KTT ASEAN, Jokowi Dorong Kemitraan dengan Kanada Lewat 4 Prioritas Utama

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mendorong peningkatan kemitraan ASEAN – Kanada, menjadi kemitraan strategis untuk menghadirkan lebih banyak kerja sama konkret. Menurut Jokowi, kerja sama yang dimaksud adalah dalam konteks Indo-Pasifik yang bisa dijadikan salah satu kick-off project antara ASEAN dan Kanada.

"Kerja sama dalam konteks Indo-Pasifik dapat dijadikan salah satu kick-off project antara ASEAN dan Kanada," ucap Presiden Jokowi dalam KTT yang dihadiri pemimpin ASEAN dan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau pada KTT Peringatan ASEAN – Kanada di Hotel Sokha, Phnom Penh, Sabtu, 12 November 2022.

Jokowi mengatakan, isu keamanan di kawasan Indo-Pasifik tentu sangat penting. Meski begitu, isu ekonomi dan pembangunan ditegaskan tidaklah kalah pentingnya. Mantan gubernur DKI ini mencatat, terdapat empat prioritas kerja sama Asean Outlook on the Indo-Pacific (AOIP).

"Kawasan Indo-Pasifik memiliki empat prioritas kerja sama yaitu konektivitas, maritim, pencapaian SDGs dan perdagangan investasi. Kanada dapat secara konkret menjadi mitra ASEAN dalam pelaksanaan AOIP," ungkap Jokowi.

Dia memastikan, tahun depan, Indonesia akan menjadi Ketua ASEAN dan Indonesia akan menyelenggarakan Indo-Pacific Infrastructure Forum. Jokowi meyakini, di tengah dunia yang sedang tidak kondusif ini, justru menjadi lebih penting untuk mengisinya dengan kerja sama konkret yang saling menguntungkan.

"Indonesia mengundang Kanada berpartisipasi dalam forum tersebut," tandas Jokowi.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo atau Jokowi berharap, Kemitraan Komprehensif Strategis ASEAN-Amerika Serikat (AS) yang diluncurkan dalam KTT ASEAN-AS di Phnom Penh, Kamboja, Sabtu 12 November 2022 dapat menjadi bagian dari solusi menghadapi situasi dunia yang sedang menghadapi tantangan luar biasa.

Harapan tersebut disampaikan Presiden Jokowi saat berbicara sebagai negara koordinator dialog KTT ASEAN-AS yang dihadiri pemimpin ASEAN dan Presiden AS Joe Biden di Phnom Penh, Kamboja, Sabtu waktu setempat, sebagaimana keterangan Biro Pers Sekretariat Presiden diterima di Jakarta.

"Kemitraan ini diluncurkan saat dunia sedang hadapi tantangan yang luar biasa. Saya ingin membacakan ringkasan ASEAN Common Sense, di mana kemitraan ASEAN-AS dapat berkontribusi menjadi bagian dari solusi," kata Presiden Jokowi seperti dikutip dari Antara.

Ada tiga hal yang dikemukakan Presiden Jokowi dalam pertemuan tersebut. Pertama, Presiden mendorong perwujudan kemitraan bagi perdamaian dan stabilitas kawasan. ASEAN menginginkan kehadiran AS di kawasan dapat membawa energi positif bagi perdamaian.

"Dukungan AS terhadap sentralitas ASEAN harus diterjemahkan dalam aksi nyata, khususnya peran ASEAN sebagai agenda-setter dinamika di kawasan dan pembentukan arsitektur kawasan yang inklusif," kata dia.

Hal kedua yang disampaikan Presiden Jokowi adalah membangun kemitraan untuk ketahanan kawasan dan global. Sinergi kebijakan harus didorong untuk memastikan stabilitas sistem keuangan, dukungan likuiditas, dan efektivitas kebijakan ekonomi.

"Upaya membangun ketahanan pangan harus menjadi prioritas utama. Saya harap ASEAN dan AS dapat bekerja sama dalam peningkatan kapasitas produksi pangan, pengembangan bibit unggul, pemanfaatan teknologi pertanian, dan penguatan strategi ketahanan pangan di kawasan," kata Jokowi.

Adapun hal ketiga, menciptakan kemitraan untuk masa depan berkelanjutan. Presiden Jokowi mengatakan ASEAN berkomitmen kuat mewujudkan masa depan berkelanjutan. Sebagai contoh, ASEAN akan tingkatkan penggunaan energi terbarukan hingga 23 persen pada 2025.

"Kami apresiasi komitmen AS untuk energi bersih di kawasan. Kerja sama ASEAN-AS dapat diarahkan untuk mendorong investasi dan alih teknologi rendah karbon, membuka lapangan kerja baru dalam transisi energi, menciptakan kerangka regulasi, dan pendanaan yang kondusif," pungkas Jokowi.

Turut hadir mendampingi Presiden Jokowi dalam KTT ASEAN-AS, yaitu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.