Penggusuran Tamansari Ricuh, Komisi III DPR Minta Kapolda Jabar Diganti

Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond J Mahesa menanggapi penggusuran di Tamansari, Bandung, Jawa Barat yang diwarnai kericuhan. Dia menyoroti kekerasan yang dilakukan anggota kepolisian terhadap warga saat melakukan penggusuran.

"Saya kecam ini. Masyarakat yang tidak bawa senjata, tidak melawan pun kok digebuk?" kata dia saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (13/12/2019).

Dia pun menyoroti soal keberpihakan Polri kepada masyarakat. Tindakan tersebut, ungkap dia, malah menunjukkan wajah berbeda dari institusi Polri. Apalagi masyarakat dunia baru saja merayakan Hari HAM Sedunia pada 10 Desember lalu.

"Wajah kepolisian kan tidak seperti ini harusnya. Persoalannya, polisi melindungi siapa? Melindungi pengusaha?" ungkapnya.

Desmond pun secara khusus menyoroti kiprah Kapolda Jawa Barat Irjen Rudy Sufahriadi. Menurut dia, evaluasi harus dilakukan. Dia bahkan meminta Kapolda Jawa Barat diganti.

"Kalau itu wajah polisi rusak gitu loh. Dan saya protes keras ini, khususnya kepada Kapolda Jawa Barat ya Pak Rudi. Iya harus dievaluasi, Kapoldanya harus turun. Harus diganti oleh Idham (Kapolri Jenderal Pol Idham Azis)," tegas Desmond.

"(Polisi) Ya harusnya bikin wajah teduh. Agar pemerintahan Pak Jokowi lebih tenang. Bukan mempertontonkan hal-hal yang keras kaya gini. Kalau menurut saya Kapolri harus copot Kapolda Jawa Barat," tandas Desmond.

Sementara, anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani meminta aparat keamanan, dalam hal ini kepolisian, untuk mengevaluasi proses pengawalan kegiatan penggusuran. Hal ini sebagai tanggapan terhadap penggusuran di Tamansari yang diwarnai kericuhan.

"Kasus-kasus penggusuran yang kemudian menimbulkan kerusuhan itu saya kira harus jadi bahan evaluasi kalau itu yang melibatkan Polri ya harus dijadikan evaluasi," kata dia di lokasi yang sama.

Evaluasi, lanjut politikus PPP ini, harus dilakukan oleh internal Polri baik di level nasional maupun di level daerah, dalam hal ini Polda.

"Dari atasan langsung satuan Polri yang bersangkutan. Kalau petugasnya dari Polresta katakanlah, Kapolda Jabar harus lakukan evaluasi. Apakah ada pelanggaran SOP atau tidak. Kenapa kok sampai terjadi keributan," ujarnya.

"Saya juga menyaksikan video yang viral itu. Itu penyebabnya apa, saya kira itu harus diusut tuntas divisi Propam? perlu juga turun," tegas dia.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Diketahui, Pemerintah Kota Bandung mengeksekusi bangunan di kawasan RW 11, Kelurahan Tamansari. Penggusuran dilakukan sebagai langkah penertiban aset lahan untuk melanjutkan proyek pembangunan rumah deret. Proses penggusuran mendapat penolakan dari warga. Warga menilai status hukum lahan masih berproses di pengadilan.

Dari pantauan, suasana panas sudah dimulai saat ratusan anggota Satpol PP dari Pemerintah Kota Bandung dibantu anggota Polisi dan TNI mendatangi lokasi. Akses masuk menuju kawasan pemukiman ditutup. Petugas dan perwakilan warga sempat melakukan dialog

Pihak warga meminta pemerintah menunda penggusuran karena mereka belum memiliki tempat tinggal pengganti. Sedangkan Satpol PP menggunakan argumen menjalankan perintah dari atasan.

Akhirnya, Satpol PP memasuki kawasan warga. Beberapa bangunan dirobohkan dengan alat berat. Resistensi warga terhadap pembongkaran bangunan mendapat bantuan dari kelompok pemuda dengan atribut serba hitam.

Di tengah proses pembongkaran, banyak warga yang berteriak meminta penggusuran tidak dilakukan. "Tidak punya hati kalian," teriak salah seorang warga.

Di titik lain, anggota Satpol PP dan sejumlah pemuda terlibat bentrok. Beberapa di antara mereka terlihat melemparkan benda di antara kerumunan. Polisi mengamankan sejumlah orang untuk dimintai keterangan ke Mapolrestabes Bandung.

Reporter: Wilfridus Setu Embu/Merdeka.com