Koalisi Jokowi-Ma'ruf Diminta Solid Kawal Pemerintahan sampai 2024

Luqman Hakim mengatakan, koalisi partai politik pengusung Jokowi-Ma'ruf Amin harus solif dan tetap mengawal pemerintahan sampai tahun 2024.

oleh Liputan6.com diperbarui 07 Feb 2022, 12:30 WIB
Diterbitkan 07 Feb 2022, 12:30 WIB
Senyum Jokowi-Ma'ruf Usai Dilantik Jadi Presiden dan Wakil Presiden
Joko Widodo atau Jokowi (kanan) dan Ma'ruf Amin (kiri) memberi keterangan usai dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019-2024 di Gedung Nusantara, Jakarta, Minggu (20/10/2019). Jokowi dan Ma'ruf Amin terlihat senyum semringah usai pelantikan. (merdeka.com/Iqbal Nugroho)

Liputan6.com, Jakarta Wakil Sekretaris Jenderal PKB Luqman Hakim mengatakan, koalisi partai politik pengusung Jokowi-Ma'ruf Amin harus solif dan tetap mengawal pemerintahan sampai tahun 2024.

Diketahui, masa kedua pasangan itu akan berakhir pada 20 Oktober 2024.

"Koalisi partai politik yang mengusung dan bergabung dalam pemerintahan di bawah pimpinan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden KH. Ma'ruf Amin, tentu harus tetap bersama sampai periode pemerintahan ini selesai, yakni 20 Oktober 2024," kata Luqman kepada Merdeka.com, Senin (7/2/2022).

Meski demikian, dia menghormati jika koalisi parpol yang sekarang mencoba membangun koalisi baru untuk menghadapi Pemilu 2024. Karena itu memang haknya partai.

"Tentu di dalam Pemilu (legislatif dan pilpres) 2024, masing-masing partai memiliki hak penuh untuk membangun koalisi-koalisi baru guna membentuk pemerintahan periode 2024-2029," kata Luqman.

Adapun menurut dia, koalisi dalam Pemilu 2024 akan ditentukan banyak faktor.

"Koalisi-koalisi baru menghadapi Pemilu 2024, ditentukan banyak faktor, diantaranya adalah kesamaan visi dan misi, titik temu pada siapa figur capres-cawapres yang akan diusung, dan sebagainya," kata Luqman.

 

Sudah Terlihat

Sementara itu, Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani mengungkapkan, sudah terlihat ada perbedaan dari koalisi Jokowi-Maru'f di Pilpres 2019 untuk peta koalisi di Pemilu 2024.

"Koalisi partai politik yang mengusung dan bergabung dalam pemerintahan di bawah pimpinan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden KH. Ma'ruf Amin, tentu harus tetap bersama sampai periode pemerintahan ini selesai, yakni 20 Oktober 2024," kata dia kepada Merdeka.com.

Menurutnya, perbedaan tersebut sudah terlihat dari sekarang ketika sejumlah partai atau para kadernya menyebut capres yang berbeda di ruang publik dan media.

"Kita telah melihatnya misalnya pada Partai Golkar, Gerindra, PKB dan tentu nanti juga PDIP. Yang belum menegaskan (soal capres) selain PDIP adalah Nasdem dan PPP," jelas Arsul.

Namun, kata dia, terlepas dari siapapun nanti yang diusung masing-masing partai atau koalisinya, ada semangat yang sama diantara partai koalisi bahwa legacy pemerintahan saat ini perlu diteruskan.

"Sehingga kontinuitas arah dan pembangunan negara yang secara bersama-sama saat ini dijalankan bersama," kata Arsul.

 

 

Reporter: Genantan Saputra/Merdeka.com

 

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya