Polemik Anies Baswedan dan Risma soal Data Ganda Bansos di Jakarta

Liputan6.com, Jakarta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Menteri Sosial Tri Rismaharini atau Risma berpolemik soal data ganda keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial (bansos) Covid-19.

Awal ini bermula pihak Dinsos DKI Jakarta mengatakan bahwa Anies sudah mengirim surat untuk Risma untuk menanyakan hal tersebut. Meski tak disebutkan kapan mengirimkannya.

Risma mengaku tidak mengetahui detail surat yang telah dikirimkan oleh Pemprov DKI Jakarta, terlebih terkait data bansos.

"Saya tidak tahu persis soal surat dari Jakarta, kemarin memang dari Jakarta ada usulan penyaluran lewat bank. Setelah dirapatkan, kemudian dua minggu lalu bank DKI nyatakan enggak bisa karena harus buat rekening baru," kata Risma dalam YouTube Kemensos RI yang dikutip hari ini, Rabu (4/8/2021).

Menurut dia, saat ini pihaknya tidak bisa menunggu lama untuk penyaluran data bansos dalam penanganan Covid-19. Karena hal itu pihaknya berkoordinasi dengan PT Pos Indonesia untuk penyaluran bansos tersebut.

Selain itu, mantan Wali Kota Surabaya tersebut menyatakan pihaknya membuka lebar untuk forum diskusi dengan DKI mengenai data ganda.

"Saya tidak tahu persis pada samanya gimana. Silakan komunikasi dengan kami. Insya Allah kami akan buka semuanya. Tidak ada yang kami tutupi," ucap Risma.

Dia menyatakan pihaknya memang meminta para kepala daerah untuk memperbaiki data ganda penerima bansos sejak Januari 2021. Sebab terdapat 14 juta data dikembalikan ke sejumlah daerah. Menurutnya, tidak semua daerah langsung melakukan perbaikan cepat terkait hal tersebut. Misalnya yakni salah satu kabupaten di Papua yang cepat dan aktif melakukan perbaikan data 100 persen.

"Kenapa Papua sebelumnya tahun 2020 hanya menerima sekitar 15.000 orang tapi di 2021 menerima 28.000 orang, jadi artinya naik 100 persen. Karena bisa naik karena kami betulkan," kata Risma.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta, Premi Lasari menyatakan Bantuan Sosial Non Tunai (BSNT) dalam bentuk beras akan dilakukan pada 29 Juli - 17 Agustus 2021.

Dia menyatakan BSNT disalurkan kepada masyarakat yang berada di lima kota administrasi dan satu kabupaten sebanyak 907.616 KK dari 1.007.379 KK.

"Namun dari jumlah tersebut, sebanyak 99.743 KK belum dapat diberikan bantuannya karena diketahui adanya potensi duplikasi dengan penerima bansos non tunai berupa beras dari Kementerian Sosial," kata Premi dalam keterangan tertulis, Rabu (28/7/2021).

Dalam kesempatan lain, Premi menyatakan 90an ribu KK tersebut belum mendapatkan bansos sebelum adanya validasi data bersama Kemensos. Terkait hal itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mengirimkan surat kepada Kemensos.

"Pak Gubernur sudah bersurat kepada Ibu Mensos untuk meminta kepastian data by name, address siapa saja yang menerima. Sehingga nanti kami lakukan pemadanan data dan uang yang memang masih kami tunda untuk di top up kepada para pemilik rekening itu bisa segera dicairkan," jelas dia.