5 Tanggapan Berbagai Pihak soal Penahanan Bupati Banjarnegara oleh KPK

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono (BS) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah Tahun 2017-2018 dan penerimaan gratifikasi, pada Jumat malam 3 September 2021.

Saat ini, Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono bersama pihak swasta Kedy Afandi yang merupakan orang kepercayaan Bupati, tengah menjalani penyidikan dan ditahan selama 20 hari oleh KPK.

Terkait penetapan tersangka dan penahanan Budhi, sejumlah pihak pun angkat bicara. Salah satunya tokoh masyarakat di Banjarnegara.

Mereka meminta agar masyarakat menahan diri dan menghindari konflik horizontal, pascapenetapan status tersangka terhadap Bupati Banjarnegara, Budhi Sarwono oleh KPK.

Pihak yang mendukung Bupati Banjarnegara dan yang kontra untuk tidak saling mengejek sehingga menimbulkan konflik horizontal.

"Ini adalah cobaan bukan hanya bagi bupati, ini cobaan bagi kita warga Banjarnegara. Sehingga jangan memperkeruh dengan tindakan yang menimbulkan konflik lebih luas lagi," imbau pengasuh Pondok Pesantren Tanbihul Ghofiliin Banjarnegara, KH M Chamzah Hasan, dalam keterangannya, Jumat malam 3 September 2021.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga angkat bicara. Ia meminta Wakil Bupati Banjarnegara Syamsudin untuk segera melakukan konsolidasi dan mengumpulkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di kabupaten setempat setelah KPK menahan Bupati Budhi Sarwono.

"Saya sudah minta kepada Wakil Bupati agar segera melakukan konsolidasi di pemerintahannya. Kalau tidak salah, hari ini mereka akan rapat. Saya minta pemerintahan tidak boleh terganggu, terus layani masyarakat dengan baik," kata Ganjar Pranowo di Semarang, Minggu 5 September 2021, dikutip Antara.

Berikut deretan tanggapan berbagai pihak terkait penetapan status tersangka dan penahanan Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono atas kasus dugaan korupsi proyek infrastruktur dihimpun Liputan6.com:

Tokoh masyarakat di Banjarnegara meminta agar masyarakat menahan diri dan menghindari konflik horizontal, usai penetapan status tersangka terhadap Bupati Banjarnegara, Budhi Sarwono oleh KPK.

Pihak yang mendukung Bupati Banjarnegara dan yang kontra untuk tidak saling mengejek sehingga menimbulkan konflik horizontal.

"Ini adalah cobaan bukan hanya bagi bupati, ini cobaan bagi kita warga Banjarnegara. Sehingga jangan memperkeruh dengan tindakan yang menimbulkan konflik lebih luas lagi," imbau pengasuh Pondok Pesantren Tanbihul Ghofiliin Banjarnegara KH M Chamzah Hasan, dalam keterangannya, Jumat malam 3 September 2021.

Menurut dia, potensi munculnya konflik horizontal cukup besar lantaran masing-masing kubu masih mempertahankan opininya.

Hal tersebut dapat memancing emosional dan menimbulkan konflik yang dapat berujung konflik fisik.

"Kita yang di lapangan paham persis. Masyarakat masih terkotak-kotak. Ini sangat rawan kalau disulut. Jadi saya berharap semuanya untuk tidak saling menjatuhkan atau menjelekkan," jelas Chamzah.

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Tanbihul Ghofilin Banjarnegara Abas Zahrotin menambahkan, potensi konflik sangat mungkin terjadi lantaran polarisasi pro dan kontra bupati sangat tajam di Banjarnegara.

Menurut Abas, masing-masing kubu memiliki pendukung yang tidak sedikit.

"Kami meminta semuanya menghormati semua proses yang sedang dujalankan," lanjut kandidat doktor Studi Islam ini.

Ia menjelaskan, dalam penanganan konflik semacam ini dapat dibagi dalam dua penyelesaian. Penyelesaian pertama menggunakan pendekatan hukum yang itu telah ditangani KPK, intervensi masyarakat dalam hal ini telah diatur secara yuridis.

"Sementara untuk membendung potensi konflik horizontal, kekuatan yang dibangun adalah melalui tokoh agama dan tokoh masyarakat. Karena masyarakat Banjarnegara itu religius, maka peran tokoh agama sangat dibutuhkan untuk meredam potensi konflik sebelum itu terjadi," tegas Alumni Studi Agama dan Resolusi Konflik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini.

Forum Banjarnegara Bersatu (FBB) mengajak semua elemen masyarakat di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, menghilangkan permusuhan setelah penetapan status tersangka terhadap Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono oleh KPK.

"Kami undang semuanya, bahkan yang selama ini mendukung Pak Bupati, mari bisa gabung dengan FBB, wis gak ono musuhan maneh (sudah tidak ada permusuhan lagi), mari semua elemen untuk bersatu menyamakan roh dan tujuan untuk jaya-mulianya Banjarnegara," kata Ketua FBB Setiawan Budhiarto di Padepokan Majelis Manembah, Desa Pucang, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara.

Terkait dengan penetapan status tersangka terhadap Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono, dia mengatakan pihaknya bersama Forum Pengusaha Jasa Konstruksi (Forjasi) dan elemen masyarakat lainnya menyampaikan terima kasih kepada KPK dan pihak-pihak lainnya yang telah mendukung perjuangan FBB.

