Pemerintah Bakal Berikan BLT ke 7,5 Juta Keluarga yang Tak Dapat Sembako dan PKH

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah, melalui Kementerian Sosial (Kemensos) terus berupaya agar kelompok masyarakat yang rentan secara ekonomi dapat tetap bertahan di tengah gempuran Covid-19. Termasuk lewat penyaluran berbagai bantuan sosial (bansos).

Berbagai bansos seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan program sembako bahkan telah ditambah tidak saja cakupannya, tapi juga jumlah bantuan. Selain itu, pemerintah juga telah menyiapkan bantuan paket sembako, misalnya untuk THL di DKI dan masyarakat Bodetabek.

Lantas bagaimana nasib mereka yang tidak mendapatkan bantuan-bantuan tersebut, tapi juga terganggu ekonominya setelah Covid-19 merebak?

Menteri Sosial Juliari Batubara mengatakan, pihaknya telah menyiapkan skema bantuan langsung tunai (BLT) bagi warga yang tidak termasuk dalam penerima bantuan khusus yang jumlahnya sekitar 7,5 juta jiwa. Keputusan tersebut diambil dalam rapat terbatas (ratas) pagi tadi.

"Usulan kami di ratas dan juga disetujui oleh beliau (Presiden Joko Widodo), di luar itu semua, di luar program sembako dan PKH yang diperluas, masih ada sekitar 7,5 juta warga yang tidak mendapat apa-apa," kata dia, dalam raker virtual dengan Komisi VIII, Selasa (7/4/2020).

Artinya dia tidak mendapat PKH, dia tidak mendapat sembako, dia tidak mendapat bansos khusus. Ini kami sudah usulkan dan sudah disetujui mohon dukungan Komisi VIII," lanjut dia.

Menurut dia, besaran bantuan yang akan diberikan yakni Rp 600.000 setiap bulan. Bantuan akan diberikan selama tiga bulan.

"Akan kami berikan BLT dalam bentuk uang tunai. Nilainya Rp 600 ribu per keluarga per bulan selama 3 bulan. Kebutuhan anggarannya kurang lebih Rp 13,43 triliun," ungkapnya.

**Ayo berdonasi untuk perlengkapan medis tenaga kesehatan melawan Virus Corona COVID-19 dengan klik tautan ini.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Dia menambahkan, untuk teknis penyaluran bantuan, Kemensos akan bekerja sama dengan PT Pos Indonesia. Juliari memastikan pihaknya akan memperhatikan prinsip social distancing agar saat penerimaan bantuan itu tidak terjadi kerumunan.

"Mekanismenya karena datanya sudah ada, data by name by address by NIK, kami mengusulkan disepakati disetujui oleh Presiden menggunakan PT Pos untuk mengirimkan BLT-nya karena PT POS pengalaman juga mengirimkan BLT di periode sebelum-sebelumnya," jelas Juliari.

Dengan adanya program bantuan sosial yang dikucurkan pemerintah, dia mengaku yakin bahwa 40 persen masyarakat Indonesia yang masuk dalam kategori paling miskin dapat menikmati bantuan pemerintah.

"Kalau ini semua kita lakukan program PKH, program sembako yang kita perluas, ditambahkan di Bodetabek ada sembako 3 bulan. Kemudian ada BLT di luar itu semua. Jadi kita pastikan minimum 40 persen masyarakat yang termiskin di Indonesia. Akan mendapatkan bantuan semua," tegas dia.

"Sehingga tidak ada ketimpangan, ada yang dapat bansos dan ada yang tidak dapat bansos. Jadi kita menggunakan patokan seluruh keluarga yang ada di DTKS, 40 persen dari populasi kita akan berikan bantuan bervariasi," tandas Juliari.

Repoter: Wilfridus Setu Embu

Sumber: Merdeka