Timnas Indonesia Jaga Asa Lolos Kualifikasi Piala Dunia 2026, Erick Thohir Tetap Evaluasi

Bareskrim Gelar Perkara Unlawfull Killing di Penembakan Laskar FPI Pekan Depan

Bareskrim Polri segera melakukan gelar perkara dugaan unlawfull killing pada penembakan laskar FPI di KM 50 Tol Jakarta-Cikampek.

oleh Ady Anugrahadi diperbarui 05 Mar 2021, 11:54 WIB

Diterbitkan 05 Mar 2021, 11:54 WIB

Komnas HAM Beberkan Barang Bukti Terkait Tewasnya 6 Laskar FPI

Komisioner Komnas HAM Choirul Anam (kiri) menunjukan barang bukti saat memberikan kesimpulan atau rekomendasi terkait insiden tewasnya enam laskar FPI di Gedung Komnas HAM, Jakarta, Senin (28/12/2020). Barang bukti 4 selongsong peluru juga ditunjukkan. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri segera melakukan gelar perkara dugaan unlawfull killing pada penembakan laskar Front Pembela Islam (FPI) di KM 50 Tol Jakarta-Cikampek.

Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Andi Rian menyampaikan, gelar perkara terkait laskar FPI itu dilakukan pekan depan.

"Minggu depan kami gelar (untuk) naik sidik (penyidikan)," kata Andi saat dihubungi, Jakarta, Jumat (5/3/2021).

Advertisement

Andi mengatakan penyidik sedang mempelajari bukti-bukti yang telah dikumpulkan berkenadaan dengan adanya dugaan unlawfull killing. Andy mengklaim telah mengantongi bukti permulaan.

"Kita sudah dapat bukti permulaan, tinggal menyusun dan melengkapi," ucap dia soal dugaan penembakan laskar FPI tersebut.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Bareskrim Laporkan Anggotanya

Sebelumnya, internal kepolisian membuat laporan guna menindaklanjuti rekomendasi rekomendasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Terlapornya adalah tiga anggota Polri yang membawa empat orang laskar FPI di mobil.

Advertisement

Lanjutkan Membaca ↓

Advertisement

Tag Terkait

Laskar FPI

NEWS UPDATE

Banner Infografis Gibran Minta Menteri Pendidikan Hapus Penerimaan Siswa Sistem Zonasi. (Liputan6.com/Abdillah)

Banner Infografis Gibran Minta Menteri Pendidikan Hapus Penerimaan Siswa Sistem Zonasi. (Liputan6.com/Abdillah)

Infografis Gibran Minta Menteri Pendidikan Hapus Penerimaan Siswa Sistem Zonasi dan Plus Minusnya

Calon peserta didik baru saat menunggu orangtua mereka melakukan pendaftaran PPDB DKI Jalur Zonasi di SMA Negeri 21, Jakarta, Senin (24/6/2019). Pendaftaran PPDB DKI Jakarta Jalur Zonasi SMP-SMA dibuka pada 24-26 Juni 2019 mulai pukul 08.00-16.00 WIB. (merdeka.com/Iqbal Nugroho)

Calon peserta didik baru saat menunggu orangtua mereka melakukan pendaftaran PPDB DKI Jalur Zonasi di SMA Negeri 21, Jakarta, Senin (24/6/2019). Pendaftaran PPDB DKI Jakarta Jalur Zonasi SMP-SMA dibuka pada 24-26 Juni 2019 mulai pukul 08.00-16.00 WIB. (merdeka.com/Iqbal Nugroho)

P2G: Pemerintah Jangan Tergesa-gesa Hapus Sistem Zonasi Tanpa Kajian Akademik

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudin. (Bola.com/Nandang Permana)

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudin. (Bola.com/Nandang Permana)

Ketua Komisi X DPR Nilai Perlu Ada Alternatif Sebelum Hapus Sistem Zonasi Sekolah

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming meninjau uji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMK Negeri 7 Semarang (STM Pembangunan). (Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Wakil Presiden)

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming meninjau uji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMK Negeri 7 Semarang (STM Pembangunan). (Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Wakil Presiden)

Wapres Gibran Tinjau Makan Bergizi di SMKN 7 Semarang, Harap Mampu Tingkatkan Iklim Belajar

Gibran minta sistem zonasi sekolah dihapus, simak penjelasannya di News Flash Liputan6.com.

Gibran minta sistem zonasi sekolah dihapus, simak penjelasannya di News Flash Liputan6.com.

Gibran Minta Sistem Zonasi Sekolah Dihapus

POPULER

Berita Terbaru

Berita Terkini Selengkapnya