Tujuh Strategi Pemerintah dalam Pengembangan Tenaga Listik

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah berkomitmen memenuhi target bauran energi pembangkitan tenaga listrik untuk energi baru terbarukan (EBT) sebesar 23% pada tahun 2025. Terlebih, tren global untuk pembangkitan tenaga listrik tengah menuju transisi energi bersih.

Di Indonesia, transisi dari energi fosil menuju energi bersih melalui peningkatan kapasitas pembangkit tenaga listrik dari EBT ini terlihat dari total kapasitas terpasang pembangkit EBT. Sampai dengan bulan Juni 2020, jumlahnya mencapai 10.427 MW atau 14,69% dari total kapasitas terpasang pembangkit nasional.

Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Jisman Hutajulu menyampaikan hal tersebut, Jumat (13/11/2020), dalam acara peluncuran Indonesia Electricity and Energy Institute (IEEI) secara virtual di Jakarta.

Jisman menyampaikan pula upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam pengembangan ketenagalistrikan ke depan. Pertama, fleksibilitas pengembangan pembangkit EBT dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2019-2028. Dalam RUPTL tersebut, percepatan pencapaian target bauran dan penambahan pembangkit EBT dapat dilakukan di luar rincian RUPTL PLN 2019-2028 sesuai kebutuhan sistem kelistrikan lokal.

Kedua, pengembangan smart grid sesuai Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 2019-2038. Pada tahun 2020, smart grid sudah mulai diimplementasikan di beberapa daerah di Jawa-Bali dan secara bertahap diterapkan pada sistem di luar Jawa-Bali.

“Melalui pengembangan smart grid, penyaluran tenaga listrik lebih efisien dan pemulihan gangguan lebih cepat. Selain itu smart grid dapat menurunkan biaya operasi dan pengelolaan bagi perusahaan listrik dan pada akhirnya dapat menurunkan tarif listrik serta mengendalikan beban puncak yang dapat membantu menurunkan tarif listrik,” ujar Jisman.

Ketiga,  revisi Grid Code. Jisman menyebut revisi Grid Code saat ini sedang dalam proses penyelesaian dan diharapkan akan segera selesai pada tahun ini.

Keempat, pengembangan Distributed Generation, Microgrid and Distributed Storage. Jisman menyampaikan saat ini PLN tengah melakukan studi pemasangan baterai di Bali dengan kapasitas 50 MW / 200 MWh. Jika studi ini layak, maka baterai menjadi alternatif untuk mitigasi kekurangan daya jangka pendek, dan dapat menjadi cadangan untuk generator EBT intermittent.

“Selain itu, terus dikembangkan Alat Penyimpan Daya Listrik (APDAL) untuk melistriki daerah-daerah perdesaan,” kata Jisman.

Kelima, pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap. Sejak diterapkannya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 49 tahun 2018, konsumen PLN dapat memasang PLTS atap. Jisman mengatakan melalui aturan ini konsumen dapat menghasilkan listrik mereka sendiri, dan bahkan mengekspornya ke PLN.

“Hingga semester I 2020, jumlah solar PV atap yang telah dibangun 2.346 pelanggan dengan total kapasitas 11,5 MWp,” Jisman menyampaikan.

Keenam, draft Peraturan Presiden tentang EBT. Konsep peraturan terkait pembelian tenaga listrik dan harga patokan pembelian tenaga listrik EBT oleh PLN dalam bentuk Peraturan Presiden tengah disusun Kementerian ESDM.

Ketujuh, penggunaan energi bersih di kawasan wisata. Kawasan wisata diharapkan tidak lagi menggunakan batu bara atau pembangkit listrik berbasis high speed diesel (HSD) dengan mengganti pembangkit fosil secara bertahap dengan pembangkit berbasis gas atau EBT yang ramah lingkungan.

Jisman menyampaikan sampai dengan September 2020, Rasio Elektrifikasi Nasional sudah mencapai 99,15% dan Rasio Desa Berlistrik Nasional sudah mencapai 99,52%. Ia menambahkan Pemerintah terus berupaya untuk mencapai target 100% untuk Rasio Elektrifikasi. Ini artinya setiap rumah tangga di Indonesia dapat dipastikan memiliki akses terhadap energi listrik.

“Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mencapai Rasio Elektrifikasi dan Rasio Desa Berlistrik sebesar 100% secara nasional, yaitu melalui program melistriki 433 desa belum berlistrik,” ujar Jisman.

Jisman menyebut 52 desa akan dilistriki melalui perluasan jaringan. Dari jumlah tersebut, 24 desa telah menyala, 24 desa dalam tahap konstruksi, dan 4 desa dalam tahap pengadaan. Sebanyak 24 desa yang telah menyala tersebut ada di Papua Barat (20 desa), di Nusa Tenggara Timur (3 desa), dan di Papua (1 desa). Semua desa yang akan dilistriki melalui perluasan jaringan tersebut ditargetkan menyala akhir tahun 2020.

“Sebanyak 75 desa akan dilistriki dengan pembangunan minigrid, berupa PLTS komunal atau PLTD Hybrid, saat ini dalam proses pengadaan dan ditargetkan menyala akhir tahun 2020,” ia menjelaskan. Sementara, 306 desa akan dilistriki dengan APDAL menggunakan sumber pembangkit PV+SPEL, yang saat ini dalam proses pengadaan. Jisman menyampaikan dibutuhkan sekitar 56 ribu unit APDAL, 25 ribu unit direncanakan melalui anggaran Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) tahun 2020.

(*)