AHY atau Sandiaga Uno, Siapa Dinilai Paling Pas Dampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024?

Liputan6.com, Jakarta - Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 memang masih jauh, namun nama-nama calon kuat capres-cawapres telah bermunculan baik dari Lembaga Survei maupun parpol. Salah satu tokoh dengan elektabilitas tinggi dalam survei Pilpres 2024 adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari menilai kans Anies Baswedan maju Pilpres sangat besar dan banyak pihak akan tertarik mendukungnya.

“Anies ya, bisa Anies-AHY atau Anies-Sandi, nah Anies-Sandi punya peluang menang karena mereka sekaligus mudah menjualnya,” kata Qodari saat dikonfirmasi, Kamis (10/6/2021).

Qodari menyebut, apabila Anies-Sandiaga Uno kembali berduet dan kali ini maju Pilpres 2024, maka mereka sejak awal telah menang dari sisi kepopuleran di masyarakat, sebab mereka telah lama dikenal di Pilkada DKI 20217.

“Kalau mereka berpasangan mudah menjualnya, karena mengingatkan Pilkada Jakarta 2017,” ucapnya.

Sementara, jika PDIP nekat mencalonkan Puan Maharani dan Prabowo Subianto maka diprediksi akan kalah jika bersaing dengan Anies Baswedan. 

“Kalau Bowo-Puan ini punya risiko kalah tinggi, dibandingkan pasangan lain katakanlah Anies-AHY atau Anies-Sandi,” ucapnya.

“Kalau PDIP mau memastikan kemenangan pilpres maka pilihan cuma satu Jok-Pro, di luar itu berat, dan itu berisiko kalah pileg, kalah pilres dan itu akan dihindari PDIP. Karena sudah dua kali menang berturut, jangan sampai 2024 tersapu bersih kalah alias ke laut,” pungkasnya.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Sementara itu, terkait Reuni Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, ia menilai duet itu mustahil kembali terjadi di 2024.

“Kecil kemungkinan, bahkan mustahil Bu Mega maju kembali di Pilpres. Bu Mega terakhir maju itu 2004, setelah itu (elektabilitas) menurun,” kata Qodari

Qodari justru menyebut kans terbesar PDIP untuk menang justru apabila mendukung kembali Joko Widodo. Namun, dengan catatan harus ada amandemen 1945.

“Yang mungkin terjadi justru Jok-Pro atau Jokowi-Prabowo, bukan MegaPro, dengan catatan ada amandemen UU45,” ucapnya.