Komnas Perempuan Investigasi Dugaan Seksisme dalam Materi TWK KPK

Liputan6.com, Jakarta - Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaporkan asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK) yang berbau seksisme ke Komnas Perempuan. Diduga, dalam pertanyaan TWK yang ditujukan kepada pegawai perempuan KPK terindikasi adanya pelecehan seksual.

Kepala Satuan Tugas Pembelajaran Internal KPK Hotman Tambunan menyebut, asesmen TWK yang terindikasi adanya pelecehan seksual tengah ditangani Komnas Perempuan. Hotman merupakan pegawai KPK yang turut dinonaktifkan akibat tak lulus TWK.

"Terkait wawancara yang berbasis indikasi pelecehan seksual, bias gender, sekarang lagi dalam investigasi dari Komnas Perempuan," ujar Hotman di Gedung ACLC KPK, Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (17/5/2021).

Hotman menyatakan tengah menunggu hasil invetigasi Komnas Perempuan terkait dugaan pertanyaan seksisme tersebut. Nantinya, hasil dari investigasi Komnas Perempuan akan diberikan kepada Dewan Pengawas KPK untuk ditindaklanjuti.

"Kita tunggu bagaimana nanti hasil investigasi dari Komnas, dan mungkin nanti hasil investigasi Komnas bisa digunakan oleh Dewas untuk memperkuat pemeriksaannya," kata dia.

Sebanyak 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinonaktifkan melaporkan para Pimpinan ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Pelaporan ini dilakukan buntut dari terbitnya Surat Keputusan (SK) Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021 yang menonaktifkan 75 pegawai tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).

75 pegawai KPK melaporkan kelima pimpinan KPK, yakni Ketua KPK Firli Bahuri, dan empat Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango, Nurul Ghufron, Alexander Marwata, dan Lili Pintauli Siregar.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Kepala Satuan Tugas Pembelajaran Internal KPK Hotman Tambunan yang menjadi bagian dari 75 pegawai nonaktif menyebut pelaporan terhadap para pimpinan KPK dilakukan lantaran polemik yang terjadi belakangan di tubuh lembaga antirasuah.

"Kenapa kami melaporkan pimpinan KPK pada hari ini? Karena kami melihat bahwa ada beberapa hal yang seharusnya tidak terjadi di lembaga antikorupsi seperti KPK. Dan hal ini juga merupakan suatu hal yang perlu kami perjuangkan demi kepentingan publik," ujar Hotman di Gedung ACLC KPK, Selasa (18/5/2021).

Hotman menyatakan, setidaknya ada tiga hal yang dilaporkan kepada Dewas KPK. Pertama tentang kejujuran. Menurut Hotman, dalam berbagai sosialisasi, pimpinan KPK kerap mengatakan bahwa tidak ada konsekuensi dari tes wawasan kebangsaan.

"Bapak ibu bisa bayangkan, bahwa suatu hal yang menyangkut masa depan kita, kita mencari informasi itu dan sama sekali kita tidak diberikan apa yang akan terjadi, dan tentunya hal ini tidak kita inginkan terjadi pada kita sebagai WNI," kata dia.

Faktor kedua pelaporan Pimpinan KPK kepada Dewas yakni lantaran kepedulian terhadap para wanita. Dalam TWK terindikasi pertanyaan yang sifatnya seksisme.

"Ketiga, kami melaporkan pimpinan kepada Dewas terkait kesewenang-wenangan. Bapak ibu teman-teman sekalian, dapat kita lihat bahwa tanggal 4 Mei MK telah memutuskan bahwa TWK tidak akan memberikan kerugian kepada pegawai. Tapi pada 7 Mei pimpinan mengeluarkan SK 652 yang notabene sangat merugikan pegawai," kata Hotman.