BKN Sebut Ada Tim Diskusi yang Tentukan Pj Kepala Daerah

Liputan6.com, Jakarta Plt Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana menyampaikan bahwa ada sejumlah pihak yang dilibatkan dalam menentukan Pejabat (Pj) gubernur atau kepala daerah.

"Usulan untuk PJ diterima dari banyak sumber, bisa dari pimpinan daerah, DPRD, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lain-lain. Kemudian direview dan diputuskan dalam sidang yang dipimpin Presiden dan dihadiri berbagai Kementerian/Lembaga. Setneg, Setkab, KemenpanRB, Kemendagri, Polri, BIN dan BKN. Diskusinya berlangsung dengan ketat dan sangat demokratis," tutur Bima kepada Liputan6.com, Kamis 12 Mei 2022.

Bima enggan merinci detail terkait pembahasan dalam diskusi tersebut. Termasuk soal poin yang diunggulkan dan menentukan seseorang layak menjadi Pj gubernur atau kepala daerah.

"Silahkan ke Kemendagri saja. Saya tidak berwenang menyampaikan prosesnya," kata Bima.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta jajaran menterinya untuk betul-betul menyeleksi penjabat (Pj) kepala daerah dengan sebaik mungkin. Adapun PJ kepala daerah ini akan mengisi posisi para gubernur, bupati, dan walikota yang masa jabatannya habis pada 2022.

Jokowi menyampaikan total ada 101 penjabat kepala daerah yang harus disiapkan pemerintah. Hal ini mengingat Pilkada Serentak baru akan digelar pada November 2024 sehingga diperlukan penunjukan penjabat kepala daerah.

"Ada 101 daerah disiapkan, karena ada 7 gubernur, 76 bupati dan ada 18 walikota yang harus diisi. Saya minta seleksi figur-figur pejabat daerah ini betul-betul dilakukan dengan baik," kata Jokowi dalam rapat Persiapan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024, sebagaimana disiarkan di Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (10/4/2022).

Dia ingin PJ kepala daerah yang terpilih nantinya adalah sosok yang memiliki kepemimpinan yang kuat. Kemudian, sosok yang mampu menjalankan tugas berat di tengah situasi ekonomi global yang tak mudah.

"Agar nantinya penyiapan pemilu dan pilkada ini bisa berjalan dengan baik," ucapnya.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan pihaknya akan menyodorkan 3 nama calon pejabat Gubernur DKI Jakarta kepada Presiden Joko Widodo usai masa jabatan Anies Baswedan usai pada Oktober 2022 mendatang. 

"Tiga nama diajukan ke Pak Presiden, sebulan sebelum lah, September kita nanti akan sudah dapat nama kita ajukan ke Bapak Presiden," jelas Tito kepada awak media di Kantor Kementerian Dalam Negeri Jakarta, Kamis (12/5/2022).

Tito memastikan ketiga orang tersebut merupakan seorang pejabat tinggi dan berpangkat eselon satu.

"Dia harus seorang pejabat pimpinan tinggi madya, jadi dia eselon satu," tegas Tito.

Diketahui, selain Jakarta, Kemendagri juga akan mencari kandidat Pj gubernur untuk Provinsi Aceh yang akan dilantik pada Juli mendatang.

Sebelumnya, Tito Karnavian melantik sejumlah penjabat (Pj) gubernur untuk lima provinsi, yaitu Banten, Sulawesi Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Gorontalo dan Papua Barat dengan masa jabatan hingga pemilihan kepala daerah periode selanjutnya.

Diketahui, pelantikan Pj gubernur ini dilakukan karena gubernur terpilih di lima provinsi tersebut sudah habis masa jabatannya pada tahun 2022.

Berikut daftar Pj Gubernur yang dilantik hari ini:

- Sekretaris Daerah Banten Al Muktabar ditunjuk menjadi Pj Gubernur Banten.

- Dirjen Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi, dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ridwan Djamaluddin ditunjuk menjadi Pj Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

- Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik ditunjuk menjadi Pj Gubernur Sulawesi Barat.

- Staf Ahli Bidang Budaya Sportivitas Kementerian Pemuda dan Olahraga Hamka Hendra Noer ditunjuk menjadi Pj Gubernur Gorontalo.

- Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP Kementerian Dalam Negeri Komjen (Purn) Paulus Waterpauw ditunjuk menjadi Pj Gubernur Papua Barat.

Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Ismail menyatakan pihaknya tidak ada masalah jika Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono nantinya akan menggantikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Oktober 2022 nanti.

Nantinya kekosongan jabatan dari Oktober 2022 sampai 2024 akan diisi oleh penjabat sementara.

"Paling tidak kala melihat dari track record, beliau juga sebenarnya punya pengalaman kan sebelumnya kan kalau enggak salah di BKAD sama wali kota, artinya secara pengalaman seharusnya sudah mumpuni,” kata Ismail di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (7/1/2022).

Selain itu kata dia, saat ini Heru juga diberikan mandat sebagai Kepala Sekretariat Presiden oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Kendati begitu, Ismail menyatakan penunjukan penjabat gubernur merupakan kewenangan dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Tapi apakah hanya beliau yang memenuhi seluruh kriteria tadi saya yakin enggak juga ya karena harus dilakukan pendataan yang cukup komprehensif untuk bisa melihat sosok yang lebih tepat. Dan sekali lagi kebijakannya itu nanti ada di Kemendagri," jelas dia.