Siasat Jokowi agar BBM Tidak Melambung Tinggi

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan bahwa pemerintah telah mengucurkan anggaran Rp502 triliun untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM), LPG, dan listrik di tahun 2022. Hal ini dilakukan agar harga BBM di masyarakat tak melambung tinggi.

Jokowi mengatakan APBN mengalami surplus Rp106 triliun hingga pertengahan 2022. Sehingga, pemerintah kini masih sanggup memberikan subsidi di sektor energi kepada masyarakat.

"Pemerintah mampu memberikan subsidi BBM, LPG, dan listrik,sebesar Rp502 triliun di tahun 2022 ini, agar harga BBM di masyarakat tidak melambung tinggi," jelas Jokowi di Sidang Tahunan MPR RI, Selasa (16/8/2022).

Dia menyebut bahwa Indonesia termasuk negara yang mampu menghadapi krisis global saat ini. Inflasi di Indonesia berhasil dikendalikan di kisaran 4,9 persen.

"Angka ini jauh di bawah rata-rata inflasi ASEAN yang berada di sekitar 7 persen. Jauh di bawah inflasi negara-negara maju yang berada di sekitar 9 persen," ujarnya.

Selain itu, kata Jokowi, ekonomi nasional berhasil tumbuh positif di5,44 persen pada kuartal II tahun 2022. Neraca perdagangan juga surplus selama 27 bulan berturut-turut.

"Dan di semester I tahun 2022 ini surplusnya sekitar Rp364 triliun," ucap Jokowi.

Jokowi menuturkan capaian tersebut patut disyukuri. Pasalnya, fundamentalekonomi Indonesia tetap sangat baik di tengah perekonomian dunia yang sedang bergolak.

"Di satu sisi, kita memang harus tetap waspada dan harus tetap hati- hati. Namun di sisi lain, agenda-agenda besar bangsa harus kita lanjutkan untuk meraih Indonesia Maju," pungkas Jokowi.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengusulkan subsidi BBM atau langsung untuk rakyat. Ini diyakini Zulhas, sapaan akrabnya, sebagai solusi ampuh atas bengkaknya subsidi energi 2022 yang tembus Rp500 trilun.

Zulkifli Hasan mengatakan, dengan kondisi internasional yang bergolak, seperti perang Rusia-Ukraina yang tak pernah diramalkan dan berbagai sebab lainnya, harga minyak dan LPG di pasar dunia meroket.

“Akibatnya, subsidi energi tahun 2022 membengkak sampai lebih dari Rp500 triliun atau hampir 30 persen dari pendapatan APBN kita,” katanya saat memaparkan Gagasan dan Visi Misi Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang disiarkan channel YouTube PAN Jatim yang dipantau dari Jakarta, Senin 15 Agustus 2022.

Di acara tersebut, ia menyampaikan gagasan sebagai Ketua Umum PAN. “PAN berpendapat subsidi harus lebih berkeadilan, berkelanjutan dan mensejahterakan,” ujarnya.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini pun membeberkan, PAN menawarkan dua solusi, yaitu: Pertama, subsidi energi beralih dari berbasis komoditas menjadi subsidi langsung, dan kedua, mempercepat transformasi energi bersih. “Subsidi langsung diberikan pada warga kita yang miskin,” ucapnya.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) terdapat 26 juta orang yang diperkirakan memiliki kebutuhan konsumsi untuk dua motor dan mengkonsumsi 2x3 kilogram LPG per bulan. Sementara listrik, mereka membutuhkan hingga 900 watt.

Menurut dia, dengan subsidi BBM dan LPG warga tak mampu sebesar Rp 500 ribu rupiah per orang per bulan, pemerintah hanya akan menanggung Rp15 triliun per bulan. “Angka ini sekitar Rp180 triliun per tahun,” ungkap Zulkifli Hasan.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono menyebut pemerintah telah berkali-kali menggelar rapat untuk membahas kenaikan harga BBM. Besar kemungkinan harga BBM akan mengalami kenaikan dalam waktu dekat.

Ekonom INDEF, Nailul Huda menilai, kenaikan harga BBM akan mendorong menaikkan angka inflasi. Dalam hitungannya, angka inflasi bisa menyentuh 7 persen dari yang saat ini mencapai 4,94 persen (yoy).

"Jika ada kenaikan BBM akan membuat inflasi akan semakin tinggi. Bisa mencapai lebih dari 7 persen jika Pertalite dinaikkan," kata Huda saat dihubungi merdeka.com, Jakarta, Senin 15 Agustus 2022.

Huda menuturkan kenaikan harga BBM bisa mengerek banyak kenaikan harga. Semua harga barang akan naik karena biaya transportasi mengalami kenaikan.

Sebaliknya, jika pemerintah tidak menaikkan harga BBM, beban pemerintah menekan subsidi energi bisa makin bengkak. Sehingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) semakin bengkak.

"Tapi jika tidak dinaikkan beban APBN semakin berat," kata dia.

Kenaikan harga BBM juga bisa mengganggu konsumsi rumah tangga yang sedang dalam masa pemulihan. Bahkan terancam mengalami kontraksi dan mengganggu ekonomi nasional.

"Saya merasa jika dinaikkan akan menjadi beban bagi masyarakat dan konsumsi rumah tangga bisa terkontraksi. Berbahaya bagi pertumbuhan ekonomi kita," kata dia.

Kalaupun harus menaikkan harga BBM, kata Huda, sebaiknya pemerintah menaikkan selain jenis Pertalite. Sehingga masyarakat masih bisa mengkonsumsi BBM dengn harga terjangkau.

"Maka memang langkah paling pas adalah menaikkan harga BBM non pertalite. Jadi pertalite masih tetap harganya," kata dia.