Depo Pertamina Plumpang Kebakaran, Pemerintah Bahas Nasib Warga Tanah Merah

Pemerintah pun tengah merumuskan solusi untuk warga Tanah Merah yang tempat tinggalnya hanya berjarak beberapa meter saja dari Depo Pertamina Plumpang.

oleh Nanda Perdana PutraNila Chrisna Yulika diperbarui 06 Mar 2023, 12:03 WIB
Diterbitkan 06 Mar 2023, 12:03 WIB
Kondisi Pasca-Kebakaran Depo Pertamina Plumpang Koja Jakarta Utara
Penampakan lokasi pasca-kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Koja, Jakarta Utara, Sabtu (4/3/2023) pagi. Rumah-rumah dan kendaraan warga hangus dilalap api. (Liputan6.com/Muhammad Radityo Priyasmoro)

Liputan6.com, Jakarta Kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Koja, Jakarta Utara menimbulkan belasan korban jiwa dari masyarakat permukiman sekitar. Pemerintah pun tengah merumuskan solusi untuk warga Tanah Merah yang tempat tinggalnya hanya berjarak beberapa meter saja dari terminal bahan bakar itu.

“Nanti sore (rapat), kan kemarin sudah rapat sama Gubernur DKI, ada Pak Menko, nah hasil rapat kemarin masing-masing institusi mem-follow up ke masing-masing institusi dulu,” tutur Menteri BUMN Erick Thohir di Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta Selatan, Senin (6/3/2023).

Erick belum banyak merinci pembahasan bersama Pertamina terkait solusi yang akan diambil. Termasuk soal kemungkinan memindahkan lokasi Depo Pertamina Plumpang atau merelokasi permukiman warga.

“Kalau saya nanti sama Pertamina ada rapat jam 16.00 ya, mengenai Plumpang,” kata Erick.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengakui Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pernah berencana membangun buffer zone atau lokasi penyangga antara Depo Pertamina Plumpang dengan pemukiman warga. Namun, rencana itu tak terealisasi hingga kini.

Menurut dia, belum ditemukan solusi dari pemerintah provinsi DKI untuk warga setempat. Pasalnya, Tanah Merah Plumpang merupakan kawasan yang padat penduduk.

"Dulu memang sudah direncanakan untuk dibuat air, di kanan kirinya sungai, tetapi memang belum sampai kepada titik mencarikan solusi kepada penduduknya yang ada disitu," kata Jokowi usai mengunjungi tenda pengungsian korban terdampak kebakaran Depo Pertamina Plumpang Jakarta Utara, Minggu (5/3/2023).

"Tanah merahnya ini kan padat dan penuh. Semuanya harus dicarikan solusi. Saya kira keamanan masyarakat, keselamatan masyarakat harus menjadi titik yang utama," sambung dia.

Dia menyampaikan zona ini seharusnya memang zona air yang dibuatkan sungai untuk melindungi objek vital. Terlebih, barang yang ada di Depo Pertamina sangat berbahaya apabila berdekatan dengan masyarakat.

"Zona ini memang harusnya zona air entah dibuat sungai, entah dibuat, harus melindungi dari objek vital yang kita miliki. Karena barang-barang didalamnya barang-barang yang sangat bahaya untuk berdekatan dengan masyarakat, apalagi dengan pemukiman penduduk," jelas dia.

Jokowi memerintahkan Menteri BUMN Erick Thohir dan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono segera mencari solusi, pasca kebakaran Depo Pertamina di Plumpang, Jakarta Utara. Solusi bisa berupa, Depo Pertamina di Plumpang dipindahkan atau masyarakat direlokasi.

"Tidak bisa lagi ditinggali, tetapi harus ada solusinya. Bisa saja Plumpang nya digeser ke reklamasi atau penduduknya yang digeser ke relokasi. Saya nanti akan diputuskan oleh Pertamina dan Gubernur DKI," tutur Jokowi.

DPR Akan Panggil Pertamina Terkait Kebakaran Depo Pertamina Plumpang

Foto udara Suasana pemukiman warga terdampak kebakaran depo Pertamina Plumpang
Foto udara kondisi permukiman warga yang hangus akibat kebakaran Depo Pertamina Plumpang di Jalan Koramil, Rawa Badak, Jakarta Utara, Sabtu (4/3/2023). (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Komisi VII DPR akan memanggil Pertamina terkait kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara yang terjadi pada Jumat, (3/3/2023). 

Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno mengatakan DPR ingin penjelasan secara langsung oleh Pertamina atas insiden di Plumpang.

"Tentu kita akan memanggil Pertamina di masa sidang yang akan datang dan meminta penjelasan menyeluruh dari Pertamina tentang kebakaran ini," kata Eddy, kepada wartawan, Senin (6/3/2023).

DPR juga meminta agar Pertamina melakukan evaluasi agar kebakaran kilang minyak tak terjadi lagi. 

"Kenapa sering sekali terjadi kebakaran di berbagai kilang maupun depo Pertamina beberapa tahun belakangan," ujar Eddy.

Eddy mengatakan Pertamina sudah seharusnya memiliki prosedur mitigasi bencana. Apalagi, kata dia, lokasi kebakaran Depo Pertamina Plumpang sangat dekat dengan pemukiman padat penduduk.

"Seharusnya Pertamina memiliki pola mitigasi bencana untuk depo dan pipa di daerah padat penduduk seperti ini. Sekarang korban berjatuhan dan pemadaman juga terkendala pemukiman penduduk yang padat," ujar Eddy.

Pihaknya juga meminta Pertamina melakukan audit keselamatan terhadap depo, pipa serta kiang. Terutama depo maupun kilang yang letaknya berdekatan dengan pemukiman.

"Segera lakukan audit agar kejadian seperti di Plumpang ini tidak terjadi lagi di olang, depo atau pipa Pertamina. Lakukan mitigasi bencana yang tepat dan terukur agar kebakaran bisa dicegah tidak meluas ke penduduk. Kejadian di Plumpang ini harus jadi yang terakhir," imbuh Eddy.

Komisi VII pun meminta Pertamina memastikan akan bertanggung jawab kepada para korban, baik korban meninggal atau luka, dan mereka yang kehilangan tempat tinggal.

"Tentu Pertamina juga harus bertanggungjawab atas korban tewas, luka maupun yang rumahnya terdampak kebakaran ini," tegasnya.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya