Tokoh Papua: Benny Wenda Tak Berhak Mengatur NKRI dan Tanah Papua

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPRD Jayapura Abisai Rollo menyebut bahwa Benny Wenda tak berhak untuk ikut campur masalah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Tanah Papua. Hal ini lantaran Benny Wenda telah menjadi warga negara asing (WNA).

"Sehingga beliau tidak punya hak untuk mengatur NKRI dan tidak punya hak untuk mengatur tanah Papua. Karena tanah Papua bagian dari NKRI," kata Abisai Rollo usai bertemu Presiden Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/9/2019).

Abisai merupakan salah satu tokoh yang diundang Jokowi ke Istana Negara, dan mewakili warga Papua menyampaikan aspirasi. Dia mengaku tak pernah mengenal sosok Benny Wenda.

"Saya asli Kota Jayapura, dan kita Indonesia. Kita NKRI harga mati. Untuk sosok Benny Wenda, saya sendiri tidak pernah mengenal beliau," ujar mantan Ketua TKD Jokowi-Ma'ruf Kota Jayapura itu.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyebutkan aksi anarkis di Jayapura yang terjadi pada Kamis 29 Agustus 2019 sengaja diciptakan untuk agenda rapat komisi HAM PBB di Jenewa yang digelar pada 9 September 2019.

Kata Tito, aktor di balik aksi ini adalah kelompok United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dan Komite Nasional Papua Barat (KNPB), serta melibatkan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP).

"Benny Wenda dan kelompoknya bermain dalam rusuh di Papua. Mereka sengaja mengejar konflik ini dalam rangka rapat komisi HAM di Jenewa. Nantinya, kelompok perusuh ini akan bersuara di Papua rusuh terjadi," kata Tito di RS Bhayangkara Kota Jayapura, Kamis (5/9/2019), usai menjenguk polisi korban kerusuhan di Deiyai.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Menko Polhukam Wiranto mengatakan, pihaknya mempunyai bukti konspirasi yang dilakukan Ketua Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Benny Wenda, untuk membuat panas suasana di Papua dan Papua Barat.

"Ada, ada buktinya. Tapi kan pemerintah tidak semua informasi untuk kepentingan operasional tidak disampaikan ke publik," ucap Wiranto di kantornya, Jakarta, Kamis (5/9/2019).

Dia menjelaskan, konspirasi itu banyak caranya. Mulai dari mempengaruhi sampai ikut merencanakan.

"Namanya konspirasi ini kan banyak cara. Konspirasi itu ada persamaan mindset, kemudian adanya rencana yang menyangkut masalah waktu, masalah kapan dilaksanakan demonstrasi, lalu mana yang harus anarkis mana yang tidak, direncanakan sekarang akan ada lagi hal-hal yang menyangkut mengacau perkotaan. Itu semua ada semua," jelas Wiranto.

Namun, dia meminta agar masyarakat percaya pada aparat keamanan. Bahwa keamanan masyarakat Papua yang utama.

"Tapi percayakan bahwa aparat keamanan itu maksimal untuk mengamankan kepentingan masyarakat, mengamankan kehidupan Papua dan Papua Barat. Dan itu semua demi kepentingan integritas wilayah nasional kita, stabilitas nasional kita," ungkap Wiranto.