57 Pegawai KPK Dipecat Lebih Awal, Nurul Ghufron: Kalau Cepat Ya Alhamdulillah

Pemecatan pegawai KPK yang tidak lolos TWK akan dilakukan pada 30 September 2021, lebih cepat dari rencana awal yakni November 2021.

oleh Fachrur Rozie diperbarui 15 Sep 2021, 18:58 WIB
Diterbitkan 15 Sep 2021, 18:58 WIB
KPK Tahan Mantan Dirut Perumda Pembangunan Sarana Jaya
Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron memberi keterangan terkait penahanan mantan Dirut Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (27/5/2021). Yoory merupakan tersangka dugaan korupsi pengadaan tanah pembangunan rumah DP Rp 0,-. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memecat 57 pegawainya yang tak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) pada 30 September 2021 mendatang. Proses pemecatan ini lebih cepat dari rencana awal, yakni November 2021.

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron mengatakan, undang-undang menyebutkan batas waktu pengangkatan pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN) yakni selama dua tahun. Namun menurutnya, jika bisa lebih cepat maka akan lebih baik.

"Namanya paling lama bisa dua tahun, kalau cepat ya Alhamduliah," ujar Ghufron di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (15/9/2021).

57 pegawai yang dipecat di antaranya yakni 50 orang yang mendapat rapor merah dalam TWK serta enam yang tak bersedia mengikuti pendidikan dan pelatihan bela negara dan wawasan kebangsaan, sementara satu lainnya adalah pegawai nonaktif KPK namun sudah purna tugas pada Mei 2021.

Menurut Ghufron, langkah yang diambil sudah sesuai dengan Pasal 69 b dan Pasal 69 c Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Dalam aturan itu menyebutkan bahwa seluruh pegawai KPK harus berstatus ASN.

Pemecatan Tak Perlu Menunggu Batas Akhir

FOTO: Mahasiswa Tolak Tes Wawasan Kebangsaan dan Pelantikan Pegawai KPK jadi ASN
Mahasiswa yang tergabung dalam BEM Institut Pertanian Bogor menunjukkan poster saat melakukan aksi unjuk rasa di jalan Kuningan Persada sekitar Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (2/6/2021). Mereka menolak TWK dan pelantikan pegawai KPK menjadi ASN. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Ghufron menyebut, KPK diberi waktu hingga 31 Oktober 2021 untuk menyelesaikan proses alih status pegawai menjadi ASN. Namun proses tersebut rampung sebelum waktu yang ditentukan.

Atas dasar itu, Ghufron menegaskan pemecatan pegawai tidak perlu menunggu batas akhir. "Jadi ini bukan percepatan, tapi ini dalam durasi yang dimandatkan dalam undang-undang," ujar Ghufron.

Infografis Novel Baswedan, Perlawanan 75 Pegawai KPK

Infografis Novel Baswedan, Perlawanan 75 Pegawai KPK
Infografis Novel Baswedan, Perlawanan 75 Pegawai KPK (Liputan6.com/Triyasni)
Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya