Hadiri Penilaian Tahap III PPD Tahun 2022, Wali Kota Khairul Tegaskan Komitmen Bawa Tarakan Lebih Baik

Liputan6.com, Tarakan Dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bersama tim penguji Pusat Penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahap III Tahun 2022, Wali Kota Tarakan, Khairul memaparkan sejumlah kebijakan dan inovasi-inovasi yang telah dilakukan dalam mewujudkan visi dan misi Kota Tarakan.

Seperti diketahui, Kota Tarakan menempati posisi sepuluh besar pada penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) sebelumnya.

Penghargaan Pembangunan Daerah 2022 diselenggarakan oleh Kementerian PPN/Bappenas melalui Kedeputian Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan. Program ini memiliki sejumlah tujuan penting, diantaranya.

(1) Mendorong pemerintah daerah untuk menyusun dokumen perencanaan yang konsisten, komprehensif, terukur, dan dapat dilaksanakan; (2) Mendorong integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antara perencanaan pusat dan daerah; (3) Mendorong pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatan secara efektif dan efisien dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan; (4) Mendorong pemerintah daerah untuk berinovasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Manfaat PPD diharapkan tidak hanya untuk pemerintah pusat dan daerah semata, namun juga untuk non-pemerintah diantaranya NGO, profesional, jurnalis, dan masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Wali Kota Khairul mengungkapkan bahwa pihaknya berkomitmen untuk terus melakukan berbagai penyempurnaan.

“Dari waktu ke waktu Kota Tarakan harus menjadi lebih baik,” kata Khairul.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah bekerja keras dalam memajukan Kota Tarakan.

Focus Group Discussion (FGD) bersama tim penguji Pusat Penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahap III Tahun 2022 yang turut dihadiri oleh Stakeholder, Tokoh Masyarakat, dan UMKM pada Kamis (7/4/2022) bertempat di ruang serbaguna Pemkot Tarakan.

Kegiatan FGD ini kemudian dilanjutkan dengan observasi lapangan yang menyasar pada berbagai sentra UMKM Batik binaan dan Mal Pelayanan Publik dengan melibatkan para Kepala Organisasi Perangkat Daerah beserta jajaran dan Dewan Kerajinan Nasional Daerah yang diketuai oleh Ny. Sitti Rujiah.

(*)