Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membuka peluang bagi perusahaan swasta untuk mengelola dan berinvestasi mengerjakan proyek Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT) di Ibu Kota. Terlebih di Jakarta Utara yang belum tersentuh pengerjaan SJUT.
Kepala Dinas Bina Marga Hari Nugroho mengatakan bahwa banyak variasi pengerjaan SJUT yang dapat dilakukan, semisal penugasan dari Pemprov DKI hingga dengan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).
"Apabila ada teman yang merasa mampu silakan kelola Jakarta Utara yang belum tersentuh. Itu bisa melalui KPBU investasi murni silakan. Kita tidak tugaskan BUMD tapi swasta murni pun silakan," jelas Hari.
Advertisement
Sejauh ini, empat wilayah Ibu Kota yakni Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, dan Jakarta Barat pengerjaan SJUT dilakukan dengan sistem penugasan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yakni PT Jakarta Propertindo (Jakpro) melalui anak usahanya PT Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) dan Sarana Jaya.
"Asal dia mampu kita akan buat semacam KPBU atau beauty kontes, akan kita liat siapa yang nantinya memenuhi syarat, silakan," kata Hari.
Evaluasi
Sembari menunggu perusahaan swasta yang berminat untuk mengelola pengerjaan SJUT di Jakarta Utara, Hari menuturkan bahwa pihaknya juga akan mengevaluasi kinerja dua BUMD, yakni JIP dan Sarana Jaya yang menata kabel semerawut di Ibu Kota.
Lebih lanjut, dia menyebut BUMD yang progresnya lambat bakal dikurangi wilayah penugasannya. Sementara itu, bagi BUMD yang cepat dalam pengerjaan SJUT bakal ditambah wilayah pengerjaannya.
"Kalau gercep nanti kita tambah wilayah, kalau lambat kita kurangi wilayahnya. Ini masih dalam bentuk evaluasi, makanya Januari ini saya ingin liat track record seperti Jakpro melalui JIP bagaimana dia gandeng mitra swasta," kata dia.
Advertisement