Pencari Suaka Tinggal di Bekas Gedung Kodim Kalideres Capai 1.155 Orang

Liputan6.com, Jakarta - Pemprov DKI Jakarta menyediakan tempat penampungan sementara bagi imigran pencari suaka di bekas gedung Kodim Kalideres, Jakarta Barat. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Irmansyah mengatakan, pencari suaka yang tinggal di bekas gedung Kodim angkanya fluktuatif.

"Jumlah pencari suaka yang ada di sana turun-naik," kata Irmansyah saat dihubungi Liputan6.com, Minggu (14/7/2019).

Dia mengatakan, menurut data United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), pada Jumat malam pencari suaka yang datang ke bekas gedung Kodim berjumlah 998 orang. Kemudian bertambah pada Sabtu pagi menjadi 1.155 orang. Sementara, Sabtu malam kembali menurun menjadi 1.000 orang.

Dia mengatakan, jumlah yang berubah tersebut karena sebagian dari pencari suaka ada yang berpindah dari bekas gedung Kodim. Mungkin juga, sebelumnya sudah ada tempat tinggal, atau hendak mengontrak di tempat lain.

"Jadi yang tahu UNHCR. Dari data mereka disampaikan kepada saya. Sekarang pastinya berapa. Nanti saya cek lagi," ucap dia.

Hingga kini, rata-rata pencari suaka berasal dari Afghanistan, Pakistan, Somalia, Sudan, Iraq, Iran. Rencananya ada penambahan 50 orang pencari suaka asal Yaman.

Irmansyah mengatakan, pendataan pencari suaka penting untuk mengetahui logistik yang harus disiapkan.

"Bagaimanapun kebutuhan mereka tidak boleh kurang. Tapi jangan sampai juga kita masak untuk 1.200 porsi tapi ternyata mereka cuma di bawah 1.000 porsi," ujar dia.

Menurut Irmansyah, tempat penampungan sementara berbeda dengan Rumah Detensi Dini. Sehingga, ia tak dapat memastikan kapasitas bekas gedung Kodim.

Tapi, kata dia, melihat dari kondisi kemarin, 1.155 orang pencari suaka bisa terakomodasi di tempat tersebut. "Nanti minta UNHCR yang menempatkan mereka," ucap dia.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Pemprov DKI Jakarta menyediakan tempat penampungan sementara untuk para pencari suaka. Lokasinya di bekas gedung Kodim Kalideres, Jakarta Barat, yang berada di Perumahan Daan Mogot Baru.

Keberadaan pencari suaka mendapatkan penolakan dari warga. Ketua RT 005, RW 17, Jantoni menyampaikan alasannya. Menurut dia, aktivitas warga menjadi terganggu sejak ada para imigran.

"Mereka menganggu. Masalahnya waktu hari pertama sudah ada warga yang naik mobil diketok-ketok. Kemudian, katanya para imigiran cuma di dalam tapi kenyatanya pada keluar. Malah ada yang duduk dan tidur di emperan ruko. Saya bisa ngomong gini karena kontrol dan lihat sendiri," papar Jantoni saat ditemui di kediamannya, Minggu (14/7/2019).

Menurut Jantoni, Pemprov DKI sama sekali tidak berkoordinasi dengan warga dan pengurus RT setempat terkait penempatan imigran pencari suaka di bekas gedung Kodim.

"Terus terang sama saya tidak koordinasi," kata Jantoni.

Jantoni mengatakan, pada Rabu sore 10 Juli 2019, tiba-tiba datang dari petugas pemerintah seperti PPSU, Satpol PP dan perwakilan dan kecamatan serta kelurahan sekitar 15.00 WIB. Mereka kemudian membersihkan bekas gedung Kodim Kalideres, Jakarta Barat.

"Masyarakat kira Kodim Grogol pindah ke sini. Masyarakat sudah senang. Tapi ternyata malam hari baru tahu kalau itu buat pengungsi. Besoknya baru pengungsi pada masuk ke situ," ujar dia.

Jantoni menerangkan, sampai saat ini Ketua RW sedang mencari solusi dengan camat, Kapolres, Kapolsek, Dandim, dan Perwakilan Sekolah

"Ini yang kita tunggu. Saya minta dengan pemerintah yang punya wewenang di pengungsi coba cari jalan keluar. Saya nggak bisa membendung kalau sampai warga sudah mau unjuk rasa ke lapangan," ujar dia.

Sementara itu, Lurah Kalideres Mochamad Fahmi membantah tidak berkoordinasi dengan warga terkait dengan keberadaan pencari suaka.

"Sudah (koordinasi), warga di sini kan taat hukum. Kata siapa (tidak koordinasi), RT berapa, biar saya konfrontir," ujar dia saat ditemui.

Saat itu, Fahmi mengaku meminta pihak RT dan RW menyampaikan kepada warga terkait rencana penggunaan bekas gedung Kodim Kalideres.

"Bahwa akan ada pengungsi dan jawaban mereka ya, saya kira RT itu kan merespons apa yang disampaikan warga kan. Kalau RT RW itu hanya iya, nanti kita sampaikan ke warga," ujar dia.