Tingkat Pengangguran Tinggi, Pemprov Jabar Berencana Kembangkan Sistem Vokasi yang Berbeda

Liputan6.com, Bandung Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat bekerja sama dengan SMERU Research Institute mengadakan Forum Pembangunan Daerah 2019 dengan tema 'Pembangunan Ekonomi Inklusif untuk Penurunan Kemiskinan yang Berkelanjutan di Jawa Barat'," Selasa (30/7/19), di Kantor Bappeda Jabar.

Dalam forum tersebut, indeks pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan di Jawa Barat sebesar 6,13 termasuk buruk ketimbang provinsi lain se-Indonesia. Meskipun indeks pertumbuhan ekonomi sebesar 5,78 berada di urutan kelima dari 34 provinsi di Tanah Air, Jawa Barat masih memiliki pekerjaan rumah untuk mengatasi tingginya angka pengangguran.

Dilansir Badan Pusat Statistik (BPS), Jawa Barat menempati posisi pertama sebagai provinsi yang paling banyak memiliki pengangguran. Saat ini, lulusan SMK menjadi penyumbang pengangguran terbanyak di Jawa Barat juga nasional.

Terkait itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menegaskan bakal mengembangkan sistem vokasi yang berbeda ketimbang SMK. Ridwan Kamil menilai sistem saat ini tidak bisa mengimbangi permintaan pasar.

"Salah satu yang mengemuka dan ingin segera Bappeda dan Disdik (Dinas Pendidikan) rapatkan (adalah) soal SMK. Sumber pengangguran terbesar dari SMK. Ekonomi ke kanan, SMK masih di kiri," ujar Ridwan Kamil saat menghadiri Forum Pembangunan Daerah 2019, Selasa (30/7).

"Kemarin (kunjungan kerja) ke Inggris, beda caranya (mereka). Nanti kita kembangkan vocational school, yang berbeda (dari SMK)," tambahnya.

Bappeda minta masalah pengangguran jadi bahan penelitian

Fokus senada diutarakan Kepala Bappeda Provinsi Jabar, Taufiq Budi Santoso. Ditemui di acara yang sama, Taufiq meminta para peneliti untuk mengemukakan masalah pengangguran di Jabar.

"Harapan kami, SMERU bisa terus membantu Jawa Barat, menambah lagi penelitian-penelitiannya, mungkin tak hanya kemiskinan tapi juga pengangguran yang menjadi tantangan Jawa Barat ke depan, karena pengangguran Jawa Barat relatif tinggi ketimbang provinsi lain di Indonesia," kata Taufiq.

Adapun menurut Amalia Adininggar Widyasanti, Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan, masalah pengangguran khususnya lulusan SMK menjadi bukti adanya ketidakcocokan antara kebutuhan pasar dan suplai.

"Di Jabar, ini jadi pertanyaan besar. Jabar berbasis manufaktur, tapi lulusan SMK tidak terserap dengan baik. Artinya ada yang tidak match antara kebutuhan industri dengan suplai lulusan SMK," kata Amalia.

Padahal, lanjut Amalia, tenaga kerja atau labor adalah aset industri. "Karena labor itu aset industri untuk berkembang dan tumbuh lebih maju, itu salah satu faktor produksi dalam ilmu ekonomi," ujarnya mengingatkan.

Forum Pembangunan Daerah (FPD) 2019 sendiri menjadi ajang evaluasi para kepala daerah di Jabar untuk merumuskan kembali strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang berkaitan dengan ekonomi inklusif, termasuk pengentasan kemiskinan dan pengangguran.

Berikutnya, Bappeda Provinsi Jawa Barat akan menindaklanjuti hasil FPD dengan menyusun strategi untuk dijadikan dasar pelaksanaan pembangunan juga monitoring dan evaluasi dalam rangka meningkatkan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif.

(*)