3 Respons Pemerintah Terkait 3.830 Warga Positif Covid-19 Masih Nekat Keluyuran

Liputan6.com, Jakarta - Ribuan warga positif Covid-19 terdeteksi nekat keluyuran di ruang publik seperti pusat perbelanjaan, restoran, kafe, hingga bandara. Hal ini sontak membuat resah masyarakat dan pemerintah yang telah bekerja keras menekan kasus corona.

Data Kementerian Kesehatan per 12 September 2021 menguak, dari 29.110.825 orang yang sudah melakukan check-in melalui aplikasi PeduliLindungi, 3.830 di antaranya positif Covid-19, namun masih tetap nekat keluyuran.

"Kita bisa lihat, tetap saja ada 3.830 orang yang masuk kategori hitam. Hitam itu artinya positif Covid-19, tapi masih jalan-jalan," kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Senin, 13 September 2021.

Menanggapi hal ini, Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 bergerak melakukan penjaringan kepada 3.830 pasien Covid-19 untuk kemudian dibawa ke tempat isolasi terpusat.

Di lain pihak, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate lebih menekankan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran diri dan patuh terhadap protokol kesehatan Covid-19.

Berikut empat respons pemerintah terkait aksi nekat sejumlah warga yang tetap keluyuran di ruang publik meski dinyatakan positif Covid-19: 

** #IngatPesanIbu 

Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.

Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.

#sudahdivaksintetap 3m #vaksinmelindungikitasemua

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan pihaknya akan bekerjasama dengan Satgas COVID-19 daerah, dan satgas di fasilitas publik, untuk menjaring masyarakat yang masuk kategori hitam dalam PeduliLindungi dan tidak mematuhi peraturan karantina.

"Pemerintah berkomitmen dengan kerja sama bersama satgas di fasilitas publik untuk segera merujuk orang yang terjaring, atau masuk ke kategori hitam, atau tergolong positif, atau memiliki kontak erat, untuk segera dipindahkan ke fasilitas isolasi terpusat terdekat," kata Wiku dalam konferensi pers daring, yang dipantau dari kanal Youtube Sekretariat Presiden, Selasa, 14 September 2021.

Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati mempertanyakan temuan 3.830 kasus positif Covid-19 berkeliaran yang terekam dalam PeduliLindungi. Menurut dia, seharusnya aplikasi bisa terhubung dengan Puskesmas atau Satgas.

"Harus terhubung dan ada peringatan. Misal akan keluar rumah untuk ke fasilitas kesehatan, Satgas Covid-19 atau Puskesmas bisa menyediakan ambulans dan kebutuhan lain. Tapi jika keluar bukan untuk kebutuhan kesehatan, maka Satgas Covid-19 setempat bisa memperingatkan langsung," kata Kurniasih, Rabu, 15 September.

Menurut Mufida, seharusnya aplikasi PeduliLindungi tidak hanya menjadi syarat administratif warga mengakses fasilitas publik semata.

"Jangan sampai PeduliLindungi hanya diasumsikan syarat untuk masuk mal dan memanfaatkan fasilitas publik. Aplikasi ini juga harus dimanfaatkan untuk aktivitas yang terhubung dengan test, tracing dan treatment," ungkap politikus PKS ini.

Dia menegaskan, hal ini adalah serius mengingat ada peluang untuk membuat kasus Covid-19 kembali tinggi. "Jadi soal data terdeteksi positif dan bisa jalan-jalan ini hal serius. Apalagi terdeteksi mereka memang sengaja ingin memasuki fasilitas publik yang disana ramai orang dan memungkinkan terjadi tingkat penularan yang tinggi," kata Mufida.

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate meminta masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dan tidak nekat bepergian apabila positif Covid-19 agar treatment penyembuhan berlangsung optimal.

"Aktivitas di luar ruangan jelas sangat beresiko membahayakan kesehatan orang lain. Pemerintah meminta masyarakat untuk ikut meningkatkan kesadaran dan bertanggung jawab dengan menghindari risiko penularan ke orang lain," papar dia.

Selain itu, Johnny juga berpesan kepada para petugas jaga pintu masuk untuk memperketat pengawasan agar warga positif Covid-19 tidak lolos pemeriksaan.

Cindy Violeta Layan