Pandemi Covid-19, DPR Ingatkan Ancaman Serangan Siber pada Fasilitas Kesehatan

Liputan6.com, Jakarta - Sebuah serangan siber yang diduga virus ransomware melumpuhkan aktivitas Universal Health Service (UHS) di Amerika Serikat, sebuah jaringan rumah sakit besar dengan lebih dari 400 fasilitas kesehatan di beberapa negara.

Berkaca pada kasus tersebut, anggota Komisi I DPR RI, Sukamta menyatakan bahwa Indonesia harus berhati-hati dengan ancaman serangan virus siber yang menyasar fasilitas kesehatan di tengah penanganan pandemi Covid-19.

"Di tengah pandemi seperti sekarang ini, kita semua aware dan waspada terhadap virus corona. Tapi kita juga musti waspada dengan virus siber, yaitu berupa serangan siber seperti ransomware, wannacry, dan yang sejenisnya," katanya dalam keterangan tulis pada Selasa (29/9/2020).

Dia menuturkan, berdasarkan data Kaspersky, tercatat 298.892 serangan ransomware yang terdeteksi di Indonesia sepanjang semester pertama 2020.

Adapun serangan tersebut dengan rincian target 2 persen UKM, 39 persen individu, dan 49 persen perusahaan. Angka ini, kata Sukamta, menempatkan Indonesia menjadi negara terbesar kedua yang diserang ransomware di ASEAN.

Wakil Ketua Fraksi PKS ini mangatakan, jika rumah sakit dan pusat-pusat karantina khususnya pasien Covid-19 mendapat serangan ransomware, keadaan bisa menjadi lebih tidak kondusif. Serangan virus siber berdampak terhadap pasien, paling fatalnya sampai mengancam nyawa.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Awal bulan ini, seorang pasien meninggal dunia di Jerman setelah ransomware menyerang rumah sakit tempatnya dirawat. Dalam kondisi kritis, pasien tersebut terpaksa dilarikan ke rumah sakit lain yang jaraknya lebih jauh, namun nyawanya tidak tertolong.

"Dan kita sudah pernah punya pengalaman diserang virus dan malware seperti ransomware dan wannacry ini. Tahun 2017 virus ini menyerang RS Dharmais dan RS Harapan Kita. Jadi, tidak menutup kemungkinan jika kita juga akan mendapat serangan lagi. Tidak ada salahnya untuk mengantisipasi," katanya.

"Pihak pemerintah dalam hal ini BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) dan Kementerian Kominfo bisa lebih sigap untuk mencegahnya. Bagi perusahaan, bisa juga untuk terus mengupdate antivirus dan sering melakukan back up data, sehingga jika terjadi serangan, setidaknya ada data di cadangan," ujar wakil rakyat dari Daerah Istimewa Yogyakarta ini.