11 CPNS 2025 di BKN Mengundurkan Diri, Ini Nama Calon Penggantinya!

Liputan6.com, Jakarta - Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengumumkan terdapat 9 orang peserta menyatakan mengundurkan diri dan 2 orang peserta dianggap mengundurkan diri dalam Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) BKN.

Peserta seleksi CPNS BKN yang dianggap mengundurkan diri karena tidak melakukan pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan.

"Sesuai dengan aturan, peserta yang mengundurkan diri dan dianggap mengundurkan diri dibatalkan status kelulusannya sehingga tidak berhak untuk mengikuti proses selanjutnya," tulis BKN dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (5/3/2025).

Peserta yang dibatalkan status kelulusannya saat ini telah diproses penggantian kelulusannya dengan peserta lain yang memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Berdasarkan Surat Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara atas nama Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CASN 2024 Nomor 606/B-KS.04.03/SD/K/2025 tanggal 02 Maret 2025 perihal Penyampaian Hasil Seleksi CPNS Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II Pengumuman ini, peserta pengganti yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dinyatakan lulus.

Nama-nama tersebut adalah:

• Dian Purnama Putri Utami
• Muhammad Fajra
• Muhammad Fajra
• Nurul Rahmi
• Ainun Nurul Afifah

BKN meminta peserta yang dinyatakan lulus untuk mengisi DRH dan menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui akun masing-masing peserta di laman https://sscasn.bkn.go.id sejak tanggal Pengumuman ini ditetapkan sampai dengan tanggal 10 Maret 2025 pukul 23.59.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyebutkan proses seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Tahun Anggaran 2024 telah memasuki tahap pengisian Daftar Riwayat Hidup  (DRH) NIP, sedangkan penetapan NIP CPNS terus berjalan.

Sebelumnya lewat akun instagram resmi @bkngoidofficial pada Sabtu, 22 Februari 2025 mengumumkan update progress penetapan NIP ASN Tahun Anggaran (T.A) 2024.

"Proses seleksi CASN T.A 2024 yang kini memasuki tahapan pengisian DRH dan penetapan NIP masih terus berjalan hingga hari ini. Berikut kami sampaikan update usul penetapan NIP per 21 Februari 2025,” demikian seperti dikutip.

Mengutip laman bkn.go.id terkait penyesuaian jadwal seleksi pengadaan CPNS T.A 2024,  setelah pengumuman pasca sanggah yakni pengisian DRH NIP CPNS. Pengisian DRH NIP CPNS berlangsung pada 23 Januari-21 Februari 2025. Sedangkan usul penetapan NIP CPNS berlangsung pada 22 Februari-23 Maret 2025.

Sebelumnya, pengumuman hasil seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024 telah berlangsung sejak Minggu, 5 Januari 2024, dan akan berlanjut hingga 12 Januari 2025. Selanjutnya Apa yang seharusnya dilakukan peserta setelah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi CPNS dan apa saja yang perlu disiapkan pada tahap pemberkasan?

Melansir informasi pada postingan akun Instagram resmi BKN yaitu @bkngoidofficial, Jumat (31/1/2025), peserta yang dinyatakan lulus tahap akhir CPNS 2024 wajib mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan mengunggah kelengkapan dokumen secara elektronik melalui portal SSCASN BKN pada periode 23 Januari hingga 21 Februari 2025.

Berikut daftar dokumen yang harus disiapkan untuk pemberkasan CPNS:

Pasfoto terbaru dengan pakaian formal dan latar belakang merahIjazah asli yang digunakan saat melamarTranskrip nilai asliDaftar Riwayat Hidup (DRH) yang telah ditandatanganiSurat Pernyataan 5 Poin, bermaterai dan ditandatangani

Berikut daftar dokumen yang harus disiapkan untuk pemberkasan CPNS:

1.Pasfoto terbaru dengan pakaian formal dan latar belakang merah

2.Ijazah asli yang digunakan saat melamar

3.Transkrip nilai asli

4.Daftar Riwayat Hidup (DRH) yang telah ditandatangani

5.Surat Pernyataan 5 Poin, bermaterai dan ditandatangani

Adapun Surat Pernyataan 5 poin yang ditandatangani peserta CPNS berisi tentang:

1.Tidak pernah dipidana dengan hukuman 2 tahun atau lebih

2.Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari instansi pemerintah atau swasta

3.Tidak sedang berstatus sebagai CPNS/PNS atau anggota TNI/POLRI

4.Tidak terlibat dalam politik praktis

5.Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia atau di luar negeri