KPK Dalami Korupsi di PT Dirgantara Indonesia lewat Deputi Bappenas

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami kasus dugaan korupsi penjualan dan pemasaran di PT Dirgantara Indonesia (PT DI).

Untuk mendalami kasus ini, tim penyidik menjadwalkan memeriksa Deputi Bidang Politik Hukum, Pertahanan dan Keamanan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rizky Ferianto.

Rizky akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk melengkapi berkas tersangka mantan Asisten Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Bidang Bisnis Pemerintah Irzal Rizaldi Zailani.

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka IRZ (Irzal Rizaldi Zailani)," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Senin (15/6/2020).

Selain Rizky, hari ini penyidik juga akan memeriksa tiga saksi lain, yakni Fajar Hari Sampurno selaku mantan Deputi Nasional Defence Hightech Industries Kementerian BUMN, Neny Sutaeni, yang berprofesi sebagai guru, dan Hamzah Baswani selaku pihak swasta.

"Ketiganya juga diperiksa untuk tersangka IRZ," kata Ali Fikri.

Dalam perkara ini, KPK menetapkan mantan Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Budi Santoso dan mantan Asisten Direktur Bidang Bisnis Pemerintah PTDI Irzal Rinaldi Zailani (IRZ) sebagai tersangka. Keduanya diduga telah melakukan korupsi di PT Dirgantara Indonesia yang merugikan negara sekitar Rp 330 miliar.

Atas perbuatannya, kedua tersangka disangkakan melanggar pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Sementara itu, PT Dirgantara Indonesia pun menghormati proses hukum di KPK yang menetapkan status tersangka terhadap Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia periode 2007-2017 Budi Santoso dan mantan Asisten Direktur Utama Bidang Bisnis Pemerintah PTDI Irzal Rinaldi Zailani.

"PT DI dalam hal ini menghormati dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum yang sedang dilakukan oleh KPK dengan tetap mengedepankan asas hukum praduga tak bersalah," kata Sekretaris Perusahaan PTDI Irlan Budiman, seperti dilansir Antara, Sabtu (13/6/2020).

Menurut dia, PT Dirgantara Indonesia percaya, KPK akan menjalankan tanggung jawab dan kewenangannya dalam penyidikan sesuai hukum yang berlaku.

Selain itu, PT Dirgantara Indonesia akan bersikap kooperatif terhadap seluruh proses penyidikan yang berjalan guna penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.