Aksi Heru Budi Rombak hingga Hapus Peninggalan Anies

Liputan6.com, Jakarta - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono melakukan sejumlah perombakan pada program peninggalan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Selain itu, tercatat ada sejumlah program era Anies yang tak dilanjutkan Heru Budi. Diantaranya, Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta dan pembangunan perpanjangan jalur sepeda.

Tak hanya itu, kawasan Monumen Nasional (Monas) yang sebelumnya direvitalisasi oleh Anies, rencananya bakal dihijaukan kembali Heru Budi.

Heru juga tak segan-segan mencopot sejumlah Direktur Utama hingga Komisaris di jajaran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta yang sebelumnya ditunjuk Anies Baswedan.

Liputan6.com, merangkum beberapa peninggalan Anies Baswedan yang dirombak hingga dihapus Heru pasca menjabat Pj Gubernur DKI Jakarta:

1. TGUPP

Sejak hari pertama dilantik sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi menyatakan tidak akan membentukTim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) melainkan memaksimalkan ASN di dinas terkait.

“Saya ingin memaksimalkan dinas-dinas yang ada," kata Heru di Balai Kota, Senin 10 Oktober 2022.

Heru menyebut akan ada tim ahli dan tenaga ahli untuk membantunya menjalankan tugas selama memimpin Ibu Kota.

"Diperkuat di asisten, ada tim ahli, ada tenaga ahli, kira-kira itu, nanti kita bahas," ucap dia.

Terpisah, menurut Heru keberadaan TGUPP tergantung selera masing-masing pejabat.

"Ya TGUPP itu kan tergantung selera Gubernur masing-masing. Dulu bagus, semuanya bagus, tapi saya belum terpikirkan," kata Heru di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis 27 Oktober 2022.

Selain itu, Keberadaan TGUPP seringkali dikritik pimpinan DPRD. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi misalnya menyebut ingin membubarkan TGUPP seiring berakhirnya masa jabatan Anies Baswedan sebagai gubernur.

Prasetio menganggap keberadaan TGUPP saat menjadi penyakit di Pemerintahan Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Prasetio bahkan mengungkit gaji yang diterima TGUPP hingga puluhan juta dari APBD setiap bulannya.

Diketahui untuk 2023 mendatang, DPRD DKI Jakarta tidak lagi mengalokasikan anggaran untuk TGUPP.

p>**Liputan6.com bersama BAZNAS bekerja sama membangun solidaritas dengan mengajak masyarakat Indonesia bersedekah untuk korban gempa Cianjur melalui transfer ke rekening:

1. BSI 900.0055.740 atas nama BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional)2. BCA 686.073.7777 atas nama BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional)

Anggaran perpanjangan jalur sepeda yang tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) DKI Jakarta Tahun 2023-2026 yang diteken Anies pada 10 Juni 2022 juga sepakat dihapus.

Era Anies, pembangunan lajur sepeda direncanakan sepanjang 298 kilometer (km) serta terhubung dengan jaringan angkutan umum massal, dan ditargetkan sepanjang 535,68 km jalur sepeda rampung pada 2026.

Awalnya saat rapat kerja bersama Komisi B DPRD DKI Jakarta di Grand Cempaka Bogor, Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengalokasikan anggaran Rp38 miliar untuk pembangunan jalur sepeda pada 2023. Diketahui, dana ini sempat dinolkan.

Saat dikonfirmasi, Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak menyebut jalur sepeda tak dapat dijadikan program prioritas jika dilihat dari fungsinya di tengah warga Ibu Kota.

"Kita bukan antisepeda. Dasar pemikiran kita hanya alokasi anggaran untuk yang prioritas. Karena jalur sepeda sudah panjang, toh tidak dimanfaatkan masyarakat. Jadi kalau yang ada tidak berfungsi, kenapa musti ditambahin lagi," kata Gilbert kepada Liputan6.com, Kamis 17 November 2022.

Kendati demikian, dialokasikan anggaran untuk evaluasi dan optimalisasi jalur sepeda sebesar Rp7,5 miliar rupiah. Jadi tahun depan Dinas Perhubungan bakal fokus pada evaluasi efektivitas penggunaan ratusan kilometer jalur sepeda yang sudah ada saat ini.

3. Revitalisasi Monas

Heru Budi juga menyatakan minatnya untuk menghijaukan kembali kawasan Monumen Nasional (Monas) usai pohon-pohon di sekitar Monas ditebang Anies Baswedan saat memimpin Jakarta.

Keputusan tersebut merupakan hasil pertemuan Heru dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Rabu 19 Oktober 2022 saat membahas pengelolaan aset-aset BUMN dengan pemerintah daerah Jakarta.

Keduanya sepakat akan membuat kawasan Monumen Nasional (Monas) menjadi lebih hijau.

Sementara itu, Heru mengatakan bakal berkoordinasi dengan Mensesneg selaku Ketua Komisi Pengarah Kawasan Medan Merdeka.

