Deretan Hal Terkait Pelaksanaan PSBB Ketat Jakarta yang Dimulai Besok

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah menegaskan, Ibu Kota akan mulai melakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB ketat mulai Senin, 14 September 2020.

Anies mengatakan, PSBB berbeda dengan masa transisi diambil karena langkah extraordinary dibutuhkan untuk menekan jumlah kasus aktif Covid-19 di DKI Jakarta.

"Kita membutuhkan waktu ekstra merumuskan detil kebijakan PSBB mulai 14 September karena ada kondisi wabah yang agak berbeda dengan situasi sebelumnya," kata Anies melalui akun Youtube Pemprov DKI Jakarta, Minggu (13/9/2020).

Selain itu, dia menegaskan, untuk memastikan pelaksanaan PSBB total selama dua minggu ke depan, maka diterbitkanlah Peraturan Gubernur (Pergub).

Aturan yang dimaksud yakni Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 88 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi DKI Jakarta.

Berikut beragam hal terkait pelaksanaan PSBB total Jakarta yang mulai dilaksanakan Senin, 14 September 2020 dihimpun Liputan6.com:

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Pembatasan sosial berskala besar atau PSBB ketat mulai berlaku di DKI Jakarta besok, Senin, 14 September 2020.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan PSBB ketat ini diberlakukan karena angk Corona Covid-19 di Ibu Kota mulai mengkhawatirkan.

Okupansi ruang isolasi sejumlah rumah sakit rujukan sudah di atas 60 persen, bahkan ada yang penuh.

"Kita memasuki pembatasan yang berbeda dengan masa transisi kemarin," kata Anies saat mengumumkan pemberlakuan PSBB DKI Jakarta melalui akun Youtube Pemprov DKI Jakarta, Minggu (13/9/2020).

Anies mengatakan aturan PSBB berbeda dengan masa transisi karena langkah extraordinary dibutuhkan untuk menekan jumlah kasus aktif Covid-19.

Menurut dia, DKI Jakarta menyumbang 25 persen kasus baru Covid-19 di Tanah Air pada 12 hari terakhir.

"Kita membutuhkan waktu ekstra merumuskan detil kebijakan PSBB mulai 14 September karena ada kondisi wabah yang agak berbeda dengan situasi sebelumnya," kata Anies.

Anies menyatakan, dengan berlakunya PSBB total, terdapat sejumlah hal yang dilarang beroperasi dan yang tetap diperbolehkan terus beroperasi.

Salah satu yang tetap diperbolehkan beroperasi adalah ojek online.

"Kendaraan bermotor berbasis aplikasi diperbolehkan angkut barang dan penumpang dengan protokol kesehatan yang ketat," ujar Anies.

Terkait aturan ojek online tersebut, Anies menyatakan aturan akan dibahas Dishub DKI untuk lebih detilnya.

Anies mengatakan, Aparatur Sipil Negara (ASN) yang masuk di masa pemberlakuan PSBB total di wilayahnya, hanya 25 persen saja.

Menurut Anies hal ini sesuai dengan peraturan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, terkait dengan pengaturan kerja ASN di zona Covid-19.

"Maka diperolehkan untuk beroperasi dengan maksimal 25 persen dari pegawai. Jakarta, dua pekan ke depan akan beroperasi status mengizinkan ASN sesuai dengan peraturan Menteri PAN-RB," kata Anies.

Dia meminta para pemimpin ASN, bisa melakukan penyesuaian pelayanan publik mendasar yang memang tidak bisa jika pegawainya hanya masuk 25 persen.

"Misalnya terkait dengan kebencanaan, terkait dengan penegakan hukum, dan sektor-sektor lainnya," jelas Anies.

Anies membeberkan beberapa sektor yang masih diizinkan beroperasi dan harus ditutup.

"Selama PSBB, 11 sektor usaha ini tetap boleh beroperasi dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan membatasi kapasitasnya 50 persen," ujar Anies.

11 sektor yang masih diizinkan beroperasi di saat PSBB total adalah:

1. Sektor kesehatan

2. Sektor pangan (makanan dan minuman)

3. Sektor energi

4. Sektor komunikasi dan teknologi informasi

5. Sektor keuangan (perbankan, sistem pembayaran, pasar modal)

6. Sektor logistik

7. Sektor perhotelan

8. Sektor konstruksi

9. Sektor indsutri strategis

10. Sektor pelayanan dasar utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu

11. Sektor kebutuhan sehari-hari

Anies juga menuturkan, apa saja yang ditutiup selama PSBB. Seperti sekolahan dan kawasan wisata ditutup sementara.

