Harapan Ridwan Kamil di Periode Kedua Pemerintahan Jokowi

Selain itu, pria yang akrab disapa Emil ini berharap, ingin ada keadilan terkait fiskal.

oleh Liputan6.com diperbarui 20 Okt 2019, 14:04 WIB
Diterbitkan 20 Okt 2019, 14:04 WIB
Ridwan Kamil
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyambut baik rektor terpilih Unpad periode 2019-2024. (Liputan6.com/Huyogo Simbolon)

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil berharap, Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin bisa menyetujui rencana pemekaran di beberapa wilayah di Jabar.

"Ya Jabar itu ada dua sebenarnya permintaannya. Kalau boleh daerah tingkat II-nya dimekarkan," kata Ridwan Kamil di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/7/2019).

Menurut Ridwan Kamil, penduduk Jabar sudah hampir 50 juta jiwa. Sementara daerahnya hanya punya 27, sehingga perlu pemekaran di tingkat II.

"Penduduknya terlalu banyak hampir 50 juta, kurang ke urus secara daerah yang cuma 27. Jawa timur aja penduduk 40 (juta), daerahnya 38," ucap dia.

Selain itu, Ridwan Kamil ini berharap, ingin ada keadilan terkait fiskal. Sebab, dia melihat saat ini belum ada pemerataan fiskal di Jabar.

"Harusnya fiskal ke kami ini sesuai dengan jumlah penduduk. Kalau penduduknya besar, bantuan fiskalnya juga harusnya besar. Sekarang masih belum lah ya, hanya dua itulah kira-kira," ucapnya.

"Jabar 20 persennya Indonesia. Jadi kalau Jawa Baratnya bisa kondusif ya InsyaAllah menyumbangkan kondusifitas di Indonesia," sambung dia.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

Saksikan video pilihan berikut ini:


Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden

Geladi Kotor Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden
Geladi kotor pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo dan Ma'ruf Amin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Jumat (18/10/2019). Menurut Sekretaris Jenderal MPR Ma'ruf Cahyono, persiapan acara pelantikan sudah hampir maksimal. (Liputan6.com/JohanTallo)

MPR sebelumnya menyepakati jalan tengah penyelenggaraan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada Minggu, 20 Oktober 2019. MPR sepakat untuk mengusulkan pelantikan dilaksanakan pada pukul 14.00 WIB.

"Akhirnya kita sepakat untuk mengusulkan nanti baik kepada kesekjenan, maupun protokol istana, baik juga kepada presiden untuk dilakukan pukul 14.00," ujar Ketua MPR Bambang Soesatyo usai rapat pimpinan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu 9 Oktober 2019.

Pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih awalnya direncanakan digelar pada pukul 10.00 WIB. Namun, karena alasan pelantikan dilakukan pada hari Minggu, diusulkan dilakukan pada sore pukul 16.00 WIB. Sebab, ada masyarakat yang ibadah pagi dan berbenturan dengan car free day (CFD).

"Tapi ada juga wacana tadi kita diskusikan, kalau jam 16.00 WIB terlalu mepet dengan Maghrib," kata Bamsoet.

Namun, akhirnya diambil jalan tengah diusulkan untuk pelantikan presiden dan wakil presiden digelar pada pukul 14.00 WIB. Alasannya, car free day berakhir, ibadah pagi selesai, dan tidak mepet waktu salat.

"Kenapa, karena car free day berakhir jam 11, kemudian ibadah juga bisa selesai jam 12.00-an jam 1, kita juga yang muslim selesai salat zuhur, dan selesai upacara kita juga masih bisa salat ashar," kata Bamsoet.

 

Reporter: Sania Mashabi

Sumber: Merdeka.com

Lanjutkan Membaca ↓

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya