Liputan6.com, Jakarta Kemenko Marvers bekerja sama dengan kementerian atau lembaga terkait dan menggelar rapat koordinasi Bidang Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan. Rakor yang bertujuan untuk mencapai Rencana Kerja Pemerintah (RKP) bidang pemasaran produk kelautan dan perikanan ini dimpimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Marves Safri Burhanuddin.
“Kegiatan pemasaran merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan, termasuk dalam sektor perikanan,” kata Deputi Safri, Selasa (24/11).
Deputi Safri menjelaskan bahwa pemasaran dapat meningkatkan nilai tambah dari suatu komoditas yang dapat mengarahkan pada peningkatan share yang berupa keuntungan bagi produsen, pedagang perantara hingga konsumen. Sementara peran pemerintah dalam kegiatan pemasaran itu sendiri adalah sebagai mediator dan stabilisator hubungan antara produsen dan konsumen.
Advertisement
“Dalam hal ini, kegiatan pemasaran produk yang baik akan berpengaruh pada peningkatan nilai PDB, nilai ekspor dan juga nilai konsumsi. Dalam dokumen RPJMN 2020-2024, pertumbuhan PDB perikanan ditargetkan mencapai 8,7% dan pada 2020 diasumsikan targetnya adalah 5%, kemudian nilai konsumsi ikan ditargetkan meningkat menjadi 58,3 kg/kapita/tahun dan pada Tahun 2024 nilai konsumsi dapat tercapai 60,9 kg/kapita/tahun. Lalu terkait ekspor hasil perikanan, pada tahun 2020 ditargetkan tercapai USD6,2 miliar dan pada tahun 2024 ditargetkan nilai ekspor hasil perikanan USD8,0 miliar,” jelas Deputi Safri.
Oleh sebab itu, bersama dengan Direktur Pengembangan Produk Ekspor (Kemendag), Kepala Pusat Pengendalian Mutu BKIPM dan dihadiri perwakilan dari Direktorat Logistik, Direktorat Produksi dan Bina Mutu, Direktorat Pemasaran, BKIPM (KKP), Deputi Kemaritiman dan Sumber Daya Maritim (Bappenas), Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (Kemendag), Direktorat Jenderal Angkutan Udara (Kemenhub), Deputi 1 (KSP), Deputi Safri melaksanakan rapat pemasaran ini yang menghasilkan beberapa poin.
Poin-poin tersebut antara lain Kebijakan terkait pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19 dalam RKP 2021 diprioritaskan pada penguatan ketahanan ekonomi dengan titik berat pada pembukaan lapangan kerja padat karya, penguatan sistem pangan, pemulihan usaha koperasi dan UMKM, pemulihan industri dan perdagangan, pemulihan pariwisata dan ekonomi kreatif, serta peningkatan investasi.
Kemudian rapat ini juga membahas mengenai daya dukung BKIPM dalam pelaksanaan pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang telah dilaksanakan oleh 47 UPTKIPM yang tersebar di 34 Provinsi.
Lembaga tersebut berperan sebagai lembaga inspeksi dan sertifikasi produk perikanan Indonesia yang kini sudah dapat diterima di 158 negara dari 241 negara di dunia. Valuasi nilai ekspor hasil perikanan Indonesia sampai dengan triwulan III ini sudah mencapai USD 4.287.201.432.
“Pasar produk perikanan dan makanan laut dunia diperkirakan akan tumbuh dari USD146,78 miliar pada 2018 menjadi USD206,89 miliar pada tahun 2026 dengan tren 9,3 persen selama periode 2019-2026. Sektor Produk Perikanan mengalami pertumbuhan di masa pandemi (Januari- September 2020) sebesar 8,82 persen,” jelas Deputi Safri.
(*)