PDIP Tutup Pintu Bagi PKS dan Demokrat

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan pihaknya menutup pintu kerjasama dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Demokrat.

Pernyataan Hasto itu menjawab pertanyaan terkait potensi PDIP merapat ke koalisi PKS-NasDem.

“Kalau dengan PKS tidak,” kata Hasto di sela Sekolah Partai PDIP, Kamis (23/6/2022).

Hasto lantas menyampaikan selamat atas kesepakatan antara PKS-NasDem untuk Pemilu 2024.

“Ya itu bagus sekali, ada partai yang secara dini sudah membangun koalisi antara NasDem-PKS. PDIP mengucapkan selamat atas koalisi NasDem dan PKS tersebut,” kata Hasto.

Sama seperti dengan PKS, Hasto menegaskan PDIP sulit untuk bekerja sama dengan Partai Demokrat. “Sebagai Sekjen memang tidak mudah untuk bekerja sama,” tegas dia.

Hasto menyebut melihat sejarah kedua partai, maka koalisi akan sulit dilakukan. Apalagi, kultur pendukung PDIP sangat berbeda dengan Demokrat. Menurut dia, pendukung PDIP adalah wong cilik dan berbeda dengan pendukung Demokrat.

“Koalisi harus melihat emosional bonding pendukung PDI, pendukung PDIP adalah rakyat wong cilik yang tidak suka berbagi bentuk kamuflase politik. Rakyat itu apa adanya, rakyat yang bicara dengan bahasa rakyat, sehingga aspek-aspek historis itu tetap dilakukan,” tegasnya.

Sementara itu, Hasto menyebut PDIP saat ini belum akan mengumumkan kerja sama dengan parpol mana pun, PDIP masih akan fokus turun ke rakyat. 

“Bagi PDIP keyakinan turun ke bawah ke desa-desa menyerap aspirasi masyarakat,” pungkasnya.

Demokrat Sulit Memahaminya

Menanggapi hal itu, Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution menilai, pernyataan PDIP sulit dipahami sebagai sesama partai nasionalis.

"Sulit dipahami sebagai sesama partai nasionalis, PDIP menolak kerja sama dengan PartaiDemokrat untuk kepentingan bangsa," kata Syahrial Nasution dalam cuitan Twitternya, Jumat (24/6/2022).

Dia menyakini hanya Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang alergi berkoalisi dengan Partai Demokrat.

"Hanya Hasto PDIP yang alergi. Mungkin karena kami sering tanya ke KPK, kapan Harun Masiku ditangkap?," ujar Syahrial.

Lebih lanjut, Syahrial mengatakan, pada masa kepemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) justru elite PDIP seperti Pramono Anung akrab dengan Demokrat.

"Waktu Pak @SBYudhoyono, Pramono Anung dan BG akrab dengan Demokrat," kata Syahrial.

Sementara Juru Bicara PKS Muhammad Kholid mengatakan bahwa partainya menghormati atas keputusan PDIP yang tak mau bekerjasama dengan partainya.

"PKS menghormati sikap dan keputusan partai politik termasuk PDIP yang menegaskan sikapnya tidak akan berkoalisi dengan PKS," kata Kholid, kepada wartawan, Jumat (24/6/2022).

Lebih lanjut, Kholid menyebut, dalam menentukan arah koalisi menuju 2024 merupakan hak prerogratif setiap partai politik. Namun, ia mengingatkan untuk tidak terlalu berlebihan dalam bersikap.

"Marilah kita sebagai partai politik menunjukkan politik kebangsaan yang damai sejuk yang menunjukkan kolaborasi bukan polarasisasi," tegasnya.

Ia juga menyinggung soal kekuasaan, jika sebuah partai politik memiliki kekuasan. Menurutnya, kekuasaan tersebut digunakan dengan bijaksana.

"Orang-orang Jawa selalu mengatakan adigang, adigung, adiguna, ketika kita memiliki kekuasaan gunakanlah kekuasaan itu dengan bijaksana," imbuhnya.

Sementara menurut Hasto PDIP memiliki peluang kerjasama dengan Gerindra-PKB, serta Golkar, PAN dan PPP alias partai yang kini dalam satu barisan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

"Kita ini kan dengan PAN, karena kan basisnya kan Muhammadiyah, dengan PKB dengan PPP, kemudian dengan Golkar dengan Gerindra," ujar Hasto di sela Rakernas II, Sekolah Partai, Jakarta, Kamis (23/6/2022).

