Penutupan Rapimnas Kadin 2021, Wapres Ma'ruf Amin Singgung Pemerataan Ekonomi

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin melanjutkan kunjungan kerja menuju Provinsi Bali untuk menghadiri Penutupan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Tahun 2021, Sabtu sore (04/12/21).

Sekitar pukul 15.10 WITA, Wapres Ma'ruf Amin dan rombongan tiba di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai dan langsung menuju lokasi Penutupan Rapimnas Kadin 2021 yang diselenggarakan di Bali Nusa Dua Conventional Center (BNDCC).

Dalam sambutannya, Wapres membeberkan data Susenas 2019. Di data itu Wapres menyebut jumlah penduduk miskin sebesar 9,4%, warga yang rentan 20,6%, kelompok masyarakat yang menuju kelas menengah 48,2%, kelas menengah 21,5%, dan berpendapatan tinggi hanya 0,4%

“Jadi sebetulnya kesejahteraan ekonomi di Indonesia hanya dirayakan tak lebih dari 21,9% penduduk lapis paling atas. Artinya, problem ketimpangan menjadi perkara serius di Indonesia. Data itu menunjukkan betapa redistribusi kesejahteraan merupakan pekerjaan rumah penting bangsa ini, agar keadilan sosial dirasakan dalam kenyataan, tidak hanya tertulis dalam dasar negara dan konstitusi,” kata Wapres di Bali, Sabtu (4/12/2021).

Pemerintah, kata Wapres, selama ini telah melakukan banyak daya untuk mewujudkan pemerataan ekonomi, di antaranya melalui program dana desa, percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia bagian Timur, Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial, dukungan kepada pelaku UMKM melalui pengurangan pajak final dan akses permodalan.

Namun, ia menyebut dibutuhkan kolaborasi dengan banyak pihak termasuk pengusaha untuk mewujudkan pemerataan ekonomi.

“Tidak ada cara lain untuk mendorong peningkatan jumlah usaha menengah dan besar, kecuali melalui kolaborasi. Kerja sama usaha adalah ikatan bersama dan tanggung jawab antarpengusaha,” tegas Wapres.

Pada rangkaian Penutupan Rapimnas Kadin 2021, dilaksanakan pula dua penandatanganan nota kesepahaman atau MoU.

Pertama, antara Kadin Indonesia dengan Pemerintah Provinsi Bali tentang Kerja Sama Penanggulangan Bencana di Sektor Pariwisata.

Kedua, nota kesepahaman antara Kadin Indonesia dengan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) tentang Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah.