Isu Normalisasi Hubungan dengan Israel, PKS Ingatkan Kemenlu Taat Konstitusi

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Antony Blinken, dan Menlu Indonesia, Retno Marsudi, disebut membahas kemungkinan normalisasi hubungan Indonesia dengan Israel.

oleh Yopi Makdori diperbarui 26 Des 2021, 12:03 WIB
Diterbitkan 26 Des 2021, 12:03 WIB
Menlu Retno Marsudi mengunjungi Menlu AS Anthony Blinken di Washington D.C, Rabu (4/8/2021).
Menlu Retno Marsudi mengunjungi Menlu AS Anthony Blinken di Washington D.C, Rabu (4/8/2021). (Foto: Twitter/@SecBlinken)

Liputan6.com, Jakarta - Isu normalisasi hubungan Indonesia-Israel kembali menyeruak. Hal itu menyusul pertemuan antara Menteri Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat dan Indonesia di Jakarta pekan lalu.

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Antony Blinken, dan Menlu Indonesia, Retno Marsudi, disebut membahas kemungkinan normalisasi hubungan Indonesia dengan Israel.

Anggota Fraksi PKS DPR RI, Syahrul Aidi Maazat sekaligus sebagai Ketua Delegasi Grup Kerjasama Bilateral (GKSB) DPR RI untuk Palestina menanggapi atas isu yang beredar tersebut. Dia menganggap itu akan jadi polemik dalam negeri ketika Palestina masih dijajah oleh Israel malahan pemerintah ingin membuka wacana normalisasi hubungan dengan Israel.

"Pemerintah, khususnya Kemenlu jangan membuka celah untuk menambah polemik dalam negeri dengan cara memulai pembicaraan normalisasi hubungan dengan Israel," kata Syahrul Aidi dalam keterangan tulis, Minggu (26/12/2021).

Dia menegaskan, sikap Indonesia sejak merdeka jelas, selagi Palestina masih mereka jajah, maka tak ada pengakuan kedaulatan Israel. Dia mengungkapkan bahwa amanah pendiri bangsa yang dibunyikan dalam Alinea pertama UUD 1945 adalah bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

"Maka, selama dalam pembukaan konstitusi Indonesia masih tertera kalimat penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, maka sebelum Palestina merdeka tidak mungkin bagi Indonesia membuka hubungan diplomatik dengan Israel yang menjajah bangsa Palestina. Jika dipaksa sudah jelas pemerintah melanggar konstitusi." tegasnya.

 

** #IngatPesanIbu 

Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.

Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.

#sudahdivaksintetap3m #vaksinmelindungikitasemua

Dukung Pengembalian Tanah Palestina

Syahrul melanjutkan, saat ini semua energi mestinya tercurahkan untuk mencari jalan agar Indonesia keluar dari krisis ekonomi buntut pandemi Covid-19. Dia meminta jangan ada hal-hal lain mengganggu upaya tersebut.

Syahrul menegaskan posisi Indonesia harusnya memperkuat dunia internasional untuk mendorong rekonsiliasi dan pengakuan atas negara Palestina. Bukan itu saja, Indonesia harus mendukung upaya pengembalian tanah Palestina yang dicaplok oleh Israel selama ini.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya