Anies Sebut Ada Menko Ingin Ubah Konstitusi, Golkar: Jangan Terlalu Naiflah

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Umum Golkar Melchias Markus Mekeng angkat suara terkait pernyataan Bakal Calon Presiden (Bacapres) Anies Baswedan, yang menyebut ada Menteri Koordinator (Menko) ingin mengubah Konstitusi. Dia menilai Anies terlalu berlebihan dan membuat masyarakat resah.

Dia menyebut, saat ini tak ada usulan mengubah UUD 1945 dari DPR ataupun pemerintah. Mekeng menilai untuk mengubah konstitusi tak mudah dan perlu waktu yang panjang.

"Kalau menurut saya Anies terlalu berlebihan, terlalu cemas terhadap ini, enggak ada itu. Enggak bisa kita ubah pemilu seenaknya saja itu kan ada mekanismenya dan semua ada aturan UU yang berlaku untuk mengubah UU harus proses di DPR bersama pemerintah kalau satunya enggak setuju enggak bisa jalan," kata Mekeng, saat dikonfirmasi, Jumat (17/3).

"Jangan terlalu naiflah statement-statment itu buat masyarakat jadi resah. Bersaing secara sehat saja gausah tuduh-tuduh yang enggak penting," sambungnya.

Diketahui, salah satu posisi Menko saat ini dijabat Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang menjabat sebagai Menko Perekonomian.

Dia menyebut, tak ada upaya yang dilakukan pihaknya untuk mengubah konstitusi. Bahkan, dalam internal partai pun tak pernah ada pembahasan terkait hal tersebut.

"Enggak ada, enggak pernah ada kalau ada di DPR kan tentunya di masing-masing partai juga ada pembahasan. Enggak ada di masing-masing partai," tegasnya.

Dia pun kembali menegaskan, bahwa saat ini tidak ada upaya untuk berubah konstitusi. Sebab, saat ini baik DPR maupun Pemerintah tidak ada pembahasan terkait hal tersebut.

"Yang bisa mengubah UU untuk pemilu kan DPR dan pemerintah. Pemerintah enggak pernah ada usulan, DPR enggak pernah ada usulan. Usulan DPR juga harus dibahas di masing-masing fraksi baru bisa satu keputusan di rapur," imbuh Mekeng.

Sebelumnya, Anies Baswedan mengungkapkan ada menteri koordinator (Menko) yang ingin mengubah konstitusi Indonesia. Bahkan, pernyataan tersebut disampaikan secara terang-terangan.

Hal ini disampaikan Anies dalam acara 'Silaturahmi dan Dialog Kebangsaan Tokoh KAHMI' yang digelar KAHMI Jaya di Ancol, Jakarta, Kamis (16/3) malam.

"Kok, ada orang yang berada dalam posisi kunci, Menko, mengatakan mengubah konstitusi dengan jumlah orang berapa banyak yang mau mendukung," kata Anies.

Dia pun mengaku tak bisa membayangkan petinggi negeri ini mengatakan ingin mengubah konstitusi secara terang-terangan. Dia menilai bila ada pendapat kontroversial seperti demikian, seharusnya diutarakan di ruang tertutup.

Anies menilai kondisi seperti ini bukan menunjukkan kualitas demokrasi Indonesia yang alami penurunan. Baginya, kondisi ini terjadi ketika orang yang tidak punya komitmen terhadap demokrasi makin berani mengutarakan pikirannya secara terbuka.

"Ini bukan menurun kualitas demokrasi, tapi orang yang tidak komit pada demokrasi makin berani ungkapkan pikirannya terbuka," ujar Anies.

Sumber: Alma Fikhasari/Merdeka.com