Berikut tempat yang ditutup:

1. Sekolah dan institusi pendidikan

2. Kawasan wisata dan taman rekreasi

3. Taman kota dan RPTRA

4. Sarana olahraga publik (olahraga dilakukan secara mandiri di lingkungan sekitar rumah)

5. Tempat resepsi pernihakan (pernikahan dan pemberkatan perkawinan dapat dilakukan di KUA atau kantor catatan sipil)

Sementara kegiatan esensial yang dapat beroperasi dengan pembatasan kapasitas saat masa PSBB total adalah:

1. Kantor perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional dalam menjalankan fungsi diplomatik dan konsuler serta fungsi lainnya

2. BUMN/BUMD yang turut serta dalam penanganan Covid-19 dan/atau dalam pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat

3. Organisasi kemasyarakatan lokal dan internasional yang bergerak pada sektor sosial dan/atau kebencanaan

Anies mengatakan, kini, seluruh gedung harus ditutup jika ditemukan kasus Covid-19. Bukan hanya 1 lantai atau satu bagian kantor.

"Ada catatan, dalam seluruh aktivitas, bila ditemukan kasus positif pada lokasi kegiatan-kegiatan ini, maka seluruh usaha dan kegiatan di lokasi tersebut harus ditutup paling sedikit 3 hari operasi. Bukan hanya kantornya, tapi gedungnya, semuanya harus tutup," kata Anies.

Anies menyatakan, ada pembatasan terkait kegiatan orang di luar rumah saat pelaksanaan PSBB total.

"Terkait dengan kegiatan di luar ada ketentuan yang tadi belum saya sebutkan bahwa ada pembatasan kerumunan tidak boleh lebih dari lima orang," kata Anies.

Anies mengizinkan pasar dan pusat perbelanjaan beroperasi selama masa PSBB total diberlakukan.

"Pasar dan pusat perbelanjaan dapat beroperasi dengan menetapkan batasan kapasitas 50 persen pengunjung," ujar Anies.

Selain pasar dan pusat perbelanjaan, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu juga mengizinkan rumah makan beroperasi selama PSBB.

"Rumah makan, restoran bisa operasi hanya pesan antar, atau ambil bawa pulang, tapi tidak diizinkan menerima makan di tempat," kata Anies.

Anies meminta masyarakat Ibu Kota mematuhi aturan yang telah ditentukan selama masa PSBB ketat. PSBB ketat akan dilaksanakan selama dua pekan mulai Senin 14 September 2020.

Selama PSBB, ada sejumlah fasilitas yang ditutup untuk sementara waktu. Namun ada pula yang dibuka dengan pembatasan. Salah satunya rumah ibadah.

"Tempat ibadah di lingkungan pemukiman warga dapat beroperasi dengan kapasitas 50 persen," ujar Anies.

Anies mengatakan, untuk rumah ibadah yang lokasinya berada di tempat keramaian warga, maka harus ditutup. Selain itu, rumah ibadah yang berada di zona risiko penularan Covid-19 tinggi harus ditutup.

"Tempat ibadah yang dikunjungi komunitas dari berbagai lokasi dan tempat ibadah di zona merah tak dibolehkan beroperasi. Misalnya di masjid raya, ditutup dulu," kata Anies soal batasan selama PSBB ketat.

Anies mengaku, keputusan yang dia ambil ini untuk menjaga agar penyebaran Covid-19 di DKI tak semakin masif.

"Kami di DKI jakarta terus memastikan bahwa semua langkah yang kita lakukan adalah untuk memastikan keselamatan warga Jakarta," kata Anies.

Anies melarang resepsi pernikahan selama PSBB ketat yang dimulai Senin 14 September 2020. Kebijakan ini diberlakukan untuk mencegah penyebaran Covid-19 lebih masif di Ibu Kota. 

"Kegiatan resepsi pernikahan, seminar konferensi semua dibatasi," kata Anies.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan, pernikahan dapat dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) ataupun kantor catatan sipil selama PSBB ketat Jakarta.

"Khusus untuk pernikahan dan pemberkatan perkawinan dapat dilakukan di KUA atau di kantor catatan sipil," ucap Anies.

Dia juga mengimbau agar masyarakat meminimalisasi kegiatan di luar rumah. Jika tidak perlu, warga diminta tinggal di rumah selama PSBB Jakarta.

"Inti dari PSBB adalah tinggal di rumah," kata Anies.

Anies pun mengatakan, mulai Senin 14 September, warga yang kedapatan positif Covid-19 tidak bisa melakukan isolasi mandiri. Mereka harus melakukan isolasi di lokasi yang telah ditentukan agar terpantau.

Oleh karena itu, dia mengimbau agar semua warga patuh pada aturan itu.

Lokasi yang ditentukan itu mulai dari RS rujukan, RS Darurat Wisma Atlet, rumah penginapan hingga wisma yang ditunjuk oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 nasional.

"Bila ada kasus positif yang menolak diisolasi di tempat buang telah ditentukan akan dilakukan penjemputan oleh petugas kesehatan dan aparat penegak hukum," ucap Anies.

Selain itu, Anies menyebut banyak masyarakat yang tidak paham terkait pelaksanaan isolasi secara mandiri di rumah.

"Ini sudah terjadi tidak semua kita memiliki pengetahuan pengalaman untuk kita bisa menjaga agar keseharian nya tidak menularkan kepada orang lain," jelas Anies.