3 Hal Seputar Seragam Baru di Kementerian ATR/BPN yang Disebut Bak Militer

Liputan6.com, Jakarta Belum lama dilantik menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto melakukan gebrakan baru yang kini menuai sorotan yakni seragam baru bagi pegawai di kantornya.

Seragam baru tersebut disebut mirip seragam militer dengan topi baret, stik komando serta tanda kepangkatan yang menempel di pundak. 

Belakangan, seragam baru Kementerian ATR/BPN tersebut menyita perhatian Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang. Dia mempertanyakan urgensinya dengan mengeluarkan seragam baru tersebut.

"Perlengkapan baret dan tongkat komando menurut saya menjadi suatu keanehan disematkan pada para pejabat, pegawai ATR/ BPN,” kata Jumirat, Kamis (28/7/2022).

Menanggapi kritikan tersebut, Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto belakang menjelaskan, bahwa seragam tersebut semata-mata untuk lebih meningkatkan rasa percaya diri para PNS di kementeriannya.

"Saya setarakan dengan Kajati, Kajari, Kapolres, Dandim, BNN. Jadi saya setarakan supaya mereka confident (percaya diri) untuk tampil ke depan," jelas Hadi.

Untuk diketahui, seragam baru Kementerian ATR/BPN diresmikan saat seremoni di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Selasa 26 Juli 2022. Dalam foto yang diunggah di Instagram resmi Kementerian ATR/BPN, para PNS dengan seragam barunya sekilas mirip tentara.

Berikut sejumlah hal terkait seragam baru di kemeterian Hadi Tjahjanto yang lebih mirip seragam kemiliteran: 

Menteri ATR/BPN, Hadi Tjahjanto tidak membantah jika atribut baru pendukung kepada para PNS di kementeriannya jadi bak militer. Menurut dia, hal itu semata untuk menambah rasa percaya diri.

Menurut Hadi menjelaskan, seragam itu bukanlah barang baru di kementeriannya. Dirinya mengaku, hanya menambahkan sejumlah atribut saja.

"Sebenarnya ini seragam yang selama ini digunakan oleh anggota atau pegawai ATR/BPN sudah digunakan sejak lama cuma saya tambahkan baret dan stik komando," jelas Hadi.

Lewat foto-foto yang dibagikan, penggantian serta pemasangan atribut baru dilakukan Hadi Tjahjanto kepada perwakilan jajaran Kementerian ATR/BPN. Di antaranya Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Provinsi Kalimantan Barat, Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) Kabupaten Bogor, Kakantah Kabupaten Mimika, dan Kakantah Kabupaten Bone Bolango.

"Saya mengumpulkan seluruh pejabat pusat dan daerah Kementerian ATR/BPN, kurang lebih 1.000 orang (termasuk seluruh Kakanwil dan Kakantah) untuk diberikan arahan sekaligus merapatkan barisan dalam melaksanakan tugas sebagai pelayan masyarakat," tutup Hadi.

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto mengatakan yang membedakan seragam lama dan baru, dengan penambahan artibut Baret dan tongkat komando.

"Sebenarnya ini seragam yang selama ini digunakan oleh anggota atau pegawai ATR/BPN sudah digunakan sejak lama cuma saya tambahkan baret dan stik komando," kata Menteri Hadi, dalam Konferensi Pers di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Selasa, 26 Juli 2022.

Mantan Panglima TNI ini menjelaskan tujuan penambahan atribut tersebut adalah agar komunikasi dan koordinasi dari PBB, Kakantah dan Kakanwil supaya bisa berjalan dengan baik di Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah).

Tampilan baru PNS di Kementerian ATR/BPN pun sontak mengundang polemik. Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang mengaku tidak memahami manfaat dan urgensi dari seragam baru tersebut. Kata dia, apakah adanya baret dan tongkat mempengaruhi kinerja dari Kementerian ATR/BPN.

“Saya tidak memahami frame of reference Menteri ATR/ BPN menyematkan baret dan tongkat kepada para pejabat ATR/ BPN. Apa urgensinya? apa filosofinya? Kita lihat saja setelah memakai baret dan tongkat komando signifikansi hasil kerjanya,” kata Junimart Girsang kepada wartawan, Kamis (28/7/2022).

Legislator Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut juga itu menilai adanya baret dan tongkat justru membuat para pegawai negeri sipil (PNS) ATR/BPN aneh. Sehingga dia mengaku bingung dengan seragam baru tersebut.

Padahal, kata Junimart, ada hal yang lebih penting harus dilakukan ATR/BPN yakni mengurus sertifkat tanah dan berantas mafia tanah. Apalagi belakangan marak kejahatan mafia tanah.

"Yang pokok itu bagaiamana caranya merubah paradigma mereka bisa terpanggil tegak lurus bekerja sesuai fungsi dan tugasnya dalam melayani masyarakat, tidak mempersulit pengurusan sertifikasi serta tidak masuk dalam sindikasi mafia pertanahan," ungkapnya.