Sebagai informasi, kawasan Monas direvitalisasi oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada 2019. Namun, mendapat kritik dari sejumlah pihak, salah satunya dari koalisi pejalan kaki.

Penyebabnya, sejumlah pohon ditebang untuk memuluskan proyek tersebut. Dimana, total ada 205 pohon ditebang demi membuat plaza atau alun-alun beralaskan beton.

Tak hanya program kerja Anies Baswedan yang dirombak hingga dihapus Heru Budi, sejumlah nama yang sebelumnya ditunjuk Anies mengisi direksi BUMD juga dicopot Heru.

Perombakan jajaran direksi itu mayoritas disebut untuk penyegaran jajaran. Termasuk memilih pengganti yang dinilai tepat meningkatkan kinerja BUMD Pemprov DKI.

Di antaranya bahkan, terhitung baru beberapa bulan ditunjuk Anies Baswedan menjabat, namun diganti Heru Budi.

- MRT Jakarta

Heru mencopot Mohamad Aprindy dari jabatannya sebagai Direktur Utama (Dirut) PT Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta.

Pencopotan Aprindy berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Sirkuler PT MRT Jakarta pada 25 Oktober 2022.

Diketahui, kala itu Aprindy baru tiga bulan menjabat sebagai Dirut MRT Jakarta. Saat itu, dia diangkat sebagai Dirut MRT oleh Anies Baswedan pada 22 Juli 2022.

Posisi Dirut PT MRT kini dipegang oleh Tuhiyat yang sebelumnya menjabat sebagai Dirut PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek (MITJ).

Tuhiyat sendiri diketahui juga pernah menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Korporasi PT MRT Jakarta.

Tuhiyat disebut memiliki pengalaman dalam bidang corporate financing. Dia diharapkan dapat memperkuat proses kooordinasi antara Pemprov DKI Jakarta dan pihak terkait.

- LRT Jakarta

Heru juga mencopot Mantan anggota TGUPP Anies Baswedan Tatak Ujiyati dari jabatannya sebagai Komisaris PT Light Rail Transit (LRT) Jakarta. Tatak diangkat menjadi Komisaris PT LRT Jakarta sejak Desember 2021.

Tatak menyampaikan memperoleh salinan Keputusan Para Pemegang Saham (KPPS) dari PT Jakarta Propertindo (JakPro) pada Selasa 15 November 2022. Namun, KPPS itu telah ditandatangani pada 14 November 2022.

"Saya dapat salinan Keputusan Para Pemegang Saham (KPPS) dari PT Jakpro hari ini, ditandatangani per kemarin," terang Tatak saat dikonfirmasi, Selasa 15 November 2022.

- PT Jakarta Propertindo (JakPro)

Terbaru, Heru juga merombak jajaran direksi JakPro. Dia memberhentikan Direktur Utama PT JakPro Widi Amanasto pada Senin 28 November 2022. Diketahui, Widi diangkat oleh Anies menjadi Dirut JakPro pada Agustus 2021.

Kini, posisi Direktur Utama dijabat oleh Iwan Takwin yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Teknik dan Pengembangan Bisnis Jakpro.

Jajaran direksi JakPro lainnya yang juga dicopot dari jabatannya yaitu Direktur Bisnis Gunung Kartiko, Direktur Dukungan Bisnis Muhammad Taufiqurrachman, dan Direktur Keuangan dan TI Leonardus W. Wasono Mihardjo.

Bersama Iwan Takwin, jabatan itu telah diganti dengan nama baru yakni I Gede Adi Adnyana T, Adrian Rusmana, Solihin, Adi Santosa, dan Dwi Wahyu Daryoto.

Layanan sewa berbagi sepeda atau bike sharing era Anies kini juga terbengkalai. Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta menyatakan bike sharing terbengkalai karena 'Gowes' selaku operator layanan bike sharing kesulitan pendanaan.

Akibatnya, total 218 sepeda Gowes telah diangkat dan dihentikan operasionalnya.

"Saat ini ada 218 sepeda gowes telah diangkat dan tidak dioperasikan," katanya kepada wartawan, dikutip Selasa 29 November 2022.

Sebagai informasi, ada 67 titik tambat layanan bike sharing di Jakarta dengan total terdapat sekitar 417 sepeda sewa.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo menyebut setidaknya ada 33 titik layanan bike sharing yang sepeda sewanya sudah harus ditarik.

Selain karena kendala biaya, adanya kajian dan evaluasi terkait jalur sepeda serta menyesuaikan dengan Pergub Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sepeda Terintegrasi Angkutan Umum Massal yang terbit tanggal 15 Agustus 2022 juga menjadi alasan ditariknya ratusan sepeda sewa itu.

Secara bertahap sepeda-sepeda tersebut akan turut di evaluasi dan yang tidak memenuhi kriteria juga akan secara bertahap ditarik dalam rangka perbaikan dan peningkatan pelayanannya.