Timnas Indonesia Jaga Asa Lolos Kualifikasi Piala Dunia 2026, Erick Thohir Tetap Evaluasi

Survei Indikator: Mayoritas Warga Ingin Kebijakan PSBB Dihentikan

Burhanuddin Muhtadi mengatakan, persepsi publik terhadap penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) cenderung fluktuatif.

oleh Lizsa Egeham diperbarui 18 Okt 2020, 15:50 WIB

Diterbitkan 18 Okt 2020, 15:50 WIB

Suasana Jam Pulang Kantor Pekerja di Jakarta

Antrean calon penumpang memasuki stasiun Sudirman saat jam pulang kantor di Jakarta, Senin (8/6/2020). Aktivitas perkantoran dimulai kembali pada pekan kedua penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi pandemi COVID-19. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan, persepsi publik terhadap penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) cenderung fluktuatif.

Pada September 2020, sebanyak 55 persen masyarakat, ingin PSBB dihentikan agar perekonomian jalan kembali.

Hal ini disampaikan Burhanuddin dalam konferensi pers Rilis Survei Nasional tentang Mitigasi Dampak Covid-19. Adapun survei ini dilakukan 24-30 September 2020.

Dia menuturkan, pada Mei ada 43,1 persen masyarakat ingin PSBB dihentikan. Jumlah ini pun terus naik, di mana pada Juli mencapai 60,6 persen warga yang mendesak PSBB tidak dilanjutkan.

Meskipun jumlahnya di September turun, mayoritas warga tetap menginginkan kebijakan tersebut berakhir.

"Mayoritas publik tetap menghendaki PSBB dihentikan meski mengalami pelemahan, menjadi 55 persen dari sebelumnya 60,6 persen pada temuan sebelumnya," kata Burhanuddin, Minggu (18/10/2020).

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Prioritas Kesehatan

Pengusaha Minta Anies Izinkan Mal Beroperasi Normal

Suasana salah satu pusat berbelanjaan di Jakarta, Sabtu (12/9/2020). Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) meminta ritel modern dan mal agar tetap bisa beroperasi selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total di DKI yang mulai dilaksanakan 14 September 2020. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Meski demikian, Burhanuddin menuturkan, 60,4 persen masyarakat masih tetap memprioritaskan urusan kesehatan. Sementara, hanya 36,2 persen warga yang memprioritaskan masalah ekonomi di masa pandemi Covid-19. Selebihnya, memilih tak menjawab.

"Di bulan September, pemerintah melonggarkan PSBB, masyarakat berharap ekonomi segera membaik ternyata tidak juga mereka dapatkan," kata Burhanuddin.

Survei dilakukan pada 24-30 September 2020. Survei menggunakan kontak telepon kepada responden karena situasi pandemi Corona.

Survei menggunakan metode simple random sampling, dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional.

Jumlah sampel 1.200 responden, dipilih secara acak, dari kumpulan sampel acak survei tatap muka langsung yang dilakukan Indikator Politik Indonesia pada rentang Maret 2018 hingga Maret 2020.

Jumlah sampel yang dipilih secara acak untuk ditelepon sebanyak 5.614 data. Sedangkan, yang berhasil diwawancarai dalam durasi survei yaitu sebanyak 1.200 responden.

Lanjutkan Membaca ↓