Anggaran Komisi Nasional Disabilitas Dipangkas, KND Ajukan Afirmasi ke Mensos

Liputan6.com, Jakarta Isu pemangkasan anggaran Komisi Nasional Disabilitas (KND) ramai jadi perbincangan di media.

Dalam akun Instagram @parakerja, disebut bahwa anggaran KND dipangkas drastis dari Rp5,6 miliar jadi Rp500 juta.

“KND yang seharusnya jadi garda terdepan untuk advokasi hak-hak disabilitas malah kena pangkas drastis,” tulis akun itu, dikutip Jumat (28/2/2025).

Terkait hal ini, Ketua KND, Dante Rigmalia memberi tanggapan. Menurutnya, hingga saat ini anggaran KND masih melekat di Kementerian Sosial.

“Hingga saat ini, satuan kerja anggaran KND masih melekat di Kementerian Sosial. Lantaran itu, KND mengajukan afirmasi anggaran kepada Menteri Sosial agar dilanjutkan kepada pihak terkait,” kata Dante kepada Disabilitas Liputan6.com lewat pesan teks, Jumat.

"Kami berharap entitas aktivitas lembaga KND yang berbeda dari Kementerian/Lembaga lainnya dapat dipahami," tambahnya.

Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf sempat menyampaikan bahwa pemangkasannya bukan menjadi Rp500 juta, melainkan jadi Rp3 miliar.

"Dari data yang kita terima, anggaran untuk KND itu Rp6 miliar lebih. Dan setelah ada efisiensi itu tersisa sekitar Rp3 miliar lebih. Jadi tidak benar seperti (informasi) yang beredar itu bahwa tinggal Rp500 juta," kata pria yang akrab disapa Gus Ipul kepada wartawan di Kantor Kemensos, Jakarta, Jumat (28/2/2025).

Terkait hal ini, Dante menyatakan sedang menunggu informasi resmi dari Kemensos.

“Kami masih melakukan afirmasi untuk perubahan. Apakah angka 3M strukturnya sudah berubah, kami menunggu informasi resmi dari Kemensos,” ujar Dante.

Dalam keterangan resmi yang diterbitkan pada 27 Februari 2025, Saifullah Yusuf alias Gus Ipul memastikan seluruh layanan Kemensos tetap prima hingga ke 31 Sentra dan Sentra Terpadu.

"Meskipun ada efisiensi, layanan tetap jalan. Jadi untuk bansos tetap ada, kemudian untuk honor pendamping tetap ada yang non-ASN. Kemudian yang ketiga, layanan di Sentra juga tetap ada," kata Gus Ipul saat meninjau layanan terapi Sentra Budi Perkasa di Palembang, Kamis (27/2/2024). 

Hal itu dilontarkan Gus Ipul guna menjawab kekhawatiran yang timbul akibat diberlakukannya efisiensi anggaran. Yang ditakutkan oleh sebagian besar masyarakat akan memengaruhi program-program Kemensos. 

"Di sini layanannya tetap buka. Terapi-terapi bagi penyandang disabilitas juga jalan. Jadi layanan tetap berjalan," katanya. 

Seperti yang terpantau di klinik pratama Sentra Budi Perkasa di Palembang, layanan berjalan sebagaimana biasa meski terjadi efisiensi anggaran. 

"Alhamdulillah saya cek di beberapa tempat lain (UPT Kemensos lainnya), layanan juga tetap berjalan," ucap Gus Ipul. 

Merebaknya berita pemangkasan anggaran KND membuat Ketua Umum LIRA Disability Care, Abdul Majid ikut angkat bicara.

Menurutnya, jika anggaran KND betul-betul dipotong menjadi Rp500 juta, maka hal ini disayangkan.

“Kebijakan ini berpotensi melemahkan fungsi pengawasan, advokasi, dan evaluasi terhadap penghormatan, perlindungan, serta pemenuhan hak penyandang disabilitas di Indonesia,” kata Majid kepada Disabilitas Liputan6.com lewat pesan teks.

Komnas Disabilitas sangat bergantung pada mobilitas untuk memantau implementasi kebijakan di daerah, berdialog dengan pemangku kebijakan, serta mengumpulkan data lapangan. Dengan pemotongan ini, efektivitas kerja mereka akan sangat terganggu.

Pemerintah juga harus melihat bahwa mayoritas komisioner dan staf komnas disabilitas adalah penyandang disabilitas, sambung Majid.

Pemotongan anggaran yang tidak proporsional akan sangat berpengaruh terhadap pemberian akomodasi yang layak bagi komisioner dan staf dalam menjalankan tugasnya.

Majid sebagai aktivis disabilitas memberi saran sebagai berikut:

• Evaluasi ulang pemotongan anggaran, pemerintah perlu meninjau kembali keputusan ini agar KND tetap dapat menjalankan tugasnya dengan baik.
• Pendanaan alternatif, perlu dicari solusi lain seperti hibah atau kerja sama lintas kementerian untuk mendukung mobilitas KND.
• Optimalisasi layanan Disabilitas Tanah Air (DITA 143) dan whatsapp 0811-1388-143. Optimalisasi layanan pengaduan DITA 143 bisa menjadi solusi tambahan, tapi tidak bisa sepenuhnya menggantikan kunjungan lapangan.
• DPR dan Kementerian Sosial RI harus memastikan KND mendapat anggaran yang cukup untuk bekerja secara optimal.

“Kami berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret agar hak-hak penyandang disabilitas tetap terlindungi dan tidak terpinggirkan akibat kebijakan ini,” harap Majid.