Juru Bicara Presiden Jokowi soal Desakan Lockdown: PPKM Mikro Paling Tepat

Fadjroel Rachman mengatakan hingga kini belum ada rencana untuk menerapkan lockdown (karantina wilayah) atau pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ketat.

oleh Lizsa Egeham diperbarui 19 Jun 2021, 15:25 WIB
Diterbitkan 19 Jun 2021, 15:25 WIB
FOTO: Presiden Jokowi Tinjau Vaksinasi COVID-19 di Stasiun Bogor
Presiden Joko Widodo saat tiba di Stasiun Bogor, Jawa Barat, Kamis (17/6/2021). Vaksinasi di Stasiun Bogor yang merupakan tempat dengan interaksi mobilitas tinggi dan wilayah aglomerasi penyangga Ibu Kota ini menyasar petugas dan pekerja stasiun serta penumpang kereta. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta Juru Bicara Presiden Jokowi, Fadjroel Rachman mengatakan hingga kini belum ada rencana untuk menerapkan lockdown (karantina wilayah) atau pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ketat, meski terjadi lonjakan kasus Covid-19.

Pemerintah, kata dia, menilai bahwa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Mikro saat ini adalah kebijakan yang paling tepat untuk menangani Covid-19 di Indonesia.

"Secara empiris pemerintah menganggap PPKM Mikro yang paling tepat," kata Fadjroel kepada Liputan6.com, Sabtu (19/6/2021).

Hal ini berdasarkan pengalaman empiris selama satu tahun terakhir pandemi Covid-19 melanda Indonesia.

Adapun PPKM Mikro sendiri mulai diterapkan pemerintah pada Februari 2021 dengan tujuan membatasi mobilitas masyarakat.

"Pengalaman empiris setahun terakhir ini," ucap Fadjroel.

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Desakan Lockdown

Sebelumnya, sebanyak 1.500 orang lebih menandatangani petisi online yang mendesak agar Presiden Joko Widodo atau Jokowi segera melakukan karantina wilayah atau lockdown. Petisi ini diinisiasi oleh relawan Lapor Covid-19 menyusul lonjakan kasus virus corona di sejumlah daerah.

Berdasarkan pantauan dari situs Lapor Covid-19, hingga Sabtu (19/6/2021) pukul 10.45 WIB, petisi itu sudah diteken oleh 1.551 orang. Mereka menilai dalam situasi darurat kesehatan publik seperti sekarang, bukan waktunya lagi pemerintah memikirkan ekonomi, investasi, dan infrastruktur.

"Semakin Bapak (Presiden) menunda tindakan yang tegas, semakin besar dampak yang harus ditanggung," demikian bunyi petisi online tersebut.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya