyakit yang diderita para pengungsi pencari suaka hanya penyakit ringan seperti gatal-gatal, batuk, pilek serta beberapa penyakit kulit lainnya. "Dirujuk itu tiga orang satu mau melahirkan, satu diare, satu lagi kalau nggak salah diare juga" katanya.

Linda juga menuturkan, kemarin ada seorang anak yang terluka karena bermain. Namun anak pencari suaka tersebut tidak ditujuk karena lukanya tidak parah.

"Sama kemarin ada yang luka anak-anak main. Yang anak-anak ndak dirujuk," lanjut Linda.

Linda menambahkan, jumlah pengungsi yang diperiksa sejak Kamis 11 Juli 2019 mencapai lebih dari 500 jiwa.

"Kalau kemarin waktu itu Jumat 90 orang, hari Sabtu 200-an lebih. Dan hari selanjutnya juga 200 lebih," katanya.

Selain menyediakan pemeriksaan kesehatan fisik, Linda juga menyampaikan pihaknya menyediakan konseling kesehatan dari para psikolog di puskesmas se-Jakarta Barat.

"Kami juga menyediakan konseling psikologis bagi yang stres atau tertekan," papar Linda.

 (Jagat Alfath Nusantara)