Ia pun memberikan apresiasi kepada KPK yang telah bergerak cepat dengan menetapkan status tersangka terhadap Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono yang ditindaklanjuti dengan penahanan.

Oleh karena itu, kata dia, pihaknya menggelar tasyakuran karena perjuangan FBB bersama Forjasi selama ini akhirnya diijabah oleh Allah SWT.

"Hari ini 4 September 2021, kami kumpul sebagai awal bahwa perjuangan kami untuk menjayamuliakan Banjarnegara, kemudian mencerdasi, kemudian mengawal Banjarnegara yang akan menjadi Banjarnegara yang jaya mulia mulai diijabah oleh Allah SWT," kata Setiawan menegaskan, dikutip Antara.

Sementara itu, Ketua Forjasi Imam Naf'an mengatakan pihaknya telah melakukan kerja keras sejak tahun 2017 dengan mencari data-data terkait kasus dugaan korupsi dan gratifikasi yang melibatkan Bupati Banjarnegara.

"Sampai dengan data yang masuk ke sana (KPK), yang 2017-2018, semua teman-teman Forjasi itu yang mengumpulkan. Dan perjalanan cukup panjang sampai dengan 2021, sehingga tidak hanya Forjasi barangkali, masyarakat Banjarnegara itu sempat pesimistis dengan kinerja dari KPK, tapi alhamdulillah tadi malam 3 September 2021 KPK membuktikan kinerjanya dengan menahan Pak Budhi Sarwono dan Kedy Afandi," tegas Imam.

Wakil Bupati (Wabup) Banjarnegara Samsyudin memastikan pelayanan untuk masyarakat tidak akan terganggu kasus hukum yang dihadapi Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono setelah penetapan status tersangka oleh KPK.

"Kami yang tua di sini bersama Pak Sekda (Sekretaris Daerah Banjarnegara Indarto, red.) berusaha untuk menjaga stabilitas kegiatan. Artinya, kegiatan yang sudah berjalan, akan berjalan terus," kata Samsyudin dalam keterangan yang diterima Antara di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Minggu 5 September 2021.

Sementara untuk kegiatan yang belum berjalan, kata dia, akan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang sudah tersusun.

Oleh karena itu, kasus hukum yang sedang dihadapi Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono tidak akan mengganggu pelayanan untuk masyarakat Banjarnegara.

"Enggak akan (mengganggu), Insya Allah," terang Samsyudin.

Lebih lanjut, Wabup mengaku telah mengumpulkan para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) guna menyampaikan pesan agar tetap menjaga stabilitas dan tidak mengubah kinerja yang selama ini berjalan.

"Hilangkan rasa cemas dan takut untuk mengalir seperti biasa," katanya.

Terkait adanya pro-kontra terhadap kasus hukum yang dihadapi Bupati Budhi Sarwono, dia mengharapkan masyarakat menjadi dewasa dalam menyikapi hal tersebut.

"Kita hidup dalam kurun yang sudah cukup lama dan kita selalu mendengar ajakan-ajakan untuk hidup rukun," kata Samsyudin.

Ia mengharapkan euforia yang terjadi di masyarakat tidak terlampau dalam dan segera muncul kerukunan bersama di tengah masyarakat.

Sementara untuk aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Banjarnegara, dia mengatakan pihaknya akan mencoba mengembalikan kepercayaan diri mereka dalam memahami tugas pokok dan fungsi serta bekerja seperti biasa. "Jangan takut, jangan khawatir," katanya.

Menurut dia, pihaknya juga telah berkomunikasi dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terkait dengan permasalahan di Banjarnegara.

Bahkan, kata dia, Gubernur juga menyampaikan pesan untuk disampaikan kepada ASN di lingkungan Pemkab Banjarnegara.

"Pesan beliau kepada para ASN di Banjarnegara, yang pertama untuk memahami tugas pokok dan fungsi. Yang kedua, jangan main-main dengan proyek, tidak ada korupsi, tidak ada kolusi, tidak ada konspirasi," jelas dia.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta Wakil Bupati Banjarnegara Syamsudin untuk segera melakukan konsolidasi dan mengumpulkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di kabupaten setempat setelah KPK menahan Bupati Budhi Sarwono.

"Saya sudah minta kepada Wakil Bupati agar segera melakukan konsolidasi di pemerintahannya. Kalau tidak salah, hari ini mereka akan rapat. Saya minta pemerintahan tidak boleh terganggu, terus layani masyarakat dengan baik," kata Ganjar Pranowo di Semarang, dikutip Antara.

Menurut Ganjar, kasus dugaan korupsi yang menyeret Bupati Budhi Sarwono tersebut merupakan pengingat kepada seluruh kepala daerah dan pejabat publik.

Ia berharap bisa menjadi pembelajaran bagi seluruh kepala daerah agar tetap menjaga integritas.

"Saya mengingatkan kembali dan tidak akan pernah bosan seperti waktu pelantikan saat itu, reformasi birokrasinya, jaga integritasnya, dan tidak ada lagi cerita-cerita soal pungli, soal korupsi, dan hadiah-hadiah yang diberikan kepada pejabat. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran buat semuanya," terang Ganjar.

Dalam waktu dekat, Ganjar akan menemui Wabup Banjarnegara Syamsudin untuk memastikan jalannya pemerintahan dan layanan masyarakat tidak terganggu pascapenangkapan serta penahanan Bupati Budhi Sarwono.

"Insyaallah, besok atau lusa saya akan ke sana untuk briefing," jelas Ganjar.

(Cindy Violeta Layan)