Demo BBM di DPR, Buruh: BLT Cuma Pemanis Bukan Solusi

Liputan6.com, Jakarta Sejumlah elemen buruh, petani, hingga nelayan menggelar aksi unjuk rasa mengkritik keputusan pemerintah menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Depan Gedung MPR/DPR RI, Selasa (27/9) hari ini.

Ketua Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Nining Elitos yang hadir dalam aksi hari ini turut mengkritik jika kebijakan pemerintah untuk menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) bukan solusi, ketika menutupi keputusan menaikan harga BBM.

"Maka kami menyampaikan bahwa BLT itu hanya pemanis, itu bukan solusi menyelesaikan persoalan rakyat. Tidak lagi bisa memenuhi kebutuhan rakyat," ujar Nining kepada wartawan.

Menurutnya, dengan naik harga BBM pemberian BLT bukan menjadi solusi dan hanya membuat ekonomi masyarakat semakin sulit dan terhimpit di tengah kemiskinan yang masih menyelimuti.

"Kenaikan BBM ini semakin memerhimpit, semakin membuat kemiskinan bagi rakyat itu yang terjadi, kalau pemerintah mau rakyat daya belinya meningkat, pertumbuhan ekonomi meningkat maka bagaimana pendapatan rakyat yang harus jadi prioritas," ujar Nining.

"Bukan menekan kenaikan harga, BBM, tapi pendapatan rakyat ditekan serendah-rendahnya," tambah dia.

Alhasil, Nining menilai jika pemerintah tidak memperhatikan kondisi para petani, buruh, nelayan di tengah ekonomi sulit pasca pandemi. Malah mengambil kebijakan menaikan harga BBM yang menjadi salah satu kebutuhan pokok.

Ditambah, alasan pemerintah menaikan BBM dianggap bukan demi kepentingan masyarakat. Mengacu sebagaimana dalih karena kekurangan anggaran APBN, lantas menutupinya dengan penyaluran BLT yang bukan solusi bagi masyarakat.

"Jika sekarang hal ini tidak diwujudkan (kesejahteraan), maka BLT adalah bantalan, sebagai pemanis, solusi dari persoalan ini seharusnya itu bagaimana seharusnya meningkatkan pendapatan rakyat," sebutnya.

"Pemerintah kita bilang karena naiknya BBM di negara luar itu mahal, maka harus disesuaikan di negara Indonesia. Nah pertanyaannya ini kita menuntut bagaimana pendapatan rakyat disesuaikan juga dengan pendapatan luar negeri, ada yang digaji Rp50 juta Rp60 juta," sambungnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan jajarannya untuk menyebar program bantuan sosial (bansos) atau bantuan langsung tunai sebesar Rp24,17 triliun. Dana ini disalurkan untuk meredam dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Dana BLT ini berasal dari dana yang dikeluarkan pemerintah pusat sebesar Rp22 triliun. Sedangkan sisanya Rp2,17 triliun berasal dari Pemerintah Daerah (Pemda) yang mengalokasi 2 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Isa Rachmatawarta mengatakan, bantuan sosial ini berikan sebagai bagian perhatian pemerintah kepada masyarakat yang terdampak kenaikan harga-harga pangan. Ini tak lain sebagai dampak konflik global yang berdampak yang mulai dirasakan masyarakat.

BLT akan dibagi dalam beberapa program. Pertama, Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk 20,65 juta kelompok masyarakat sebesar Rp150.000 sebanyak empat kali, dengan total anggaran Rp12,4 triliun.

Kedua, bantuan subsidi upah sebesar Rp600.000 kepada 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan yang dibayarkan satu kali dengan anggaran Rp9,6 triliun.

Ketiga, bantuan dari pemerintah daerah dengan menggunakan dua persen dari dana transfer umum yaitu Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil sebanyak Rp2,17 triliun dalam rangka membantu sektor transportasi seperti angkutan umum, ojek, nelayan dan bantuan tambahan perlindungan sosial.

Presiden Joko Widodo mengatakan Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT BBM) yang diberikan Pemerintah bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat.

"Kami harapkan dengan suntikan BLT BBM ini, daya beli masyarakat bisa terjaga dengan baik," kata Jokowi di Kantor Pos Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku, Jumat (2/9).

Reporter: Bachtiarudin Alam/Merdeka.com