SDA DKI Jakarta Punya Rp 469,2 Miliar untuk Pembebasan Lahan Normalisasi Ciliwung

Liputan6.com, Jakarta Dinas Sumber Daya Air (SDA) memperoleh anggaran pengadaan lahan sebesar Rp 729 miliar dalam APBD 2023 DKI Jakarta. Di mana Rp 469,2 miliar dialokasikan untuk pembebasan lahan normalisasi Ciliwung.

Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Yusmada Faizal mengatakan bahwa anggaran Rp 469,2 miliar itu akan digunakan untuk membebaskan lahan dengan luas 4,6 hektare di tiga lokasi untuk normalisasi Ciliwung.

Sementara itu, ada Rp 255 miliar yang bakal dialokasikan untuk pengadaan tanah pembuatan waduk dan Rp 5 miliar untuk pengadaan tanah pembuatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD).

"Terkait pengadaan tanah untuk pembuatan waduk dialokasikan Rp 255 miliar terhadap tujuh wilayah yang akan dibangun. Selain itu pengadaan tanah untuk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Rp 5 miliar," kata Yusmada dalam keterangannya, dikutip Kamis (2/2/2023).

Terkait pembebasan lahannya, Dinas SDA DKI bakal berkomunikasi dengan pemerintah pusat. Mengingat legalitas pembebasan lahan masih menjadi kendala proyek pengendalian banjir dapat dilangsungkan.

“Kita akan koordinasi dengan Kementerian ATR (Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional) untuk menyelesaikan ini. Tapi tetap fokus kita menyiapkan lahan-lahan yang akan dikerjakan,” kata Yusmada.

Sebelumnya, Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta Nova Harian Paloh mencecar Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) Yusmada Faizal soal kewenangan pengerjaan Sodetan Ciliwung menuju Kanal Banjir Timur (KBT) yang disebut mangkrak.

Nova mempertanyakan di hadapan Dinas SDA perihal tanggung jawab pengerjaan proyek pengendalian banjir itu dipegang siapa.

Hal ini diungkapkan Nova saat Rapat Komisi D Bidang Pembangunan bersama Dinas SDA membahas pembebasan tanah tahun anggaran 2023, Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu 1 Februari 2023.

"Sedikit, Pak yusmada saya minta keterangan sedikit saja mengenai Sodetan Ciliwung. Ini kan digembor-gemborkan katanya mangkrak nih di SDA. Nah sodetan itu gimana, tanggung jawab pusat atau kita? Mangkraknya di mana," kata Nova.

Yusmada menjawab bahwa pembebasan lahan maupun pengerjaan fisik proyek Sodetan Ciliwung merupakan kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Berarti bukan kita ya," tanya Nova.

Lalu, Yusmada menjelaskan bahwa Pemprov DKI bertanggung jawab pada proses pra perencanaan hingga penentuan lokasi (penlok) proyek sodetan.

"Jadi peran kita ada di pra perencanaan. Itu begitu, layout desainnya oleh pemohon oleh kementerian. Tolong kalau ada pembebasan lahan jadikan penlok," jelas Yusmada.

Lebih lanjut, Yusmada menyebut usai penlok itulah gubernur akan membentuk panitia persiapan pengadaan lahan hingga penandatangan penlok yang ditetapkan untuk proyek sodetan.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi memuji Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang berhasil menyelesaikan masalah pembebasan lahan, sehingga proyek pembangunan sodetan Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur bisa kembali dimulai.

"(Kendalanya) pembebasan. Tadi saya sampaikan, dikerjakan oleh Pak Gubernur Heru saya enggak tahu pendekatannya apa, tapi selesai (soal pembebasan lahan). Makanya saya ke sini tadi karena udah selesai," jelas Jokowi usai meninjau Proyek Pembangunan Sodetan Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur di Jakarta Timur, Selasa 24 Januari 2023.

Jokowi optimistis proyek Sodetan Ciliwung rampung pada April 2023 mendatang. Jokowi menekankan pentingnya proyek pembangunan sodetan Kali Ciliwung karena bisa mengatasi banjir yang kerap melanda DKI Jakarta.

Terlebih, Jokowi menyampaikan Bendungan Ciawi dan Sukamahi telah selesai dibangun. Keberadaan dua bendungan ini saja bisa mengurangi banjir di Jakarta sampai 30 persen.

"Sekarang juga sebentar lagi akan selesai mungkin April Insya Allah udah selesai Sodetan Ciliwung yang sudah berhenti 6 tahun," ujarnya.

Jokowi menyebut masalah pembebasan lahan ini selesai sekitar satu setengah bulan. Dia pun berharap banjir di Jakarta bisa berkurang apabila proyek sodetan ini selesai.