Liputan6.com, Jayapura - Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyebutkan aksi anarkis di Jayapura yang terjadi pada Kamis (29/8/2019), sengaja diciptakan untuk agenda rapat komisi HAM PBB di Jenewa yang digelar pada 9 September 2019.
Kata Tito aktor di balik aksi ini adalah kelompok United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dan Komite Nasional Papua Barat (KNPB), serta melibatkan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP).
"Benny Wenda dan kelompoknya bermain dalam rusuh di Papua. Mereka sengaja mengejar konflik ini dalam rangka rapat komisi HAM di Jenewa. Nantinya, kelompok perusuh ini akan bersuara di Papua rusuh terjadi,” jelas Tito di RS Bhayangkara Kota Jayapura, Kamis (5/9/2019), usai menjenguk polisi korban kerusuhan di Deiyai.
Advertisement
Baca Juga
Lanjut Tito, rusuh di Kota Jayapura didesaian oleh kelompok AMP. Sementara YLMWP dan KNPB telah mengorbankan masyarakat banyak atas aksinya.
"Saya akan kejar mereka dan segera menegakkan hukum kepada kelompok yang dimaksud. Kami sudah kantongi nama-nama mereka. Hal ini akan terus terjadi jika tidak dilakukan langkah tegas. ULMWP dan KNPB bertanggungjawab atas insiden ini," ungkap Tito.
Tak hanya itu saja, KNPB dan ULMWP juga sengaja memproduksi hoaks. Polri pun telah memantau jaringan cyber dari kelompok ini.
"Kami minta masyarakat tak terpengaruh isu hoaks yang sengaja diciptakan oleh kelompok ini. Kami semua ingin internet dibuka, tapi jika kelompok ini memainkan hoaks seperti ini, terpaksa kita akan slow down lagi demi keamanan nasional," jelasnya.
Tito juga menyebutkan Benny Wenda jelas berada di balik aksi rusuh di Papua yang sengaja dibuat dengan tujuan tertentu.
"Tanggal 23-24 September itu juga ada sidang Majelis Umum PBB yang akan diikuti oleh semua negara untuk menyampaikan pandangan-pandangan, tapi tak ada agenda mengenai Papua. Kami melihat ada beberapa negara yang sengaja didekati untuk mengangkat isu Papua. Supaya Papua terangkat, mereka (KNPB dan ULMWP) bikin rusuh di Papua," ujarnya.
Seruan Damai
Hari ini di Lapangan Hawaii Sentani, Kabupaten Jayapura dilaksanakan upacara bakar batu, sebagai bentuk masyarakat, pemerintah dan TNI Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Papua.
Mantan Kapolda Papua, Irjen Pol Martuani Sormin yang diutus dalam upacara bakar batu menyebutkan dengan makan bersama, masyarakat diajak menjaga kamtibmas. "Jangan ada lagi aksi-aksi unjuk rasa dan marilah kita menjaga keamanan di bumi Papua," jelasnya.
Usai kerusuhan di Kota Jayapura, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Papua juga telah mengeluarkan enam poin seruan damai.yang meminta seluruh elemen masyarakat menjaga dan mempertahankan tanah Papua damai.
"Kami akan melakukan doa dan puasa bersama lintas agama pada 6 September 2019, menolak demonstrasi pada situasi dan kondisi terkini di Papua karena berisiko anarkis," kata Ketua FKUB Papua, Pendeta Lipius Biniluk.
Dalam seruan ini, lintas agama di Papua menolak rasisme antar elemen masyarakat di Indonesia, serta meminta Menteri Komunikasi dan Informatika memulihkan akses internet di Papua.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua, Pendeta Amsal Yowei menuturkan rapat koordinasi tokoh lintas agama ini merupakan hasil kerja sama dengan FKUB Papua.
"Pertemuan menyepakati unjuk rasa yang terjadi di Papua yak ada kaitannya dengan agama dan murni tindakan kriminal," ujarnya.
Tokoh lintas agama juga meminta semua pihak menjaga keberagaman, menjaga kerukunan dan kedamaian di tanah Papua.
Advertisement