PDIP Siaga I Jelang Kongres 2025, Kursi Megawati Digoyang?

Jokowi: Pemerintah Akan Segera Umumkan HPP Gabah dan Beras Terbaru

Jokowi menyampaikan, dalam menetapkan harga gabah, pemerintah memperhatikan biaya setiap komponen produksi. Mulai dari, sewa lahan, pupuk, dan lainnya.

oleh Lizsa Egeham diperbarui 09 Mar 2023, 15:07 WIB

Diterbitkan 09 Mar 2023, 15:06 WIB

Tinjau Panen di Malang, Presiden Jokowi Buktikan Produksi Padi Memuaskan

Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat meninjau panen di Malang. (Foto:Dok.Kementerian Pertanian RI)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan pemerintah tengah menghitung harga pokok pemerintah (HPP) gabah dan beras menyusul turunnya harga gabah kering panen (GKP). Pemerintah akan segera mengumumkan HPP gabah dan beras terbaru.

Hal ini disampaikan Jokowi usai menyaksikan panen raya padi, di Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, Kamis (9/3/2023). Jokowi menyebut harga GKP sebesar Rp4.200 per kilogram sangat rendah.

"Ini di banyak provinsi kan baru panen raya. Dan, tadi saya menanyakan langsung kepada para petani bahwa GKP (gabah kering panen)-nya jatuh di harga Rp4.200, memang terlalu rendah. Sehingga pemerintah ini sedang menghitung dan nanti segera diumumkan oleh Badan Pangan Nasional, harga GKP-nya ini harusnya berapa," kata Jokowi dikutip dari siaran pers Sekretariat Kabinet, Kamis (9/3/2023).

Jokowi menyampaikan, dalam menetapkan harga tersebut pemerintah memperhatikan biaya setiap komponen produksi. Mulai dari, sewa lahan, pupuk, dan lainnya.

"Kita punya hitung-hitungan cost dalam setiap komponen berproduksi beras ini sudah kelihatan semuanya, baik mengenai sewa lahan, pupuk, bibitnya, dan lain-lainnya, sudah ketemu," jelasnya.

Dengan perhitungan tersebut, Jokowi mengharapkan harga di tingkat petani, pedagang, hingga konsumen dapat berada pada posisi yang wajar. Sehingga, tidak ada pihak-pihak yang merugi.

"Kita harapkan harga gabah di petani itu wajar, harga beras di pedagang itu wajar, harga pembelian beras oleh masyarakat juga pada posisi yang wajar. Semuanya mendapatkan manfaat dan keuntungan dari perhitungan itu," tutur Jokowi.

Jokowi Mendorong Produksi Pupuk Dalam Negeri

Hiruk-pikuk Petani Gorontalo Sambut Musim Panen dengan Bergotong royong

Petani memisahkan gabah saat panen padi di sawah Desa Bube Baru, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo (15/3). (Liputan6.com/Arfandi Ibrahim)

Terkait ketersediaan pupuk yang sering dikeluhkan para petani, Jokowi menyebut bahwa pemerintah terus berupaya untuk mendorong produksi pupuk dalam negeri sekaligus mengurangi ketergantungan pada produk impor.

"Kita tahu kebutuhan pupuk secara nasional itu kurang lebih 13 juta ton, pabrik-pabrik industri pupuk kita memproduksi baru 3,5 juta ton, dan kemarin tambah di Pupuk Iskandar Muda 570 ribu ton, ada tambahan," ujar dia.

Ia juga mengakui adanya kendala dalam rantai pasok pupuk secara global. Hal ini dipicu oleh perang antara Rusia dan Ukraina.

"Memang kita masih kurang pupuknya. Ini yang nanti akan segera kita usahakan. Tapi kita juga semua harus tahu tempat bahan baku maupun produksi pupuk ini baru perang, itu Rusia dan Ukraina," pungkas Jokowi.