PMI Butuh Biaya Rp 200 Miliar untuk Tangani Covid-19, JK Minta Pengusaha Beri Donasi

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla atau JK meminta masyarakat dan pengusaha terlibat memerangi Covid-19 yang semakin meningkat di Indonesia, terutama di DKI Jakarta. Menurut dia, partisipasi masyarakat dapat diwujudkan melalui kedisiplinan untuk mematuhi protokol kesehatan Covid-19.

Sementara itu, para pengusaha diharapkan memberikan donasi untuk kegiatan PMI guna memutus mata rantai penularan Covid-19. Dia mengatakan PMI dalam 6 bulan terakhir, rutin menyemprotkan disinfektan secara masif untuk membunuh virus.

"Hanya ada 2 cara untuk mengatasi Covid-19 ini yaitu hindari dan matikan," ujar Jusuf saat perayaan hari ulang tahun PMI ke-75, dukutip dari siaran persnya, Kamis (17/9/2020).

Dia mengatakan, virus Corona dapat dihindari dengan menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan atau biasa disebut protokol 3M. Hal ini membutuhkan partisipasi masyarakat untuk disiplin menjalankannya.

Adapun yang dimaksud mematikan virus merupakan upaya yang dilakukan PMI selama ini yaitu, sterilisasi pada sarana umum dan ibadah serta rumah-rumah dan perkantoran dengan menyemprotkan disinfektan. Kalla menyebut cara ini sudah dilakukan relawan PMI selama hampir 6 bulan.

"Karena itu kita mengharapkan partisipasi masyarakat dan pengusaha untuk membantu mensponsori itu, karena hanya itu cara untuk mengatasi dan mengurangi penularan Covid ini," jelas JK.

Lebih lanjut, dia menjelaskan setidaknya sampai akhir tahun 2020, PMI membutuhkan biaya sekitar 200 miliar untuk operasi penanganan Covid-19. Sedangkan, dana yang terkumpul di PMI saat ini baru mencapai 50 persen dari total kebutuhan.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Terkait pelaksanaan PSBB di Jakarta, JK mengatakan perlu ada ketegasan dan sanksi dari pemerintah untuk mendisiplinkan masyarakat. Dia menilai hanya sanksi dan ketegasan yang dapat mendisiplinkan masyarakat.

JK menyebut negara-negara lain yang berhasil menurunkan angka penularan Covid-19 pun memberikan sanksi dan ketegasan kepada masyarakat yang melanggar protokol kesehatan.

"PSBB itu sangat tergantung pada disiplin masyarakat dan kedisiplinan itu tergantung pada ketegasan dan sanksi dari pemerintah karena itu pemerintah harus tegas dan menjatuhkan sanksi kepada siapa pun yang melanggar disipilin," jelasnya.

"Itu belajar dari negara negara di dunia ini yang berhasil menurunkan penyebaran Covid yaitu membangun kedisiplinan," sambung JK.

Dalam perayaan HUT-75 PMI, JK juga meresmikan pendirian politeknik AKBARA Surakarta yang merupakan politeknik yang dikelola oleh PMI. Politeknik dengan program D3 dan D4 membuka berbagai jurusan terkait manajemen penanggunlangan bencana, dan pengeloaan darah.