Dia mengatakan, pihaknya ingin membangun semangat gotong royong bersama-sama. Kerjasama politik uang dibangun dengan niat untuk membangun kemajuan Indonesia, bukan kalkulasi politik kursi menteri.

"Bukan semata-mata berapa kalkulasi politik menteri yang akan didapat dengan kerja sama itu, itu dalam sistem parlementer," ungkap Hasto.

Sementara itu, bila kerjasama dengan NasDem, Hasto menuturkan pihaknya punya strategi yang berbeda untuk Pemilu 2024.

Kendati saat ini kedua partai masih menjadi pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo. "Ya kalau 2024 masing-masing kan punya strategi," kata Hasto.

Sementara itu, soal PKB, dia mengungkap cairnya hubungan Ketua Umum PDIP Megawati dengan Ketum PKB Muhaimin Iskandar.

Megawati dan Cak Imin memiliki hubungan baik.

"Jadi ya Cak Imin itu cair orangnya ya dia bertemu dengan bu Mega karena beliau dekat dengan bu Mega Cak Imin ini," kata Hasto.

Hasto mencontohkan dekatnya Megawati dan Cak Imin terlihat saat pengumuman reshuffle kabinet di Istana Negara.

Cak Imin menyinggung tongkat yang digunakan Megawati.

"Kalau Cak Imin ini memang kita ketemu dengan bu Mega kemarin juga dialog-dialog itu lucu," katanya.

"Jadi sambil menanyakan ibu kan membawa tongkat pusaka ini dari mana ini unik ini dan terjadi lah dialog tentang tongkat bu Mega itu," cerita Hasto.

Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengaku sudah beberapa kali dihubungi oleh sejumlah partai politik atau parpol untuk meminta bertemu dengan partainya.

Meski demikian, dia tidak mengungkapkan partai mana saja yang menghubungi untuk meminta segera bertemu dengan PDIP.

"Udah beberapa, saya sama sekjen sudah beberapa kali ditanyakan kapan ada waktunya," ujar Puan di Sekolah Partai, Jakarta, Kamis (23/6/2022).

Ketua DPR RI ini menjelaskan, PDIP belum melakukan pertemuan dengan partai politik lantaran kondisi pandemi Covid-19 belum terkendali sebelumnya.

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pun juga tidak diizinkan keluar rumah saat itu.

"Waktu-waktu lalu kan karena pandemi Covid-19. Jadi memang belum membuka pertemuan karena ya covid, dan bahkan ibu selalu bilang saya enggak kemana-mana," ujar Puan.

Karena kondisi pandemi Covid-19 sudah terlihat melandai, Puan menyebut akan mulai melakukan pertemuan untuk penjajakan dengan partai politik.

"Ke depan Insyaallah Covid-19 melandai kita jajaki pertemuan tersebut," kata Puan.

Puan mengaku diminta Megawati untuk melakukan penjajakan dengan partai politik.

Sebagai ketua DPR RI, lanjut dia, diberikan tugas untuk melakukan silahturahmi dan membangun kerja sama untuk Pemilu 2024.

"Saya diminta ibu ketum sebagai ketua DPR bisa ikut menjajaki kerja sama, ada silaturahmi," kata Puan.

Dia mengatakan, PDIP akan segera melakukan silahturahmi politik dengan sejumlah partai politik setelah Rakernas II. Menurutnya, itu silahturahmi wajib dilakuan.

"Tadi disampaikan silaturahmi itu wajib dilakukan dan Insyaallah dan setelah rakernas kita akan memulai melakukan silaturahmi silaturahmi," kata Puan.

Puan menjamin, PDI Perjuangan akan melakukan penjajakan kerja sama dengan seluruh partai. Ia meminta tidak diartikan PDIP enggan melakukan penjajakan karena sebelumnya belum bergerak.

"Tentu saja kita akan menjajaki kerja sama dengan semua partai yang ada, jadi bukan karena PDIP belum bertemu, belum bersilaturahmi kemudian belum melakukan pendekatan dianggap bahwa PDIP kayanya ngga mau bekerja sama," pungkas dia.