Liputan6.com, Jakarta Politikus PKB Luqman Hakim menyebut pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi agar para menteri berhenti bicara penundaan pemilu, bisa diartikan bahwa wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa presiden segera mati atau tamat.
"Perintah presiden itu bukan berarti hanya melarang bicara, tetapi juga bermakna harus dihentikannya manuver-manuver dan mobilisasi dukungan dari elemen-elemen masyarakat guna mendukung penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden 2027 dan presiden 3 periode," ujar Luqman kepada wartawan, Kamis (7/4/2022).
Luqman berharap, adanya perintah dari Jokowi itu benar bisa seluruh wacana perpanjangan jabatan presiden.
Advertisement
"Semoga perintah Presiden Jokowi itu menjadi batu nisan dari kuburan wacana penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden 2027 dan presiden 3 periode," ujarnya.
Wakil Ketua Komisi II itu mengingatkan, kondisi pandemi saat ini seharusnya para pejabat fokus menangani masalah kenaikan harga, bukan bermanuver politik.
"Sangat tidak etis jika elite-elite malah sibuk bermanuver untuk melanggengkan kekuasaannya," tutur Luqman.
Permintaan Jokowi
Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta para menterinya untuk berhenti berbicara mengenai urusan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Dia mengingatkan jajarannya berhenti menimbulkan polemik dan fokus bekerja.
"Jangan menimbulkan polemik di masyarakat. Fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi," kata Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna yang disiarkan di Youtube Sekretariat Presiden, Rabu (6/4/2022).
"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan. Ndaak," sambungnya.
Dia menekankan para menteri harus memiliki sense of crisis dan sensitif terhadap kesulitan-kesulitan yang dialami masyarakat saat ini. Jokowi memerintahkan menteri menjelaskan kepada masyarakat situasi global yang saat ini sedang sulit.
"Sampaikan dengan bahasa rakyat dan langkah-langkah yang sudah diambil pemerintah itu apa dalam menghadapi krisis dan kenaikan inflasi," ujar Jokowi.
Advertisement